Raih Gelar Doktor, Nefa Claudia Meliala Soroti Problematika Keadilan Restoratif di Indonesia
BANDUNG — Nefa Claudia Meliala resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah menyelesaikan Sidang Promosi Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar), Sabtu (22/8/2026).
Dalam sidang tersebut, Nefa mempresentasikan disertasinya berjudul “Keadilan Restoratif Sebagai Model Keadilan: Kritik Terhadap Perkembangan Pengaturan dan Praktik Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”
Disertasinya menyoroti persoalan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut hasil penelitiannya, berbagai regulasi yang mengatur keadilan restoratif masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai sebuah model keadilan.
Nefa meneliti 14 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dengan menggunakan tiga indikator utama, yakni unsur-unsur penting dalam definisi, kriteria tingkat pidana, serta mekanisme penerapannya.
“Tiga indikator ini saya gunakan sebetulnya untuk melihat apakah peraturan tersebut sesungguhnya berorientasi atau bertujuan merealisasikan keadilan restoratif atau sebatas menghentikan perkara,” jelas Nefa.
Regulasi Belum Terpadu
Melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan kriminologi dan filsafat hukum analitik, Nefa menemukan adanya ketidakterpaduan dalam berbagai regulasi terkait.
Sebagian aturan dinilai mengarah pada konsep encounter, sementara aturan lainnya lebih menekankan aspek reparatif. Namun, menurut hasil penelitiannya, belum ada regulasi yang secara utuh memenuhi prinsip mendasar keadilan restoratif.
Ia juga menemukan adanya perbedaan definisi dan kriteria tingkat pidana dalam berbagai peraturan antarlembaga.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum.
KUHP dan KUHAP Baru Belum Otomatis Menyelesaikan Persoalan
Nefa turut menyoroti implikasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap penerapan keadilan restoratif.
Menurutnya, kehadiran kedua regulasi tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan karena masih terdapat persoalan mengenai ketentuan peralihan atau hukum transitoir.
“Karena nanti kita juga akan berhadapan dengan ketentuan peralihan atau hukum transitoir berkenaan dengan pertanyaan mana peraturan yang kemudian berlaku dalam masa transisi, misalnya,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan rehabilitasi dan pidana bersyarat atau pengawasan. Menurutnya, regulasi internal lembaga yang mengatur keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan ketentuan KUHP baru.
Restorative Justice Bukan Sekadar untuk Kejahatan Ringan
Dalam disertasinya, Nefa berargumentasi bahwa keadilan restoratif seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian untuk tindak pidana ringan.
Menurutnya, prinsip pemulihan merupakan inti dari keadilan restoratif dan dapat dipertimbangkan dalam berbagai jenis kejahatan maupun tahapan sistem peradilan pidana, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing perkara.
Nefa juga menekankan bahwa restorative justice seharusnya dipandang sebagai pendekatan yang efektif, bukan sekadar pendekatan yang lunak.
“Karena kalau kita melihatnya sebagai soft approach, itu akan sangat mendapatkan tantangan keras terutama untuk kasus-kasus yang relatif serius atau berat,” ucapnya.
Tantangan pada Kasus Berat
Penerapan keadilan restoratif terhadap perkara berat memiliki tantangan tersendiri. Dalam kasus seperti korupsi dan kekerasan seksual, misalnya, terdapat banyak pihak yang terdampak dan kepentingan yang harus dipertimbangkan.
Nefa menilai keterlibatan aktif para pihak tidak selalu harus diwujudkan melalui pertemuan langsung antara korban dan pelaku.
“Kriteria mengedepankan partisipasi ini tidak harus serta-merta dilakukan dengan pertemuan langsung. Kita bisa mencari cara untuk melakukan intervensi sehingga keadaan restoratif tetap bisa masuk dalam kasus-kasus serius tanpa kemudian harus mempertemukan korban dan pelaku,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting terutama dalam perkara yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun sosial terhadap korban.
Kesadaran Masyarakat Menjadi Faktor Penting
Nefa juga mengakui bahwa penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan dari tuntutan publik yang masih kuat terhadap pendekatan retributif atau penghukuman.
Karena itu, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan regulasi. Kesadaran masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana juga perlu dibangun.
“Kalau kita mau masuk intervensi keadilan restoratif dalam kasus-kasus serius itu tidak bisa dipaksakan, tapi harus berangkat dari kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Setelah sidang terbuka selesai, Dekan FH Unpar sekaligus Ko-Promotor, Robertus Bambang Budi Prastowo, membacakan pernyataan kelulusan Nefa dan mewakili Rektor Unpar melantik Nefa Claudia Meliala sebagai Doktor Ilmu Hukum.
Gelar tersebut sekaligus menandai selesainya perjalanan akademik Nefa dalam mengkaji salah satu persoalan penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia: bagaimana menghadirkan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.
0 Komentar