MEMPAWAH — Dugaan ketidaksesuaian antara lokasi yang tercantum dalam dokumen dan papan informasi proyek dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi sorotan masyarakat Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Persoalan tersebut berkaitan dengan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Kalimantan Barat yang disebut mencantumkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Mempawah sebagai salah satu lokasi penerima manfaat.
Namun, berdasarkan pantauan dan keterangan masyarakat, hingga Kamis (27/8/2026) belum terlihat aktivitas pekerjaan fisik proyek rehabilitasi di MIN 2 Mempawah. Pada saat yang sama, aktivitas pekerjaan berupa penimbunan dan pembangunan struktur fondasi justru terlihat berlangsung di MIN 1 Bakau Besar, Desa Bakau Besar, Kabupaten Mempawah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status sebenarnya proyek, dasar perubahan lokasi apabila memang terjadi perubahan, serta bagaimana mekanisme administrasi dan penganggaran dilakukan.
Tokoh masyarakat sekaligus wali siswa asal Desa Galang, Muhlis, meminta pemerintah dan instansi teknis memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Di papan informasi tertulis MIN 2 sebagai salah satu lokasi yang mendapat alokasi rehabilitasi, tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda kegiatan. Kalau memang lokasinya berubah, kami ingin tahu dasar dan alasannya. Ke mana sebenarnya alokasi yang diperuntukkan bagi MIN 2?” ujar Muhlis.
Papan Informasi Cantumkan MIN 2
Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek yang beredar, kegiatan tersebut tercantum dalam kontrak Nomor P90104-SPK/02/Gz20.1/2026 dengan nilai pagu sekitar Rp59.494.256.000 yang bersumber dari APBN SYC Tahun Anggaran 2026.
Dalam informasi proyek tersebut, MIN 2 Mempawah disebut sebagai salah satu dari sejumlah titik penerima manfaat program rehabilitasi dan renovasi madrasah di Kalimantan Barat.
Pelaksanaan pekerjaan disebut dipercayakan kepada PT Bumi Aceh Citra Persada (BACP) sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan pengawasan melibatkan KSO PT Sarana Budi Prakarsarigta dan PT Trias Eratko Konsultan.
Persoalan kemudian muncul karena masyarakat tidak menemukan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam papan proyek dengan kondisi fisik yang terlihat di lapangan.
Apabila memang terjadi perubahan lokasi pekerjaan, masyarakat menilai perubahan tersebut harus memiliki dasar administratif dan teknis yang jelas.
Sebab, perubahan lokasi kegiatan pemerintah yang bersumber dari APBN bukan semata-mata persoalan memindahkan pekerjaan secara fisik dari satu titik ke titik lainnya. Perubahan tersebut idealnya dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan, perubahan kontrak apabila diperlukan, persetujuan pihak berwenang, serta dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga Pertanyakan Dasar Perubahan Lokasi
Muhlis menilai masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apabila terjadi perubahan terhadap lokasi penerima manfaat.
Menurutnya, keberadaan papan informasi proyek merupakan bentuk transparansi kepada publik. Karena itu, informasi yang tercantum di dalamnya semestinya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kesesuaian dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
“Kalau memang ada perubahan, jangan masyarakat dibiarkan bertanya-tanya. Harus dijelaskan apakah MIN 2 dibatalkan, dipindahkan, atau tetap menjadi bagian dari pekerjaan. Kalau dipindahkan ke MIN 1, apa dasar keputusannya dan siapa yang memberikan persetujuan?” tegasnya.
Ia juga meminta instansi terkait menjelaskan apakah nilai pekerjaan, volume, lingkup pekerjaan, serta penerima manfaat mengalami perubahan atau tidak.
Pertanyaan tersebut penting karena proyek menggunakan anggaran negara dan menyangkut fasilitas pendidikan yang digunakan masyarakat.
“Ini bukan soal kami menolak MIN 1 mendapatkan pembangunan. Kami justru mendukung pembangunan madrasah. Tetapi kalau sejak awal MIN 2 tercantum sebagai penerima manfaat, masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai statusnya,” ujarnya.
Aktivitas Fisik Terlihat di MIN 1 Bakau Besar
Pantauan di lokasi MIN 1 Bakau Besar menunjukkan adanya aktivitas pekerjaan fisik. Sejumlah pekerjaan struktur, termasuk penimbunan dan fondasi, terlihat mulai dikerjakan.
Kondisi tersebut semakin memperkuat pertanyaan masyarakat mengenai hubungan pekerjaan di MIN 1 Bakau Besar dengan proyek yang sebelumnya mencantumkan MIN 2 Mempawah sebagai salah satu lokasi penerima manfaat.
Namun demikian, keberadaan pekerjaan di MIN 1 Bakau Besar belum serta-merta dapat disimpulkan sebagai pengalihan anggaran dari MIN 2 Mempawah.
Diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, daftar lokasi penerima manfaat, dokumen perubahan pekerjaan, serta keterangan resmi dari satuan kerja terkait untuk memastikan apakah pekerjaan di MIN 1 memang bagian dari paket yang sama.
Dengan demikian, dugaan pengalihan lokasi maupun anggaran harus terlebih dahulu dibuktikan melalui dokumen resmi dan penjelasan pihak yang memiliki kewenangan.
Kemenag Mempawah Belum Berikan Penjelasan Mendalam
Saat dikonfirmasi, salah seorang staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah mengatakan pihaknya sejauh ini mengetahui adanya kegiatan pekerjaan di MIN 1 Bakau Besar.
Namun, mengenai mekanisme penetapan lokasi, perubahan lokasi, ataupun kemungkinan adanya pengalihan pekerjaan dari MIN 2 Mempawah, pihaknya mengaku belum mengetahui secara rinci.
“Sejauh ini yang saya ketahui kegiatannya di MIN 1 Bakau. Terkait apakah ada pengalihan atau hal lainnya, saya tidak tahu. Untuk lebih jelasnya tunggu pejabat yang membidangi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai status kegiatan masih membutuhkan penjelasan dari pejabat teknis dan satuan kerja yang menangani proyek.
Masyarakat pun berharap pemerintah tidak membiarkan munculnya ruang spekulasi yang dapat berkembang menjadi dugaan penyimpangan apabila tidak segera diberikan penjelasan.
Kontraktor Disebut Pernah Masuk Daftar Hitam
Dalam informasi yang dihimpun redaksi, PT Bumi Aceh Citra Persada juga pernah tercatat dalam informasi pengadaan pemerintah terkait status daftar hitam pada periode tertentu.
Perusahaan tersebut juga disebut pernah menghadapi persoalan terkait pekerjaan konstruksi dan laporan hukum sebagaimana diberitakan sejumlah sumber.
Namun, informasi mengenai riwayat perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proyek rehabilitasi madrasah di Mempawah.
Setiap dugaan pelanggaran dalam proyek yang sedang berjalan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi.
Karena itu, perhatian utama masyarakat saat ini bukan semata-mata mengenai rekam jejak kontraktor, melainkan memastikan proyek yang menggunakan uang negara dilaksanakan sesuai kontrak, lokasi, volume, spesifikasi, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Persoalan lainnya adalah mengenai pengawasan pekerjaan.
Saat tim media melakukan pemantauan di MIN 1 Bakau Besar, tidak terlihat pengawas lapangan maupun penanggung jawab proyek dari pihak pelaksana yang dapat memberikan penjelasan mengenai status pekerjaan.
Padahal, proyek dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah membutuhkan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan target yang telah ditetapkan.
Masyarakat juga berhak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta apakah seluruh perubahan yang terjadi telah mendapatkan persetujuan sesuai prosedur.
Transparansi tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat perbedaan antara lokasi yang tercantum dalam informasi proyek dengan lokasi pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Pemerintah Diminta Buka Dokumen Dasar
Masyarakat Desa Galang meminta instansi terkait tidak sekadar memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga membuka informasi dasar yang dapat menjawab sejumlah pertanyaan publik.
Sedikitnya terdapat beberapa hal yang perlu diperjelas:
- Apakah MIN 2 Mempawah masih tercatat sebagai penerima manfaat proyek?
- Apakah MIN 1 Bakau Besar memang termasuk dalam daftar lokasi proyek sejak awal?
- Jika terjadi perubahan lokasi, apa dasar teknis dan administratifnya?
- Apakah terdapat perubahan kontrak atau dokumen pekerjaan?
- Siapa pejabat atau satuan kerja yang memberikan persetujuan perubahan tersebut?
- Apakah nilai anggaran dan volume pekerjaan mengalami perubahan?
- Bagaimana status pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di MIN 2 Mempawah?
- Siapa pihak yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Masyarakat juga berharap pemerintah memberikan akses informasi yang proporsional kepada publik karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara.
Jangan Sampai Informasi Proyek Berbeda dengan Realisasi
Proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pada prinsipnya merupakan program yang memiliki tujuan sosial dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, persoalan administrasi dan pelaksanaan di lapangan harus berjalan secara transparan.
Papan informasi proyek bukan sekadar formalitas. Informasi mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai proyek, lokasi, kontraktor, serta waktu pelaksanaan menjadi instrumen bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial.
Jika terdapat perubahan setelah kontrak ditetapkan, perubahan tersebut juga harus dapat ditelusuri secara administratif.
Jangan sampai masyarakat melihat papan proyek mencantumkan satu lokasi, sementara pekerjaan fisiknya berlangsung di lokasi lain tanpa adanya penjelasan yang dapat diakses publik.
Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan membuka ruang munculnya dugaan-dugaan yang sebenarnya dapat dicegah melalui transparansi.
Satker PUPR dan Instansi Terkait Diminta Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, pihak Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis PUPR Kalimantan Barat maupun pihak terkait lainnya belum memberikan penjelasan resmi mengenai status MIN 2 Mempawah dalam paket pekerjaan tersebut.
Konfirmasi mengenai apakah MIN 2 tetap menjadi lokasi pekerjaan, apakah MIN 1 Bakau Besar merupakan lokasi yang sejak awal ditetapkan, atau apakah terjadi perubahan melalui mekanisme resmi masih diperlukan.
Penjelasan tersebut sekaligus penting untuk memastikan apakah terdapat persoalan administratif, teknis, atau hanya perbedaan informasi yang belum diperbarui pada papan proyek.
Masyarakat tidak meminta lebih dari kepastian bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Spekulasi
Dugaan ketidaksesuaian lokasi proyek ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak pelaksana untuk memberikan informasi secara terbuka.
Apabila seluruh proses telah sesuai aturan, maka penjelasan resmi dan dokumen pendukung justru akan memperjelas keadaan sekaligus menghentikan berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya perubahan tanpa prosedur yang semestinya, persoalan tersebut perlu segera dikoreksi sesuai ketentuan.
Yang paling penting, pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh kehilangan tujuan utamanya hanya karena lemahnya komunikasi, transparansi, maupun pengawasan.
Masyarakat Desa Galang kini menunggu jawaban konkret: bagaimana sebenarnya status proyek rehabilitasi MIN 2 Mempawah, mengapa pekerjaan fisik terlihat di MIN 1 Bakau Besar, dan apakah perubahan tersebut telah melalui seluruh prosedur yang diwajibkan?
Publik berhak mengetahui jawabannya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada PT Bumi Aceh Citra Persada, Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis PUPR Kalimantan Barat, Kementerian Agama, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap klarifikasi akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber informasi awal: keterangan Muhlis, tokoh masyarakat/wali siswa Desa Galang, serta hasil pemantauan lapangan.
0 Komentar