Rp19,1 Miliar untuk Gedung Parkir Kejati Kalbar: Prioritas Infrastruktur atau Anggaran Salah Kamar?
PONTIANAK — Anggaran pembangunan gedung parkir Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) sebesar Rp19,1 miliar patut mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Kalbar.
Bukan karena pembangunan fasilitas pemerintah otomatis salah. Persoalannya adalah urgensi dan skala prioritas di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut sedang menghadapi tekanan, sementara persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, proyek gedung parkir Kejati Kalbar tahun anggaran 2026 diketahui memiliki pagu sekitar Rp19,1 miliar. Angka tersebut bukan nilai kecil untuk sekadar fasilitas parkir.
Pertanyaan sederhananya: seberapa mendesak gedung parkir tersebut hingga harus dibiayai APBD Kalbar?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika masyarakat masih berhadapan dengan jalan provinsi yang rusak, akses antardaerah yang belum optimal, serta kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.
Parkir Rp19,1 Miliar, Jalan Rusak Bagaimana?
Pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar disebut memiliki nilai yang hampir mendekati hibah pembangunan SMA Mujahidin yang nilainya sekitar Rp22 miliar.
Bahkan, anggaran tersebut lebih besar dibandingkan anggaran penuntasan Waterfront Sambas yang disebut sekitar Rp14 miliar.
Perbandingan tersebut tentu tidak berarti proyek-proyek itu memiliki fungsi yang sama. Namun, angka tersebut cukup untuk memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja daerah.
Apalagi Pemprov Kalbar sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Bahkan, tingkat kemantapan jalan provinsi disebut masih berada di kisaran 60–65 persen.
Artinya, masih terdapat ruas jalan yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Masyarakat tentu bertanya: ketika anggaran terbatas, mengapa gedung parkir Kejati menjadi salah satu proyek yang mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp19,1 miliar?
Bukan Melarang, Tetapi Meminta Penjelasan
Penting ditegaskan, kritik terhadap proyek tersebut bukan berarti menuduh adanya pelanggaran hukum.
Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas instansi vertikal sepanjang memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran yang benar, tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan APBN, serta memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, legalitas tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kepatutan dan urgensi.
Justru karena menggunakan uang rakyat, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa pembangunan tersebut dianggap lebih prioritas dibanding kebutuhan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan mobilitas dan perekonomian.
Rp500 Juta untuk Perencanaan
Sorotan semakin menarik ketika diketahui bahwa sebelum pembangunan fisik dilaksanakan, proyek perencanaannya juga telah memiliki anggaran sekitar Rp500 juta.
Pertanyaannya kemudian sederhana: apa saja yang direncanakan dengan anggaran sebesar itu?
Berapa kapasitas gedung?
Berapa kendaraan yang akan ditampung?
Bagaimana desain dan spesifikasinya?
Apa alasan kebutuhan parkir tersebut harus dibangun dengan konsep gedung, bukan melalui alternatif fasilitas parkir yang lebih efisien?
Dan yang paling penting, siapa yang melakukan kajian bahwa proyek tersebut memang menjadi kebutuhan prioritas daerah?
Semua pertanyaan itu semestinya mudah dijawab apabila proyek tersebut memang lahir dari perencanaan yang matang.
Dinas PUPR Jangan Diam
Media sebelumnya telah meminta penjelasan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat mengenai proyek tersebut. Namun, hingga informasi yang tersedia, belum diperoleh penjelasan substantif mengenai urgensi, dasar kebutuhan, maupun argumentasi prioritas pembangunan.
Sementara dari pihak Kejati Kalbar, Kasi Penkum I Wayan Gedin Arianta hanya menyampaikan bahwa pembangunan gedung parkir berada di samping masjid dan kemungkinan dimulai pada September.
Informasi tersebut belum menjawab pertanyaan utama publik.
Mengapa APBD Kalbar harus mengalokasikan Rp19,1 miliar untuk fasilitas parkir Kejati?
Apakah karena kebutuhan parkir memang sangat mendesak?
Apakah terdapat kajian teknis dan sosial?
Apakah sudah ada pembahasan mengenai alternatif pembiayaan melalui pemerintah pusat?
Atau memang proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas Pemprov Kalbar yang memiliki dasar perencanaan tersendiri?
Publik berhak mendapatkan jawabannya.
Jangan Sampai Prioritas Menjadi Fleksibel
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah semestinya semakin selektif dalam menentukan belanja.
Sebab bagi masyarakat, jalan rusak bukan sekadar angka dalam laporan. Jalan rusak berarti waktu tempuh bertambah, biaya kendaraan meningkat, distribusi barang terganggu dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.
Sementara gedung parkir, betapapun pentingnya bagi sebuah institusi, perlu ditempatkan dalam skala kebutuhan yang objektif.
Di sinilah Pemprov Kalbar perlu menjelaskan filosofi anggarannya.
Jika jalan rusak masih banyak, jika konektivitas antardaerah masih membutuhkan perhatian, dan jika ruang fiskal daerah terbatas, apa alasan gedung parkir Kejati Kalbar menjadi prioritas senilai Rp19,1 miliar?
Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa ketika berbicara kebutuhan publik, pemerintah selalu mengatakan anggaran terbatas. Tetapi ketika muncul proyek tertentu, anggaran tiba-tiba tersedia dalam jumlah puluhan miliar.
Uang Rakyat Harus Punya Alasan yang Jelas
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang parkir.
Ini tentang prioritas penggunaan APBD.
Ini tentang transparansi.
Ini tentang keberanian pemerintah menjelaskan kepada masyarakat mengapa sebuah proyek dipilih ketika masih banyak kebutuhan lain yang belum terselesaikan.
Rp19,1 miliar bukan angka kecil. Uang tersebut berasal dari APBD yang pada hakikatnya merupakan uang publik.
Karena itu, publik tidak cukup hanya diberitahu bahwa proyek tersebut ada.
Publik perlu mengetahui mengapa harus dibangun, siapa yang membutuhkan, berapa kapasitasnya, bagaimana kajiannya, bagaimana mekanisme pembiayaannya, dan apa manfaatnya bagi kepentingan daerah.
Kalau semua jawabannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada alasan bagi publik untuk curiga.
Tetapi jika pemerintah memilih diam, maka ruang pertanyaan akan semakin lebar.
Sebab jalan rusak mungkin tidak bisa bicara. Kendaraan warga yang rusak akibat jalan berlubang juga tidak bisa ikut tender. Tetapi masyarakat yang membayar pajak punya hak untuk bertanya: Rp19,1 miliar itu sebenarnya untuk kebutuhan siapa?
0 Komentar