MANDAILING NATAL — Proyek revitalisasi SDN 018 Lumban Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp1,03 miliar mendapat sorotan.
Proyek tersebut diduga mengalami persoalan dalam pelaksanaan di lapangan. Sejumlah pihak mempertanyakan pemenuhan petunjuk teknis (juknis), prosedur pelaksanaan pekerjaan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.
Sorotan mencuat setelah tim media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, sejumlah fasilitas pendukung pekerjaan yang dinilai penting disebut tidak terlihat di area proyek.
Di antaranya pagar pengaman area konstruksi, drainase sementara, ruang kerja, gudang material, fasilitas sanitasi pekerja, sarana air dan listrik kerja, serta perlengkapan alat pelindung diri (APD) K3.
Namun demikian, keberadaan atau tidak adanya fasilitas tersebut perlu diverifikasi terhadap dokumen kontrak, petunjuk teknis, rencana keselamatan konstruksi, serta ketentuan yang memang diwajibkan untuk jenis dan tahapan pekerjaan tersebut.
Penanggung Jawab Diminta Berikan Penjelasan
Penanggung jawab kegiatan yang juga Kepala SDN 018 Lumban Pinasa, Masdewangga Nasution, disebut belum memberikan penjelasan langsung ketika dikonfirmasi.
Ia disebut sedang berada di luar kota, Medan, dan mengarahkan konfirmasi kepada pihak pengawas.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Aktivis Desak APH Turun Tangan
Sorotan semakin menguat setelah Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.
Ketua AMPM, Sutan Paruhuman Nasution, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai peruntukan dan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan.
“Ini uang rakyat yang bersumber dari APBN dengan nilai fantastis miliaran rupiah. Ini bukan modal pribadi sang Kepala Sekolah. Jika fasilitas wajib saja tidak tampak, ke mana anggaran itu mengalir?” tegas Sutan dalam konferensi pers di Panyabungan, Jumat (14/8/2026).
Ia mendesak Dinas Pendidikan serta aparat penegak hukum melakukan audit fisik dan administrasi terhadap proyek tersebut.
Menurut Sutan, pemeriksaan diperlukan agar setiap dugaan penyimpangan dapat dibuktikan secara objektif berdasarkan dokumen maupun kondisi pekerjaan di lapangan.
Siapkan Data untuk Dilaporkan
AMPM, kata Sutan, saat ini tengah memfinalisasi sejumlah data dan dokumen yang mereka klaim berkaitan dengan temuan di lokasi.
Data tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan laporan resmi kepada Polres Mandailing Natal.
Sutan juga menyebut pihaknya akan mengawal proses tersebut, termasuk melalui aksi penyampaian aspirasi.
Ia menilai minimnya keterbukaan informasi mengenai proyek menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Aroma KKN di proyek ini sangat menyengat. Sejak awal diduga sudah bermasalah, tidak transparan dan rawan penyimpangan. Kami tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum,” pungkasnya.
Dugaan Harus Dibuktikan
Di sisi lain, berbagai tudingan mengenai dugaan pelanggaran juknis, K3 maupun potensi kerugian negara belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Audit fisik diperlukan untuk membandingkan kondisi bangunan dengan spesifikasi teknis, volume, mutu material, progres pekerjaan, serta dokumen perencanaan.
Sementara audit administrasi dapat menelusuri dokumen penggunaan anggaran, pengadaan material, pembayaran, pertanggungjawaban P2SP, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang dapat menentukan bentuk tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, pihak P2SP, pengawas, maupun instansi terkait belum diperoleh secara lengkap.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memastikan informasi yang disampaikan tetap berimbang, objektif, dan sesuai dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Magrifatulloh)
0 Komentar