PONTIANAK — Persoalan sampah di Kota Pontianak mendapat perhatian serius melalui dukungan Program Aspirasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) 2026. Melalui program tersebut, Pontianak memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp157,1 miliar yang diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah mulai dari tingkat masyarakat hingga fasilitas pengolahan akhir.
Dukungan anggaran tersebut menjadi peluang besar bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan pembenahan secara lebih menyeluruh. Pengelolaan sampah tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengangkutan dari permukiman menuju tempat pembuangan akhir, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
“Pengelolaan sampah ini harus kita lakukan secara terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir. Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, semuanya harus terlibat,” ujar Edi.
Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola persampahan Kota Pontianak sekaligus mengubah cara pandang terhadap sampah.
Selama ini sampah kerap dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan yang harus segera dibuang. Padahal, apabila dikelola dengan teknologi dan sistem yang tepat, sampah dapat memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber bahan baku berbagai produk.
Satu Kecamatan Satu TPS 3R
Salah satu konsep yang akan diperkuat adalah penerapan satu kecamatan satu TPS 3R. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui proses reduce, reuse dan recycle.
Dengan pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat, volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.
Konsep ini sekaligus menuntut perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah dari rumah menjadi salah satu kunci agar sistem pengolahan dapat berjalan efektif.
Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan menambah armada pengangkut maupun memperluas tempat pembuangan. Tanpa pengurangan sampah dari sumbernya, volume sampah akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
TPA hingga TPST Batu Layang Diperkuat
Selain membangun sistem pengelolaan di tingkat kecamatan, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir.
Pengembangan TPA serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Batu Layang menjadi bagian dari rencana tersebut.
TPST Batu Layang ditargetkan mampu mengolah sekitar 300 ton sampah per hari. Kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sistem persampahan Kota Pontianak.
Namun, pembangunan fasilitas besar tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan yang profesional, pemeliharaan berkelanjutan, serta sistem operasional yang transparan dan terukur.
Sebab, infrastruktur persampahan yang besar tidak akan menyelesaikan masalah apabila tidak didukung sistem pengumpulan, pemilahan dan pengolahan yang berjalan dari tingkat masyarakat.
Sampah Didorong Jadi Sumber Ekonomi
Hal yang tidak kalah penting, program ini juga diarahkan untuk menjadikan sampah sebagai sumber nilai ekonomi.
Sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai dapat diolah menjadi berbagai produk, termasuk kompos, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga bahan bakar minyak sesuai teknologi dan standar pengolahan yang digunakan.
Konsep tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai ekonomi persampahan.
Kelompok masyarakat, pelaku UMKM maupun dunia usaha dapat mengambil peran melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan hingga pemanfaatan kembali material yang memiliki nilai ekonomi.
Jika dikelola secara konsisten, sistem tersebut bukan hanya berpotensi mengurangi beban TPA, tetapi juga menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Jangan Berhenti di Seremonial dan Infrastruktur
Besarnya dukungan anggaran tentu harus diikuti dengan pengawasan dan target yang jelas. Program pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas maupun kegiatan seremonial.
Yang lebih penting adalah memastikan fasilitas benar-benar berfungsi, sampah masyarakat terangkut dan terpilah dengan baik, serta volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara nyata.
Pemerintah juga perlu memastikan keterlibatan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan. Edukasi mengenai pemilahan sampah, pengurangan penggunaan barang sekali pakai serta pemanfaatan kembali sampah harus terus dilakukan.
Dengan dukungan sekitar Rp157,1 miliar, Pontianak memiliki kesempatan untuk melakukan lompatan besar dalam pembenahan sistem persampahan.
Keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat: lingkungan semakin bersih, sampah berkurang, TPA tidak cepat penuh, dan sampah mampu memberikan nilai ekonomi.
Pemerintah Kota Pontianak kini dituntut memastikan dukungan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan sistem persampahan yang efektif, transparan dan berkelanjutan. Sebab, persoalan sampah adalah persoalan sehari-hari yang langsung bersentuhan dengan kualitas hidup masyarakat.
Jika konsep dari hulu hingga hilir benar-benar dijalankan, Pontianak tidak hanya berpeluang mengatasi persoalan sampah, tetapi juga dapat membangun ekosistem ekonomi baru berbasis pengelolaan sampah.
Fredy Legito
0 Komentar