SANGGAU — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pemeriksaan terhadap PT Finnantara Intiga, salah satu perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki musim kemarau.
Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 10–14 Agustus 2026 di Kabupaten Sanggau bersama sejumlah pemegang PBPH lainnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan memastikan kesiapan perusahaan dalam mencegah serta menangani potensi karhutla.
PT Finnantara Intiga menjadi perhatian karena memiliki areal kerja yang sangat luas, mencapai sekitar 299.700 hektare, yang tersebar di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Sintang.
Dengan luas pengelolaan mencapai ratusan ribu hektare, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan menjadi penting, terutama menyangkut pengelolaan kawasan hutan, perlindungan lingkungan, pencegahan kebakaran, serta kepatuhan terhadap kewajiban yang melekat pada izin pemanfaatan hutan.
Kelola 299.700 Hektare di Tiga Kabupaten
Berdasarkan informasi profil perusahaan, PT Finnantara Intiga mengelola areal seluas sekitar 299.700 hektare di Kalimantan Barat.
Perusahaan memiliki dasar perizinan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996. Selain itu, perusahaan juga tercatat memiliki SK PBPH Nomor SK.1041/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menyatakan memiliki visi membangun dan mengelola hutan tanaman berdasarkan prinsip kelestarian produksi, sosial, dan ekologi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku serat secara berkelanjutan.
Areal kerja perusahaan secara administratif berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Sanggau, Sekadau dan Sintang.
Wilayah tersebut juga berkaitan dengan sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk KPH Sanggau, KPH Sekadau dan KPH Sintang.
Dari sisi hidrologi, wilayah kerja perusahaan berada dalam kawasan DAS Kapuas Tengah yang terbagi ke dalam sejumlah sub-DAS.
Di Kabupaten Sanggau, areal perusahaan mencakup Sub-DAS Sekayam, Mengkiyang, Kedukul, Merabang, Malas, Ayak dan Belitang.
Sementara di Kabupaten Sintang terdapat Sub-DAS Ketungau dan Jungkit.
Klaim 89 Persen Areal Awalnya Semak dan Alang-Alang
Dalam gambaran umum perusahaan, disebutkan sekitar 89 persen areal kerja pada kondisi awal berupa semak belukar dan padang alang-alang.
Sebagian lainnya disebut merupakan hutan bekas tebangan yang dialokasikan serta dipertahankan sebagai kawasan lindung.
Perusahaan juga menyatakan bahwa pengembangan hutan tanaman PT Finnantara Intiga tidak dilakukan melalui konversi hutan alam.
Namun, dengan luasan areal mencapai hampir 300 ribu hektare, pengelolaan kawasan tersebut tetap membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi agar klaim mengenai kelestarian lingkungan dapat diuji berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Apalagi pemeriksaan Kemenhut dilakukan menjelang periode yang dinilai memiliki risiko karhutla. Artinya, aspek kesiapsiagaan perusahaan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kawasan dari ancaman kebakaran.
42,25 Persen untuk Tanaman Pokok
Dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) periode 2017–2026, sekitar 126.625 hektare atau 42,25 persen dari total areal kerja dialokasikan untuk tanaman pokok.
Sementara itu, sekitar 117.547 hektare atau 39,22 persen dialokasikan untuk tanaman kehidupan.
Adapun kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya mencapai sekitar 52.269 hektare atau 17,44 persen.
Selain itu terdapat kawasan fungsi lindung ekosistem gambut dengan luas sekitar 3.259 hektare atau 1,09 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar areal telah memiliki peruntukan tertentu dalam rencana pengelolaan perusahaan.
Namun, persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rencana tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Pengawasan Karhutla Jadi Sorotan
Pemeriksaan Kemenhut terhadap PT Finnantara Intiga dan sejumlah pemegang PBPH lainnya menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana perusahaan menjalankan kewajibannya dalam menjaga kawasan yang berada di bawah pengelolaannya.
Pencegahan karhutla tidak cukup hanya dengan menunggu api muncul. Perusahaan yang mengelola kawasan luas dituntut memiliki sistem pencegahan, pemantauan, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta respons cepat apabila terjadi titik api.
Masyarakat juga memiliki kepentingan besar terhadap pengawasan tersebut. Sebab, kebakaran di kawasan konsesi tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kualitas udara dan kehidupan sosial di wilayah sekitar.
Karena itu, pemeriksaan Kemenhut semestinya tidak berhenti pada kegiatan administratif.
Publik tentu berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual kawasan, tingkat kesiapsiagaan perusahaan, kepatuhan terhadap izin, serta langkah konkret yang harus dilakukan apabila ditemukan persoalan.
Hampir 300 Ribu Hektare Bukan Angka Kecil
Luas areal pengelolaan PT Finnantara Intiga yang mencapai sekitar 299.700 hektare bukan angka kecil.
Kawasan tersebut tersebar di tiga kabupaten dan berhubungan dengan sejumlah DAS serta sub-DAS yang memiliki peran penting terhadap lingkungan.
Karena itu, pengelolaan kawasan harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan, sedangkan perusahaan memiliki tanggung jawab memastikan kegiatan usaha tidak mengabaikan aspek ekologis dan kepentingan masyarakat.
Pemeriksaan Kemenhut kali ini pun menjadi perhatian publik Kalimantan Barat.
Pertanyaannya sederhana: setelah pemeriksaan dilakukan, apa hasilnya?
Apakah seluruh kewajiban perusahaan telah dijalankan sesuai ketentuan? Bagaimana kesiapan menghadapi karhutla? Bagaimana kondisi kawasan lindung? Dan apakah seluruh rencana pengelolaan yang tercantum dalam dokumen benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar pengelolaan hutan di Kalimantan Barat tidak hanya berbicara mengenai luas izin dan investasi, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan, kepentingan masyarakat dan keberlanjutan hutan untuk generasi mendatang.
Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia masih bersumber dari profil dan dokumen perusahaan serta pemberitaan mengenai pemeriksaan Kemenhut. Hasil resmi pemeriksaan Kemenhut terhadap PT Finnantara Intiga dan tindak lanjutnya masih perlu menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.
0 Komentar