PONTIANAK — Rencana pembangunan Gedung Parkir Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dengan nilai anggaran mencapai Rp19,1 miliar menuai sorotan publik. Proyek yang bersumber dari APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut dipertanyakan urgensinya di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya kebutuhan infrastruktur yang dirasakan langsung masyarakat.
Sorotan terhadap proyek ini bahkan berkembang menjadi aksi unjuk rasa. Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat dijadwalkan menggelar aksi pada 26–27 Agustus 2026, dengan titik awal dari Halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak menuju Kantor Kejati Kalbar.
Massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembangunan gedung parkir tersebut serta mempertanyakan apakah penggunaan APBD senilai hampir Rp20 miliar untuk fasilitas instansi vertikal merupakan pilihan paling tepat di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang dinilai masih mendesak.
Rp19,1 Miliar Bukan Angka Kecil
Berdasarkan data pengadaan yang disampaikan, paket Pembangunan Gedung Parkir Kejati Kalbar memiliki pagu sebesar Rp19.100.000.000, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sekitar Rp19.099.920.000.
Paket tersebut tercatat dengan Kode Tender 10151415000 dan Kode RUP 64382970. Lokasi pekerjaan berada di kawasan Kantor Kejati Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.
Pengadaan merupakan pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. Metode yang digunakan adalah tender pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah sistem gugur.
Dalam prosesnya, tercatat puluhan perusahaan mengikuti tender. Informasi yang dihimpun menyebut sebanyak 58 peserta telah mendaftar dalam proses pengadaan tersebut.
Dalam perkembangan tender, PT Aneka Tata Sarana asal Pati, Jawa Tengah, disebut menjadi pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sekitar Rp19,01 miliar.
Besarnya nilai proyek inilah yang kemudian menjadi titik perhatian publik.
Pertanyaannya sederhana: seberapa mendesak pembangunan gedung parkir tersebut sehingga harus menggunakan APBD hampir Rp20 miliar?
Bukan Menolak Pembangunan, Tetapi Mempertanyakan Prioritas
Kritik terhadap proyek ini tidak serta-merta berarti masyarakat menolak kebutuhan fasilitas bagi Kejati Kalbar.
Instansi penegak hukum tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang layak. Namun, ketika sumber pembiayaannya berasal dari APBD, maka publik memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan dasar penentuan prioritasnya.
APBD merupakan uang publik.
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah idealnya dapat dijelaskan kepada masyarakat: apa kebutuhannya, apa manfaatnya, siapa penerima manfaatnya, serta mengapa pembangunan tersebut ditempatkan sebagai prioritas dibandingkan kebutuhan lainnya.
Apalagi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, mulai dari kondisi jalan, jembatan, pengendalian banjir, karhutla, kabut asap, pelayanan dasar, hingga kebutuhan infrastruktur di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau.
Di titik inilah polemik pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar menjadi menarik untuk diuji secara terbuka.
Bukan semata-mata soal gedung parkir, tetapi soal keberpihakan anggaran.
Saat Efisiensi Menjadi Isu Besar
Sorotan publik juga muncul karena proyek tersebut berjalan ketika pemerintah sedang didorong melakukan efisiensi belanja.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui dasar kajian yang membuat pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar dianggap lebih prioritas dibandingkan sejumlah kebutuhan pembangunan lain.
Apakah sudah ada kajian kebutuhan parkir?
Berapa kapasitas kendaraan yang akan ditampung?
Berapa luas bangunan yang akan dibangun?
Berapa lama gedung tersebut diproyeksikan digunakan?
Apakah fasilitas parkir yang ada saat ini memang sudah tidak mampu menampung kendaraan?
Dan yang paling penting, berapa besar manfaat langsung proyek tersebut terhadap pelayanan publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap institusi Kejaksaan. Justru pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan APBD.
Publik Menunggu Penjelasan PUPR
Dinas PUPR Kalimantan Barat sebagai pihak yang mengelola proses pengadaan diharapkan tidak hanya menjelaskan sisi administratif proyek, tetapi juga mampu menjelaskan urgensi dan dasar kebutuhan pembangunan.
Sebab transparansi pengadaan tidak cukup hanya dengan membuka data tender.
Masyarakat juga perlu mengetahui latar belakang kebijakan.
Jika memang terdapat kajian teknis yang menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap gedung parkir tersebut, pemerintah dapat menyampaikannya secara terbuka.
Jika terdapat analisis kebutuhan, studi kelayakan, desain, kapasitas bangunan, proyeksi penggunaan dan dasar penganggaran, seluruh informasi tersebut akan membantu publik memahami alasan pemerintah mengalokasikan Rp19,1 miliar untuk proyek tersebut.
Sebaliknya, apabila alasan pembangunan hanya berkutat pada kebutuhan fasilitas pendukung tanpa penjelasan mengenai skala kebutuhan dan manfaat publik, wajar jika masyarakat mempertanyakan kembali prioritasnya.
BPM Kalbar Turun ke Jalan
Persoalan ini kemudian tidak lagi sebatas perdebatan di ruang publik.
BPM Kalbar mengambil sikap dengan menggelar aksi demonstrasi pada 26–27 Agustus 2026.
Massa membawa tuntutan agar proyek tersebut dievaluasi. Mereka menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penggunaan APBD untuk pembangunan fasilitas tersebut dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat yang dianggap lebih mendesak.
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan anggaran mulai mendapatkan perhatian masyarakat sipil.
Namun, kritik tersebut juga harus dijawab dengan data.
Pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan secara terbuka seluruh dasar proyek. Masyarakat pun memiliki hak untuk mengawasi dan menyampaikan kritik selama dilakukan secara tertib serta berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Perdebatan Berhenti pada Angka Rp19,1 Miliar
Polemik pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar seharusnya tidak berhenti pada kalimat: “Rp19,1 miliar terlalu besar.”
Yang jauh lebih penting adalah menjawab apakah Rp19,1 miliar tersebut memang merupakan pilihan terbaik bagi APBD Kalimantan Barat Tahun 2026.
Jika jawabannya iya, pemerintah perlu menjelaskan alasannya.
Jika proyek tersebut memang sangat dibutuhkan, publik perlu mengetahui ukuran kebutuhannya.
Jika pembangunan tersebut memberikan manfaat strategis terhadap pelayanan publik, manfaat itu juga perlu disampaikan.
Sebaliknya, jika masih terdapat alternatif yang lebih murah dan tetap memenuhi kebutuhan, publik juga berhak mengetahui mengapa pemerintah memilih pembangunan gedung dengan nilai hampir Rp20 miliar.
Sebab transparansi bukan hanya soal membuka dokumen tender.
Transparansi juga berarti menjelaskan alasan mengapa sebuah proyek dipilih.
Jangan Bandingkan Kebutuhan Rakyat dengan Kepentingan Institusi
Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa setiap proyek memiliki skala prioritas yang jelas.
Jalan rusak menyangkut mobilitas masyarakat.
Jembatan menyangkut konektivitas.
Karhutla menyangkut keselamatan dan kualitas udara.
Air bersih menyangkut kebutuhan dasar.
Sementara fasilitas perkantoran dan parkir juga penting, tetapi pertanyaannya adalah: di mana posisi kebutuhan tersebut dalam hierarki prioritas pembangunan daerah?
Itulah inti persoalan yang kini harus dijawab.
Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah berhenti membangun.
Masyarakat meminta pemerintah membangun berdasarkan prioritas, kebutuhan, kajian dan kepentingan publik.
Tender Boleh Berjalan, Pengawasan Publik Tetap Berjalan
Secara administratif, proses tender merupakan mekanisme resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, proses administratif yang sah tidak otomatis membuat sebuah proyek terbebas dari pertanyaan publik mengenai urgensi dan manfaatnya.
Tender dapat berjalan.
Pemenang dapat ditetapkan.
Kontrak dapat ditandatangani.
Tetapi pengawasan publik tetap memiliki tempat.
Justru semakin besar nilai sebuah proyek, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dengan nilai sekitar Rp19,1 miliar, masyarakat tentu berharap pembangunan tersebut nantinya benar-benar sesuai spesifikasi, tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.
Redaksi Membuka Ruang Klarifikasi
Polemik ini tidak boleh berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Karena itu, pemerintah daerah, Dinas PUPR Kalbar, Kejati Kalbar maupun pihak-pihak terkait memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai proyek tersebut.
Termasuk menjelaskan dasar kebutuhan pembangunan, kapasitas gedung, perencanaan anggaran, manfaat proyek, serta alasan penggunaan APBD untuk fasilitas Kejati Kalbar.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Kejati membutuhkan tempat parkir.
Persoalannya adalah apakah kebutuhan tersebut layak ditempatkan sebagai prioritas APBD senilai Rp19,1 miliar ketika pemerintah daerah juga menghadapi begitu banyak kebutuhan masyarakat lainnya.
Karena uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat.
Bukan pula uang milik satu instansi.
Itu uang rakyat.
Dan ketika uang rakyat digunakan, maka rakyat berhak bertanya.
“Mengapa gedung parkir ini harus dibangun sekarang, dengan anggaran Rp19,1 miliar?”
Pertanyaan itu sederhana.
Tetapi jawabannya harus jelas, terbuka, berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini menyoroti aspek kebijakan, urgensi, prioritas dan transparansi penggunaan APBD. Kritik terhadap proyek tidak dimaksudkan sebagai tuduhan adanya pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran. Setiap pihak yang merasa memiliki informasi, klarifikasi, koreksi atau keberatan atas pemberitaan ini dipersilakan menggunakan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
0 Komentar