SAMBAS — Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Desa Matang Danau di Jalan Matang Putus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak belasan miliar rupiah, menjadi perhatian publik.
Proyek yang berada dalam pengawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1 Pontianak tersebut mendapat sorotan setelah sejumlah awak media turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi pelaksanaan pekerjaan, Sabtu (22/8/2026).
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp14.694.511.971,00, dengan PT Ananda Anabanua sebagai penyedia jasa dan PT Duta Bhuana Jaya sebagai konsultan pengawas.
Dalam informasi proyek, nilai kontrak tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Addendum 1 menjadi Rp13.225.061.000,00.
Perubahan nilai kontrak sekitar Rp1,4 miliar tersebut menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian awak media dan perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar, alasan serta perubahan pekerjaan yang melatarbelakanginya.
Perubahan Nilai Kontrak Dipertanyakan
Sejumlah pihak mempertanyakan perubahan nilai kontrak tersebut, terutama mengenai apakah penyesuaian anggaran telah disertai perubahan volume, spesifikasi, maupun pekerjaan yang sesuai dengan dokumen kontrak.
Namun, perubahan nilai kontrak melalui addendum pada dasarnya perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi pekerjaan dan alasan teknis yang mendasarinya.
Karena itu, awak media mendorong BWS Kalimantan 1 maupun pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar perubahan nilai kontrak tersebut.
Transparansi diperlukan agar tidak muncul berbagai persepsi di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Kondisi Pekerjaan di Lapangan Jadi Sorotan
Selain persoalan nilai kontrak, kondisi fisik pekerjaan di lapangan juga menjadi perhatian.
Sejumlah awak media yang melakukan pemantauan melihat kondisi pekerjaan dan dokumentasi pelaksanaan proyek untuk kemudian dibandingkan dengan informasi yang tercantum dalam dokumen serta papan proyek.
Mengingat proyek tersebut merupakan bangunan pengaman pantai yang berhadapan langsung dengan kondisi perairan di kawasan Paloh, kualitas pekerjaan menjadi faktor penting.
Bangunan pengaman pantai memiliki fungsi strategis untuk membantu melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dampak gelombang.
Karena itu, mutu material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis harus dipastikan benar-benar sesuai dengan kontrak.
Jika terdapat perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen kontrak, persoalan tersebut seharusnya diperiksa melalui mekanisme pengawasan teknis dan administrasi yang berlaku.
Fungsi Konsultan Pengawas Juga Dipertanyakan
Keberadaan konsultan pengawas dalam proyek konstruksi memiliki peran penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, mutu, volume dan ketentuan kontrak.
Dalam proyek ini, PT Duta Bhuana Jaya tercatat sebagai konsultan pengawas.
Awak media mendorong agar fungsi pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan harian, pemeriksaan volume pekerjaan, pengujian material serta pencatatan progres proyek dilakukan.
Keterbukaan tersebut penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara yang nilainya belasan miliar rupiah digunakan untuk pembangunan fasilitas publik.
Kontraktor Diharapkan Terbuka
Dalam kegiatan pemantauan di lapangan, awak media juga berupaya memperoleh keterangan dari pihak pelaksana mengenai sejumlah temuan dan pertanyaan terkait pekerjaan.
Konfirmasi kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas dan instansi terkait menjadi penting agar pemberitaan tidak hanya berdasarkan hasil pengamatan sepihak.
Setiap pihak yang disebut dalam persoalan ini juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan, klarifikasi maupun data pendukung mengenai pelaksanaan proyek.
Dengan demikian, seluruh informasi dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Dorong Audit Jika Ditemukan Kejanggalan
Sejumlah awak media menilai proyek tersebut perlu mendapatkan perhatian pengawasan lebih lanjut apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan.
Jika terdapat dugaan penyimpangan, pemeriksaan oleh instansi berwenang menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
Audit dapat mencakup pemeriksaan dokumen kontrak, addendum, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pembayaran, progres fisik serta hasil pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah perubahan nilai kontrak memang memiliki dasar teknis dan administratif yang sah.
Proyek Pesisir Tak Boleh Bermasalah
Proyek pengamanan pantai bukan sekadar pekerjaan konstruksi biasa. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan kawasan pesisir dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
Anggaran negara yang mencapai belasan miliar rupiah harus menghasilkan bangunan yang memiliki manfaat nyata dan mampu menjalankan fungsi sebagaimana tujuan pembangunan.
Awak media mendorong BWS Kalimantan 1, kontraktor, konsultan pengawas serta instansi pengawasan terkait membuka informasi yang diperlukan publik.
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, maka klarifikasi dan dokumen pendukung dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Hingga adanya hasil pemeriksaan resmi, berbagai dugaan terkait proyek tersebut masih merupakan informasi dan temuan awal yang perlu diverifikasi. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan melakukan pelanggaran sebelum terdapat bukti dan keputusan dari lembaga yang berwenang.
Awak media juga mendorong agar pengawasan terhadap proyek yang menggunakan uang negara dilakukan secara terbuka, profesional dan objektif.
Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir Paloh.
0 Komentar