Breaking News

Raker HKTI Kalbar 2026, Ria Norsan Dorong Petani Milenial Perkuat Ketahanan Pangan


Raker HKTI Kalbar 2026, Ria Norsan Dorong Petani Milenial Perkuat Ketahanan Pangan

PONTIANAK — Rapat Kerja (Raker) Pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (15/8/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar, bersama jajaran pengurus HKTI Kalimantan Barat.


Dalam sambutannya sekaligus membuka Raker, Ria Norsan mengapresiasi kehadiran dan keterlibatan jajaran pengurus HKTI Kalbar. Ia berharap organisasi tersebut dapat semakin aktif mendorong pengembangan sektor pertanian, khususnya dengan melibatkan generasi muda.


Dorong Petani Milenial


Ria Norsan menekankan pentingnya menggerakkan petani milenial sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat.

“Dengan Raker ini kita bisa menggerakkan HKTI Kalbar, bisa menggerakkan petani-petani milenial untuk ketahanan pangan,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda diperlukan agar sektor pertanian memiliki keberlanjutan sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan masyarakat.

Kembangkan Komoditas Potensial


Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan juga menyinggung sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan di Kalimantan Barat.


Ia mencontohkan program pengembangan peternakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui inseminasi sapi Madura.

“Beberapa waktu lalu Ibu Gubernur Jawa Timur mengajak kita untuk pengembangan sapi dengan inseminasi sapi,” ujarnya.

Selain sektor peternakan, sejumlah komoditas lain juga menjadi perhatian, termasuk kratom dan perikanan.

“Kratom, perikanan juga kita programkan,” kata Ria Norsan.

Pengembangan berbagai komoditas tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.


Serahkan Bantuan Saprodi kepada Kelompok Tani


Pada kegiatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).


Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan produksi petani, meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat kemandirian kelompok tani di Kalimantan Barat.


Raker HKTI Kalbar 2026 diharapkan tidak berhenti pada agenda organisasi, tetapi menghasilkan program konkret yang dapat mendorong regenerasi petani, pengembangan komoditas unggulan dan penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.