PROBOLINGGO — Persoalan penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru di BRI Unit Krejengan Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (19/8/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Nofita Rahmawati, secara tegas mendukung adanya pemeriksaan atau audit oleh BPK RI untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan perbankan, khususnya terkait pembuatan rekening baru dan pergantian kartu ATM, telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
RDP tersebut digelar menindaklanjuti pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis Probolinggo (Jakpro) terkait persoalan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui BRI Unit Krejengan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul perbedaan keterangan antara pihak nasabah dan pihak BRI mengenai proses penerbitan buku rekening serta kartu ATM baru.
Nasabah Mengaku Tidak Pernah Mengajukan Pergantian
Dalam persoalan yang dibahas dalam RDP, pihak nasabah disebut mengaku tidak pernah datang ke BRI Unit Krejengan untuk melakukan pergantian buku rekening maupun kartu ATM.
Namun, dalam penelusuran yang menjadi bahan pembahasan, ditemukan adanya buku rekening dan kartu ATM baru.
Di sisi lain, pihak BRI Unit Krejengan dalam RDP menyampaikan bahwa nasabah telah melakukan proses pergantian buku rekening dan kartu ATM.
Perbedaan keterangan inilah yang kemudian dinilai membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut agar persoalan tidak berhenti pada saling klaim antara kedua pihak.
Ning Ayu menilai audit diperlukan untuk mengetahui secara objektif bagaimana prosedur tersebut dilakukan, termasuk memastikan apakah setiap tahapan administrasi dan verifikasi nasabah benar-benar telah dilaksanakan.
“Rekomendasi DPRD yaitu tadi agar supaya ada audit BPK RI di seluruh BRI di Kabupaten Probolinggo terkait kinerjanya apakah sudah sesuai dengan SOP dalam hal pembuatan buku rekening baru, pergantian kartu ATM,” ungkap Ning Ayu.
Menurutnya, persoalan tersebut belum menemukan titik terang karena terdapat keterangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat.
“Tapi si nasabah mengaku tidak merasa melakukan pergantian buku rekening dan ATM baru, dan kita tidak akan menemukan titik temu jika masing-masing pihak mengaku sedang yang lainnya tidak bisa menunjukkan bukti,” jelasnya.
DPRD Minta Persoalan Tidak Berhenti pada Saling Klaim
Ning Ayu menekankan pentingnya bukti dan pemeriksaan yang objektif untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Audit atau pemeriksaan, menurutnya, dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan apakah mekanisme penerbitan rekening dan kartu ATM telah dilakukan sesuai ketentuan.
Dengan adanya pemeriksaan, proses administrasi yang berkaitan dengan rekening nasabah dapat ditelusuri berdasarkan dokumen dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan masing-masing pihak.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena persoalan yang dibahas berkaitan dengan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), sebuah program yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima.
Karena itu, setiap persoalan dalam proses pencairan maupun administrasi rekening penerima perlu mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian ataupun keresahan di masyarakat.
LSM Jakpro Siapkan Langkah Hukum
Dalam RDP tersebut, LSM Jakpro juga meminta Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan rekomendasi agar dilakukan audit terhadap BRI di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Humas Jakpro, Imron Sadewo, mengatakan pihaknya belum mendapatkan titik temu dari pembahasan yang dilakukan bersama pihak terkait.
Karena itu, Jakpro menyatakan akan mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Karena pertemuan ini tidak ada titik temu, kami LSM Jakpro sepakat persoalan ini akan kami bawa ke ranah hukum, kami juga meminta Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberi rekomendasi agar segera dilakukan audit menyeluruh dari BPK RI,” tegas Imron.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi perbankan, tetapi juga perlu ditelusuri lebih jauh apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
Namun demikian, dugaan maupun tudingan terhadap pihak tertentu tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Dibutuhkan untuk Mencari Titik Terang
Dorongan audit tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh kepastian mengenai bagaimana proses pembuatan rekening baru dan penggantian kartu ATM dilakukan.
Pemeriksaan yang objektif diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan penting, termasuk mengenai dokumen pengajuan, proses verifikasi, pencatatan administrasi, serta pihak yang melakukan atau menyetujui proses penerbitan rekening dan kartu baru.
Jika seluruh prosedur ternyata telah dilakukan sesuai SOP dan didukung bukti administrasi yang sah, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran, maka hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi pihak yang berwenang untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan.
Dengan demikian, audit tidak semestinya dipandang sebagai bentuk tuduhan terhadap lembaga tertentu, melainkan sebagai upaya memperoleh fakta secara objektif dan memberikan kepastian kepada semua pihak.
RDP Dihadiri DPRD, Pemkab dan BRI
RDP Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut dihadiri sejumlah anggota Komisi II, di antaranya Ning Ayu Nofita Rahmawati, Mua'd, Ir. T. Edi Susanto, M.T., Chasbullah Kafabie, dan Dedy Purnomo.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten Probolinggo hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono, S.E., M.M.
Sementara dari pihak perbankan hadir perwakilan BRI Unit Krejengan.
Pembahasan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan yang muncul sekaligus memastikan hak masyarakat sebagai nasabah dan penerima program pemerintah tetap mendapatkan perlindungan.
Hingga RDP berlangsung, perbedaan keterangan mengenai penerbitan buku rekening dan kartu ATM baru masih menjadi persoalan utama.
Karena itu, pemeriksaan berbasis bukti dan dokumen menjadi penting agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi.
Jika rekomendasi audit benar-benar ditindaklanjuti, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban yang terang: apakah seluruh proses telah berjalan sesuai SOP atau terdapat prosedur yang perlu diperbaiki maupun dipertanggungjawabkan.
0 Komentar