PONTIANAK – Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kalimantan Barat. Sejumlah warga mengaku masih mudah menemukan berbagai merek rokok yang diduga ilegal beredar secara bebas di sejumlah kabupaten, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap barang kena cukai di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, beberapa merek rokok seperti Grees, NMOS Kribang, Hitam Bold, dan OK GAAS Merah disebut-sebut beredar luas di berbagai daerah di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sekadau. Namun demikian, status hukum maupun legalitas produk-produk tersebut belum dapat dipastikan dan memerlukan verifikasi oleh instansi yang berwenang.
Sejumlah warga menilai laju distribusi produk-produk tersebut berlangsung cukup masif dan mudah ditemukan di pasaran. Kondisi itu mendorong masyarakat meminta aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan serta penindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang cukai maupun kepabeanan.
Salah seorang warga Kabupaten Sekadau menyampaikan bahwa berbagai merek rokok tersebut diduga telah menguasai sebagian pasar di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
"Kalau melihat di lapangan, produk-produk itu cukup mudah ditemukan. Karena itu kami berharap instansi terkait melakukan pengecekan terhadap legalitasnya agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun persaingan usaha yang tidak sehat," ujarnya.
Dalam keterangannya, narasumber tersebut juga menyampaikan dugaan mengenai adanya pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap kelancaran distribusi produk tersebut. Namun, hingga kini tidak terdapat bukti maupun putusan hukum yang membuktikan dugaan tersebut.
Oleh sebab itu, seluruh informasi tersebut masih merupakan klaim narasumber yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan oleh aparat yang berwenang.
Perlu Penyelidikan dan Verifikasi
Masyarakat berharap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap jalur distribusi, dokumen kepabeanan, izin produksi, hingga kepatuhan terhadap ketentuan cukai apabila memang terdapat indikasi pelanggaran.
Selain itu, apabila ditemukan dugaan manipulasi dokumen impor maupun ekspor sebagaimana disampaikan narasumber, maka hal tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
Potensi Pelanggaran Hukum
Apabila dalam penyelidikan nantinya terbukti terjadi pelanggaran, penanganannya dapat mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mengatur ketentuan mengenai produksi, peredaran, dan penjualan barang kena cukai tanpa memenuhi kewajiban cukai.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, apabila ditemukan dugaan penyelundupan atau pelanggaran di bidang kepabeanan.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perlindungan konsumen apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun pidana.
Masyarakat Minta Pengawasan Diperketat
Masyarakat berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di Kalimantan Barat, baik melalui pemeriksaan di jalur distribusi, pelabuhan, maupun tempat penjualan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi penerimaan negara dari sektor cukai, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan dari narasumber di lapangan. Seluruh penyebutan mengenai dugaan pelanggaran maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu belum terbukti secara hukum dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut atau merasa berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan cover both sides.
0 Komentar