MANDAILING NATAL – Puluhan warga dari Desa Kubangan Tompek dan Desa Pandan Sari, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menggelar aksi damai di Gedung DPRD Madina dan Kantor Bupati Madina, Selasa (4/8/2026). Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi serta menuntut penyelesaian atas persoalan lahan kebun kelapa sawit yang mereka klaim merupakan milik pribadi, namun disebut akan dijadikan bagian dari kebun plasma Koperasi Telaga Tujuh.
Aksi berlangsung tertib dengan membawa berbagai tuntutan yang meminta pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Warga Mengaku Kebun Dikelola Bertahun-Tahun
Dalam penyampaiannya di hadapan anggota Komisi II DPRD Madina dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, warga menyatakan bahwa sekitar 45 pemilik kebun sawit telah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Mereka mengaku telah membuka lahan, menanam, merawat, memupuk, hingga memanen hasil kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.
"Selama ini kebun itu kami kelola sendiri. Hasilnya kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membiayai pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari. Namun kini kami mendapat informasi bahwa kebun tersebut akan dimasukkan menjadi lahan plasma," ungkap salah seorang perwakilan warga.
Dugaan Kekurangan Lahan Plasma Jadi Sorotan
Salah seorang warga, Rusdan, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang mereka peroleh, lahan milik masyarakat disebut akan dijadikan bagian dari kebun plasma karena adanya dugaan kekurangan luasan lahan plasma yang dikelola Koperasi Telaga Tujuh.
Pernyataan tersebut memunculkan keresahan di kalangan masyarakat yang merasa memiliki hak atas kebun yang selama ini mereka kelola secara langsung.
Warga berharap pemerintah dapat melakukan verifikasi secara menyeluruh agar persoalan tersebut tidak merugikan masyarakat.
Empat Tuntutan Disampaikan kepada Pemerintah
Dalam aksi damai tersebut, masyarakat menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:
- Meminta pemerintah segera mencari solusi terbaik atas persoalan lahan masyarakat yang diklaim akan dijadikan bagian dari kebun plasma.
- Meminta instansi terkait memeriksa kebenaran informasi mengenai dugaan kekurangan lahan plasma yang disampaikan pihak Koperasi Telaga Tujuh.
- Meminta pemerintah memastikan data kepemilikan plasma, luas lahan, serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
- Mendesak Koperasi Telaga Tujuh agar bersikap transparan dalam pengelolaan kebun plasma, termasuk mengenai laporan keuangan, biaya operasional, hasil produksi, dan pembagian manfaat kepada peserta plasma.
Menurut warga, keterbukaan informasi sangat penting agar seluruh peserta plasma maupun masyarakat memperoleh kepastian mengenai pengelolaan program tersebut.
DPRD dan Pemkab Janji Kawal Aspirasi
Menanggapi aspirasi masyarakat, perwakilan Komisi II DPRD Mandailing Natal bersama pihak Pemerintah Kabupaten menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Pemerintah daerah juga berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan masyarakat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Selain itu, DPRD menyampaikan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Warga Berharap Ada Kepastian Hukum
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status lahan yang menjadi objek sengketa agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Mereka juga meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sehingga keputusan yang diambil benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Koperasi Telaga Tujuh terkait tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam aksi damai tersebut. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada pihak koperasi maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Magrifatullah
0 Komentar