PONTIANAK — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Kalimantan Barat. Salah satu produk yang disebut masyarakat beredar di sejumlah warung dan toko adalah rokok merek “TB BOLD”.
Informasi mengenai peredaran produk tersebut disampaikan masyarakat yang mengaku menemukan dan menjumpainya di sejumlah titik penjualan. Produk tersebut disebut ditawarkan dengan harga relatif murah dan diduga didistribusikan melalui jaringan pemasok kepada pemilik warung atau pengecer.
Namun demikian, status legalitas produk tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Karena itu, penggunaan istilah “diduga ilegal” menjadi penting sampai terdapat hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan sekadar keberadaan rokok tersebut di tingkat pengecer. Jika benar produk itu beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai, pertanyaan yang jauh lebih besar adalah dari mana barang tersebut berasal, siapa pemasoknya, siapa distributornya, dan bagaimana jaringan tersebut dapat membuat produk sampai ke tangan pengecer dan konsumen.
Jangan Hanya Berhenti di Warung
Peredaran rokok ilegal bukan persoalan kecil. Jika suatu produk hasil tembakau terbukti beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai, persoalannya menyangkut potensi penerimaan negara, pengawasan perdagangan, persaingan usaha, hingga efektivitas pengawasan terhadap produk hasil tembakau.
Karena itu, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan idealnya tidak hanya menyasar pedagang kecil yang berada di ujung mata rantai.
Pengecer memang tetap harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran. Namun, aparat juga perlu menelusuri rantai pasok di atasnya.
Mulai dari pemasok, distributor, agen, gudang penyimpanan, hingga pihak yang diduga menjadi sumber utama barang tersebut.
Sebab, jika setiap penindakan hanya berakhir pada pedagang eceran, sementara pemasok dan jaringan distribusi tetap berjalan, maka persoalan yang sama sangat mungkin kembali muncul.
Publik pun berhak mempertanyakan apakah penegakan hukum telah menyentuh akar persoalan atau baru sebatas memotong bagian paling bawah dari sebuah jaringan.
Bea Cukai dan APH Diminta Tidak Menunggu Viral
Informasi masyarakat semestinya dapat menjadi salah satu bahan awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur.
Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, apabila dugaan peredaran rokok “TB BOLD” tersebut benar-benar ditemukan di lapangan, publik tentu berharap dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas produk, pita cukai, produsen atau importir, serta jalur distribusinya.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata produk tersebut memenuhi ketentuan, klarifikasi resmi juga penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Jangan sampai publik hanya mendapatkan kabar tentang peredaran, tetapi tidak pernah mendapatkan kepastian mengenai hasil pemeriksaannya.
Siapa yang Dirugikan Jika Rokok Ilegal Terbukti Beredar?
Apabila nantinya terbukti terdapat peredaran rokok ilegal, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah.
Pertama, negara.
Peredaran produk hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajiban cukai berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara serta mengganggu efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan industri hasil tembakau.
Kedua, pengusaha dan pedagang yang patuh terhadap aturan.
Pedagang yang menjual produk legal harus menjalankan kewajiban usaha sesuai ketentuan. Sementara produk ilegal yang ditawarkan dengan harga lebih rendah dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Ketiga, konsumen.
Produk yang beredar melalui jalur tidak resmi dapat menyulitkan konsumen untuk memastikan asal-usul, legalitas, dan kepatuhan produk terhadap ketentuan yang berlaku.
Keempat, kepentingan masyarakat secara luas.
Penerimaan negara dari cukai merupakan bagian dari sumber penerimaan negara. Karena itu, kebocoran akibat perdagangan ilegal pada akhirnya juga berkaitan dengan kepentingan publik.
Mengapa Rokok Ilegal Sulit Diberantas?
Masih ditemukannya rokok yang diduga ilegal di pasaran tentu tidak muncul tanpa sebab.
Ada sejumlah faktor yang dapat membuat perdagangan ilegal tetap bertahan.
Salah satunya adalah keuntungan ekonomi. Produk ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih murah apabila pelaku menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
Faktor berikutnya adalah permintaan pasar. Selama masih terdapat konsumen yang mencari produk dengan harga murah, jaringan distribusi akan memiliki pasar.
Selain itu, distribusi barang dapat berlangsung melalui banyak tingkatan, mulai dari pemasok, distributor, agen hingga pengecer. Kondisi tersebut membuat penelusuran sumber barang membutuhkan kerja pengawasan yang lebih menyeluruh.
Persoalan juga dapat menjadi semakin sulit apabila penindakan hanya mengenai pengecer, sementara pihak yang memasok dan mendistribusikan barang tidak berhasil ditelusuri.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang kuat serta penindakan berdasarkan bukti.
Pertanyaan Publik kepada Bea Cukai dan APH
Munculnya informasi mengenai dugaan peredaran “TB BOLD” setidaknya melahirkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab melalui pemeriksaan resmi:
- Apakah produk “TB BOLD” tersebut telah diperiksa oleh instansi berwenang?
- Apakah pita cukai yang digunakan, apabila ada, sah dan sesuai dengan produk?
- Siapa produsen atau pihak yang bertanggung jawab atas produk tersebut?
- Dari mana produk tersebut masuk dan bagaimana jalur distribusinya ke Kalimantan Barat?
- Siapa pemasok dan distributornya?
- Apakah terdapat gudang atau titik distribusi tertentu?
- Seberapa luas produk tersebut telah beredar?
- Jika terbukti melanggar, apakah penelusuran akan dilakukan sampai kepada pemasok dan jaringan utamanya?
Pertanyaan tersebut penting agar penanganan tidak berhenti pada persoalan “siapa yang menjual”, tetapi juga menjawab “siapa yang memasok dan siapa yang mengendalikan distribusinya.”
Negara Jangan Hanya Memotong Ranting
Pemberantasan rokok ilegal tidak cukup dilakukan dengan operasi sesaat. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis informasi serta bukti.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai kewenangan hukum dan diarahkan untuk mengungkap mata rantai peredarannya.
Namun, publik juga perlu memahami bahwa dugaan belum sama dengan fakta hukum. Karena itu, status “TB BOLD” sebagai produk ilegal tidak boleh dipastikan hanya berdasarkan informasi masyarakat sebelum ada pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi pemeriksaan dan kepastian hukum.
Jika benar ilegal, bongkar jaringan distribusinya.
Jika legal, sampaikan hasil pemeriksaannya kepada publik.
Jangan sampai rokok ilegal bergerak diam-diam, tetapi ketika sudah beredar terang-terangan, negara justru terlambat bertindak.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang menjual rokok tersebut di warung, tetapi dari mana barang itu berasal, siapa yang memasok, siapa distributornya, dan bagaimana barang tersebut dapat beredar hingga ke tangan konsumen.
Bea Cukai dan APH ditunggu langkah nyatanya. Bukan sekadar menangkap tangan pengecer, tetapi memastikan apabila pelanggaran terbukti, seluruh mata rantai peredarannya dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kalimantan Barat, 15 Agustus 2026
Fredy Legito — Redaksi
0 Komentar