KUBU RAYA, KALBAR — Pelaksanaan salah satu proyek di kawasan Pelabuhan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang disebut bersumber dari anggaran tahun 2023, mulai dipertanyakan warga.
Sorotan masyarakat muncul setelah warga melihat sejumlah bagian pekerjaan di lapangan yang dinilai kurang rapi dan diduga belum sepenuhnya diselesaikan.
Kondisi tersebut mendorong warga meminta instansi berwenang tidak hanya melihat proyek dari sisi administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan fisik secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara pekerjaan yang direalisasikan dengan kontrak.
Warga menilai proyek yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran maupun hasil akhirnya.
Warga Minta Kontrak dan Volume Pekerjaan Dibuka
Masyarakat meminta kejelasan mengenai sejumlah informasi dasar proyek, mulai dari nilai anggaran, sumber pendanaan, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, masa pelaksanaan hingga status serah terima pekerjaan.
Menurut warga, informasi tersebut penting untuk memastikan apakah kondisi fisik yang terlihat di lapangan memang telah sesuai dengan dokumen kontrak.
Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup kualitas material, volume pekerjaan, progres fisik, metode pelaksanaan serta hasil pekerjaan yang telah dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah.
“Kalau memang pekerjaannya sudah sesuai kontrak, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau ada bagian yang belum selesai atau tidak sesuai spesifikasi, harus dijelaskan secara terbuka,” menjadi salah satu tuntutan warga.
Jangan Hanya Periksa Fisik, Dokumen Juga Harus Diaudit
Warga juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada kondisi bangunan atau pekerjaan yang terlihat secara kasat mata.
Dokumen proyek dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk proses pengadaan, kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, dokumen pembayaran serta berita acara serah terima.
Dengan demikian, pemeriksaan dapat memberikan gambaran utuh mengenai apakah pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat pekerjaan yang belum selesai, masyarakat meminta pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak.
Dugaan Penyimpangan Harus Dibuktikan
Persoalan kualitas pekerjaan konstruksi pada proyek pemerintah tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindak pidana.
Namun, apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya pengurangan volume secara tidak sah, pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak direalisasikan, penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi, rekayasa dokumen, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka temuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana juga menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang diperoleh.
Pemeriksaan, apabila dilakukan, idealnya tidak hanya menyasar pihak pelaksana pekerjaan. Pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, pembayaran dan proses serah terima juga dapat dimintai penjelasan sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan.
Warga: Jangan Biarkan Anggaran Negara Tanpa Kepastian
Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait segera memberikan kepastian mengenai status proyek tersebut.
Kejelasan mengenai berapa nilai anggaran yang digunakan, berapa nilai kontrak, siapa pelaksananya, kapan pekerjaan dimulai dan berakhir, berapa volume yang harus direalisasikan serta apakah pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dibayar, dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi.
Jika hasil pemeriksaan menyatakan pekerjaan telah sesuai kontrak dan spesifikasi, masyarakat juga meminta hasil pemeriksaan tersebut disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, warga berharap dilakukan tindakan sesuai ketentuan, termasuk perbaikan pekerjaan atau langkah administratif lainnya. Apabila ditemukan bukti adanya kerugian negara dan unsur pidana, proses hukum juga diharapkan berjalan sesuai kewenangan.
Instansi Terkait Belum Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai proyek tersebut.
Konfirmasi masih diperlukan kepada instansi pemilik pekerjaan, pelaksana proyek, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi mengenai nilai proyek, kontrak, progres pekerjaan, status serah terima serta hasil pemeriksaan.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau tindak pidana. Kondisi yang menjadi sorotan warga masih memerlukan verifikasi teknis dan pemeriksaan dokumen oleh pihak berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan kepentingan publik.
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — 21 AGUSTUS 2026
0 Komentar