JAKARTA — Program pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan. Sejumlah kontraktor mengaku menghadapi persoalan pembayaran meski sebagian pekerjaan pembangunan telah dinyatakan selesai.
Keluhan tersebut disampaikan anggota Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan SPPG APBN 2025, Hartanto. Ia menyebut terdapat puluhan titik dapur yang telah rampung, namun pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum diterima kontraktor.
Menurut Hartanto, dari sekitar 1.700 titik pembangunan SPPG, sebanyak 71 titik disebut telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen.
Namun, meski pekerjaan telah diselesaikan dan administrasi disebut telah dilengkapi, proses pembayaran belum kunjung terealisasi.
“Administrasi sudah komplit, tapi sampai sekarang tidak keluar tagihan (pembayaran) dari BGN,” ujar Hartanto, Rabu (12/8/2026).
Kontraktor Klaim Tagihan Mencapai Rp800 Miliar
Persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada proyek yang telah selesai. Hartanto menyebut masih terdapat 244 titik dapur SPPG yang berada dalam tahap pengerjaan dengan progres sekitar 30 hingga 90 persen.
Sebagian pekerjaan bahkan disebut terhenti karena kontraktor belum memperoleh kepastian mengenai pembayaran.
Kondisi tersebut membuat kontraktor menghadapi tekanan finansial. Modal yang telah dikeluarkan untuk pembangunan belum kembali, sementara kewajiban terhadap pekerja, pemasok material, penyedia jasa, maupun pihak lainnya tetap harus dipenuhi.
Hartanto mengklaim total tagihan kontraktor yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp800 miliar.
Angka tersebut merupakan klaim dari pihak forum kontraktor dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada BGN berdasarkan data administrasi serta dokumen pembayaran masing-masing proyek.
Pekerjaan Berjalan, Pembayaran Dipertanyakan
Menurut Hartanto, pekerjaan pembangunan SPPG yang mereka kerjakan disebut telah mengikuti ketentuan dan adendum hingga 31 Maret 2026.
Karena itu, para kontraktor mempertanyakan mengapa pekerjaan yang telah diselesaikan belum diikuti dengan kepastian pembayaran.
Bagi kontraktor, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Keterlambatan pembayaran dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan dan kemampuan mereka menyelesaikan pekerjaan pada titik-titik lainnya.
Modal kerja yang seharusnya berputar untuk menyelesaikan proyek menjadi tertahan, sementara biaya operasional tetap berjalan.
Sudah Dibahas Bersama BGN
Hartanto mengatakan persoalan pembayaran tersebut telah beberapa kali dibahas bersama pihak BGN.
Namun, menurut dia, pembahasan yang dilakukan belum memberikan kepastian mengenai kapan tagihan kontraktor akan diproses dan dibayarkan.
Para kontraktor kini meminta BGN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status administrasi, mekanisme pencairan, serta jadwal penyelesaian pembayaran.
Mereka juga berharap adanya penyelesaian yang tidak hanya menyangkut proyek yang telah selesai 100 persen, tetapi juga pekerjaan yang masih berjalan dan membutuhkan kepastian pendanaan.
Kontraktor Minta Kepastian
Para kontraktor menegaskan bahwa mereka membutuhkan kepastian agar pembangunan SPPG tidak terus tersendat.
Jika persoalan pembayaran tidak segera diselesaikan, mereka khawatir proyek yang seharusnya mendukung program strategis pemerintah justru menghadapi persoalan baru di tingkat pelaksana.
Karena itu, kontraktor mendesak adanya transparansi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan.
Di sisi lain, status tagihan, dasar pembayaran, serta penyebab keterlambatan perlu dijelaskan secara resmi oleh pihak terkait agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Program MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Karena itu, selain memastikan pembangunan infrastruktur SPPG berjalan, kepastian pembayaran kepada pelaksana pekerjaan juga menjadi bagian penting agar rantai pelaksanaan program tetap sehat dan berkelanjutan.
0 Komentar