JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI. Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mengusulkan agar nomenklatur RUU tersebut diubah untuk menegaskan aspek perlindungan terhadap hak masyarakat atas kepemilikan aset.
Usulan tersebut disampaikan Bambang dalam RDPU Komisi III DPR RI yang membahas RUU Perampasan Aset, Selasa (11/8/2026).
Menurut Bambang, perubahan nomenklatur bukan sekadar persoalan istilah. Nama undang-undang, kata dia, perlu mencerminkan semangat utama regulasi, yakni memberantas kejahatan sekaligus memastikan aset masyarakat yang diperoleh secara sah tetap mendapatkan perlindungan hukum.
“Saya mencoba mengusulkan lebih baik itu judul undang-undangnya Melindungi Aset. Aset Rakyat dan Pemulihannya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Jangan Sampai Kewenangan Negara Disalahgunakan
Bambang menilai regulasi mengenai perampasan aset berpotensi memberikan kewenangan yang besar kepada negara dalam melakukan tindakan terhadap harta kekayaan seseorang.
Karena itu, menurutnya, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan dan pengawasan yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa upaya negara dalam memberantas tindak pidana, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan aset dan keuangan, tetap harus berjalan dalam koridor hukum serta menjamin hak masyarakat.
Menurut Bambang, jangan sampai instrumen hukum yang seharusnya digunakan untuk mengejar aset hasil kejahatan justru membuka celah bagi tindakan sewenang-wenang terhadap aset milik warga yang diperoleh secara sah.
Perlindungan Aset Masyarakat Harus Diperjelas
Bambang menekankan bahwa pembahasan RUU tersebut perlu memberikan perhatian serius terhadap posisi masyarakat sebagai pemilik aset.
Menurutnya, harus terdapat mekanisme yang jelas mengenai bagaimana suatu aset dapat dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana, bagaimana proses penyitaan dan perampasan dilakukan, serta bagaimana masyarakat dapat memperoleh perlindungan apabila aset yang dimilikinya ternyata ikut terseret dalam proses hukum.
Ia juga mendorong agar prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi.
Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset negara dapat dilakukan tanpa mengorbankan kepastian hukum serta hak kepemilikan warga.
Pemberantasan Kejahatan dan Perlindungan Hak Harus Berjalan Bersama
Usulan Bambang pada dasarnya menempatkan dua kepentingan yang harus berjalan beriringan, yakni kepentingan negara untuk merampas dan memulihkan aset hasil kejahatan serta hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan terhadap aset yang sah.
Menurutnya, kekuatan sebuah regulasi bukan hanya terletak pada seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada negara, tetapi juga pada seberapa kuat mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap warga.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR diharapkan tidak hanya berfokus pada bagaimana negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana, tetapi juga memastikan tidak terjadi kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun perampasan terhadap hak masyarakat yang sah.
Usulan perubahan nomenklatur tersebut menjadi salah satu masukan dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Perdebatan selanjutnya akan menentukan bagaimana keseimbangan antara pemberantasan kejahatan, pemulihan aset negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dituangkan dalam aturan yang akan dibentuk.
0 Komentar