JAKARTA — Polemik penundaan transaksi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, memasuki babak yang lebih serius. Persoalan yang semula berkaitan dengan akses terhadap rekening bank kini berkembang menjadi perdebatan mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan hak nasabah, serta jaminan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Rekening tersebut disebut menampung dana pribadi dan donasi masyarakat dengan nilai lebih dari Rp80 juta. Dana itu menurut informasi yang beredar dipersiapkan untuk kebutuhan warga yang akan mengikuti aksi penyampaian pendapat di Jakarta pada 27 Agustus 2026.
Persoalan mencuat setelah Supriyono mengaku tidak dapat menggunakan rekeningnya ketika mendampingi warga Pati menyampaikan aspirasi di depan Gedung MPR/DPR pada Jumat (21/8/2026).
Situasi tersebut kemudian memantik reaksi sejumlah kelompok masyarakat sipil. Kritik semakin menguat karena penundaan transaksi terjadi menjelang agenda demonstrasi, sehingga muncul pertanyaan publik: apakah tindakan tersebut murni bagian dari proses penegakan hukum atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan asumsi. Justru harus dijawab dengan dokumen, dasar hukum, serta penjelasan resmi dari pihak-pihak yang terlibat.
Publik Bertanya: Siapa yang Meminta dan Apa Dasarnya?
Bank Mandiri sebelumnya menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menjelaskan bahwa penundaan transaksi dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri polemik.
Sebab, publik masih membutuhkan jawaban yang lebih konkret mengenai siapa institusi yang mengajukan permintaan tersebut, apa dasar hukumnya, perkara apa yang sedang ditangani, serta apa hubungan antara rekening Supriyono dengan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar tindakan tersebut.
Transparansi menjadi penting karena rekening bank pada dasarnya berkaitan langsung dengan hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya.
Ketika akses terhadap rekening dibatasi, maka harus terdapat dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih apabila dana yang berada di dalam rekening tersebut tidak seluruhnya merupakan dana pribadi, melainkan juga berasal dari masyarakat yang dihimpun untuk kebutuhan kegiatan tertentu.
Karena itu, polemik ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan kalimat bahwa tindakan dilakukan "atas permintaan aparat penegak hukum".
Publik berhak mengetahui: aparat yang mana, berdasarkan kewenangan apa, untuk kepentingan perkara apa, dan melalui prosedur hukum yang bagaimana?
KUHAP dan Persoalan Pengawasan
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum dan perlindungan hak warga negara.
Ia merujuk ketentuan mengenai pemblokiran dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur pemblokiran sebagai salah satu upaya paksa dengan mekanisme pengawasan pengadilan.
Menurut pandangan yang dikutip dalam pemberitaan, penyidik pada prinsipnya harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan pemblokiran. Dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, tindakan dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi tetap terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan pengadilan dalam batas waktu sebagaimana diatur undang-undang.
Ketentuan semacam itu pada dasarnya menunjukkan bahwa kewenangan aparat tidak berdiri tanpa batas.
Ada mekanisme hukum yang harus dijalankan.
Ada alasan yang harus dapat dijelaskan.
Dan ada pengawasan yang seharusnya memastikan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, juga mengingatkan bahwa ruang diskresi penyidik harus tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan.
Persoalannya menjadi sensitif apabila alasan seperti "keadaan mendesak" atau "berdasarkan penilaian penyidik" digunakan tanpa parameter yang dapat diuji secara objektif.
Sebab, diskresi bukanlah kewenangan tanpa batas.
Diskresi harus rasional, proporsional, mempunyai dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Aktivitas Demonstrasi Menjadi Alasan Pembatasan
Di sinilah letak persoalan yang paling banyak dipertanyakan masyarakat.
Seseorang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itu, status seseorang sebagai koordinator aksi atau orang yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi dengan sendirinya tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak-haknya tanpa dasar hukum yang sah.
Apabila sebuah rekening dibatasi karena memang memiliki hubungan langsung dengan perkara pidana yang sedang disidik, maka aparat harus mampu menjelaskan hubungan hukum tersebut.
Namun apabila pembatasan dilakukan hanya karena pemilik rekening terlibat dalam kegiatan penyampaian pendapat, maka publik tentu patut mempertanyakan dasar dan proporsionalitas tindakan tersebut.
Perbedaan kedua hal itu sangat penting.
Penegakan hukum harus tetap berjalan.
Tetapi kebebasan sipil juga harus tetap dilindungi.
Negara tidak boleh dipaksa memilih salah satunya.
Keduanya harus berjalan berdasarkan hukum.
Bank Juga Memiliki Tanggung Jawab
Persoalan ini juga menempatkan bank pada posisi yang tidak sederhana.
Bank memang memiliki kewajiban mematuhi ketentuan hukum serta permintaan yang sah dari aparat berwenang.
Namun di sisi lain, bank juga memiliki kewajiban menjaga kepentingan dan perlindungan nasabah.
Karena itu, alasan "permintaan aparat" seharusnya tidak menghapus kebutuhan terhadap proses verifikasi internal dan kepastian bahwa permintaan tersebut memang berasal dari pihak yang berwenang serta memenuhi persyaratan hukum.
Masyarakat menyimpan uang di bank karena adanya kepercayaan.
Kepercayaan bahwa uang mereka aman.
Kepercayaan bahwa rekening dapat digunakan sesuai haknya.
Dan kepercayaan bahwa apabila akses terhadap rekening dibatasi, terdapat prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kepercayaan tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu nasabah.
Ia dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.
Enam Tuntutan Mengemuka
Dalam polemik tersebut, kelompok masyarakat sipil mendorong sejumlah langkah.
Pertama, meminta agar rekening Supriyono dibuka kembali apabila tidak terdapat dasar hukum dan izin atau persetujuan pengadilan yang sah.
Kedua, meminta Bank Mandiri dan aparat terkait menjelaskan institusi yang meminta tindakan tersebut, perkara yang menjadi dasar, hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana, serta dokumen hukum yang mendasarinya.
Ketiga, meminta adanya pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan evaluasi terhadap prosedur internal perbankan.
Keempat, meminta Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan.
Kelima, meminta lembaga negara yang berwenang, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman RI, melakukan penelusuran apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Keenam, meminta DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar sistem perbankan tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk membatasi hak masyarakat secara tidak proporsional.
Bank Mandiri Sudah Memberikan Penjelasan
Bank Mandiri sendiri telah memberikan respons atas polemik tersebut. Melalui akun resminya di media sosial, Bank Mandiri menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Bank juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan menyatakan bahwa proses dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pihak kepolisian sebagaimana diberitakan sebelumnya meluruskan penggunaan istilah "pemblokiran". Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut tindakan yang dilakukan merupakan penundaan transaksi dan bukan penyitaan rekening.
Perbedaan istilah tersebut penting untuk diperjelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Namun demikian, istilah saja tidak cukup.
Publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai dasar hukum, prosedur, jangka waktu, serta alasan objektif yang menyebabkan transaksi rekening tersebut ditunda.
Jangan Biarkan Penegakan Hukum Kehilangan Akal Sehat
Kasus ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang Bank Mandiri.
Bukan pula hanya tentang Supriyono.
Ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana kewenangan negara dapat membatasi hak warga negara dan siapa yang mengawasi ketika kewenangan tersebut digunakan?
Negara hukum membutuhkan aparat yang kuat.
Tetapi negara hukum juga membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat.
Aparat harus memiliki kewenangan untuk menindak dugaan tindak pidana.
Namun setiap kewenangan harus memiliki batas.
Ketika sebuah rekening dibatasi, harus ada alasan hukum.
Ketika dana masyarakat ditahan aksesnya, harus ada mekanisme yang jelas.
Ketika hak warga negara terdampak, harus ada ruang untuk menguji tindakan tersebut.
Jangan sampai pemberantasan kejahatan justru melahirkan persoalan baru berupa ketidakpastian hukum.
Dan jangan sampai instrumen perbankan digunakan sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa takut menggunakan rekeningnya untuk aktivitas yang sebenarnya sah secara hukum.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Pernyataan
Polemik rekening Supriyono kini menjadi ujian bagi transparansi aparat dan dunia perbankan.
Pertanyaan publik sebenarnya sederhana.
Apakah pemblokiran atau penundaan transaksi tersebut telah memenuhi seluruh prosedur hukum?
Jika sudah, tunjukkan dasar hukumnya.
Jika ada izin pengadilan, jelaskan mekanismenya.
Jika menggunakan pengecualian karena keadaan mendesak, jelaskan alasan objektifnya.
Jika rekening tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana, jelaskan hubungan hukumnya tanpa mengganggu proses penyidikan.
Dan jika ternyata seluruh prosedur telah dipenuhi, maka penjelasan terbuka justru akan membantu mengakhiri spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekeliruan prosedur, maka harus ada koreksi dan pertanggungjawaban.
Sebab, penegakan hukum bukan hanya soal siapa yang diperiksa atau siapa yang dibatasi.
Penegakan hukum juga soal bagaimana kewenangan itu digunakan.
Negara hukum tidak boleh membungkam suara rakyat.
Tetapi suara rakyat juga harus disampaikan melalui cara yang sesuai hukum.
Di antara dua kepentingan tersebut, hukum harus berdiri sebagai penengah yang adil—bukan menjadi alat untuk menekan salah satu pihak.
Polemik rekening Botok dengan demikian harus dibuka secara terang.
Siapa yang meminta? Apa dasar hukumnya? Apa hubungan rekening dengan perkara yang disidik? Apakah prosedur pengadilan telah dipenuhi? Dan siapa yang mengawasi?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai istilah "blokir" atau "penundaan transaksi".
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya akses terhadap sebuah rekening.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap hukum, perbankan, dan jaminan kebebasan warga negara dalam sebuah negara demokrasi.
0 Komentar