KUBU RAYA — Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.
Program peningkatan jaringan irigasi tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp195 juta, bersumber dari APBN, dengan pelaksana P3A Karya Muda.
Berdasarkan data pekerjaan yang diperoleh, kegiatan tersebut tercantum dengan nomor kontrak HK 0201/Bws9.6.3/2026/P3A-220/2, dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 15 Juni 2026 hingga 12 September 2026.
Pekerjaan ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengairan lahan pertanian masyarakat. Karena itu, kualitas konstruksi menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Namun, di tengah berlangsungnya pekerjaan, muncul informasi dan temuan awal yang meminta adanya verifikasi teknis secara menyeluruh terhadap sejumlah bagian pekerjaan di lapangan.
Dugaan Perbedaan Spesifikasi Material Perlu Dibuktikan
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan material besi pada konstruksi saluran.
Apabila dalam dokumen teknis pekerjaan ditentukan penggunaan besi berdiameter tertentu, sementara di lapangan ditemukan material dengan ukuran berbeda, kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pengukuran menggunakan alat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula dengan dugaan ketebalan beton.
Pengukuran awal di lapangan disebut menunjukkan adanya bagian konstruksi yang perlu dicocokkan kembali dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam gambar kerja maupun spesifikasi teknis.
Namun demikian, temuan awal tersebut tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Perlu diketahui apakah ukuran yang ditemukan merupakan ukuran akhir konstruksi, apakah terdapat toleransi teknis, dan apakah pernah dilakukan perubahan desain yang telah mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dimensi Saluran Juga Perlu Diukur Ulang
Selain material dan ketebalan beton, dimensi saluran irigasi juga menjadi bagian yang patut diperiksa.
Apabila dalam dokumen pekerjaan tercantum ukuran tertentu, sementara hasil pengukuran awal di lapangan menunjukkan ukuran berbeda, maka pemeriksaan ulang menjadi penting.
Pengukuran seharusnya dilakukan pada beberapa titik, bukan hanya satu lokasi, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan tersebut bersifat lokal atau terjadi secara keseluruhan.
Dokumen yang perlu dibandingkan antara lain:
- Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- gambar kerja;
- spesifikasi teknis;
- volume pekerjaan;
- dokumen perubahan pekerjaan apabila ada;
- berita acara pengukuran;
- serta dokumen serah terima pekerjaan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi berdasarkan dugaan visual, tetapi memperoleh kepastian berdasarkan data teknis.
Proyek APBN Jangan Hanya Dilihat dari "Sudah Dibangun"
Pembangunan fisik yang terlihat selesai belum otomatis membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi.
Dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, terdapat sejumlah aspek yang harus dipenuhi, mulai dari kuantitas, kualitas material, volume pekerjaan, fungsi konstruksi, pengawasan hingga pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
Karena itu, pertanyaan publik cukup sederhana:
Apakah pekerjaan yang dibangun benar-benar sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan?
Jika jawabannya sesuai, maka hasil pemeriksaan teknis dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Jika terdapat perubahan, perlu dijelaskan apakah perubahan tersebut memiliki dasar teknis dan administrasi yang sah.
Sementara apabila ditemukan kekurangan volume atau spesifikasi yang tidak sesuai tanpa dasar perubahan yang sah, tentu harus ada langkah korektif sesuai ketentuan.
BWS Kalimantan I Diminta Turun dan Melakukan Pemeriksaan
Munculnya sorotan masyarakat terhadap proyek P3-TGAI di Sungai Bemban semestinya menjadi alasan bagi Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dan instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung.
Pemeriksaan idealnya tidak sebatas melihat kondisi permukaan saluran.
Tim teknis dapat melakukan pemeriksaan terhadap:
- kesesuaian RAB dengan pekerjaan fisik;
- kesesuaian gambar kerja;
- diameter dan jumlah tulangan;
- ketebalan beton;
- lebar dan kedalaman saluran;
- volume pekerjaan;
- mutu material;
- kualitas hasil pengecoran;
- dokumen perubahan pekerjaan apabila ada;
- proses pengawasan dan pengukuran pekerjaan;
- berita acara pembayaran dan serah terima pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Pengawasan Jangan Sampai Hanya Formalitas
Sorotan terhadap pekerjaan juga tidak semestinya berhenti pada pihak pelaksana.
Apabila kelak ditemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan, maka mekanisme pengawasan juga patut diperiksa.
Siapa yang melakukan pengawasan?
Siapa yang melakukan pengukuran volume?
Siapa yang menyatakan pekerjaan memenuhi spesifikasi?
Dan atas dasar apa pekerjaan tersebut dinyatakan dapat dilanjutkan atau diterima?
Pertanyaan tersebut penting karena pengelolaan proyek pemerintah harus memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh pekerjaan ternyata sesuai, maka hasil pemeriksaan justru akan menjadi jawaban terbaik terhadap berbagai tudingan dan keraguan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka masyarakat berhak mengetahui langkah korektif yang dilakukan.
Jangan Gegabah Menuduh Korupsi
Persoalan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan harus tetap ditempatkan secara proporsional.
Perbedaan ukuran yang ditemukan melalui pengamatan awal belum otomatis berarti tindak pidana korupsi.
Harus ada proses pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.
Apabila memang terjadi kekurangan volume, harus dihitung berapa nilai kekurangannya.
Jika terdapat perbedaan spesifikasi material, harus diketahui apakah perbedaan tersebut memengaruhi mutu dan nilai pekerjaan.
Dan jika kemudian ditemukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana serta menimbulkan kerugian keuangan negara, barulah persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Data, dokumen, pemeriksaan teknis dan alat bukti harus menjadi dasar — bukan sekadar asumsi.
Anggaran Rp195 Juta Harus Terlihat Manfaatnya
Nilai sekitar Rp195 juta bukan angka kecil bagi masyarakat.
Anggaran tersebut diharapkan menghasilkan jaringan irigasi yang benar-benar berfungsi, memiliki kualitas konstruksi yang memadai, serta mampu memberikan manfaat bagi petani di Desa Sungai Bemban dan sekitarnya.
Jangan sampai proyek secara administratif dinyatakan selesai, tetapi kemudian muncul persoalan mengenai kualitas, volume maupun daya tahan konstruksi.
Sebab, tujuan utama P3-TGAI bukan sekadar membangun fisik saluran.
Tujuan akhirnya adalah memastikan infrastruktur tersebut dapat mendukung pengelolaan air dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian.
Publik Berhak Mendapat Kepastian
Masyarakat Sungai Bemban tentu berharap pembangunan jaringan irigasi tersebut benar-benar membawa manfaat.
Karena itu, apabila ada dugaan ketidaksesuaian, pemeriksaan terbuka justru menjadi jalan terbaik.
Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, maka masyarakat memperoleh kepastian dan pelaksana terbebas dari tudingan yang tidak berdasar.
Jika ditemukan kekurangan, maka dapat segera diperbaiki sebelum proyek benar-benar dinyatakan selesai.
Dan apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, maka proses penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan.
Redaksi Membuka Ruang Klarifikasi
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek P3-TGAI di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, masih merupakan dugaan dan membutuhkan verifikasi resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada P3A Karya Muda selaku pelaksana, BWS Kalimantan I, pengawas, instansi teknis, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Apabila terdapat dokumen RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, hasil pengukuran resmi, berita acara, atau dokumen lain yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya, redaksi siap memuat klarifikasi tersebut secara proporsional.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan polemik tanpa dasar.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Apakah proyek senilai sekitar Rp195 juta tersebut telah dikerjakan sesuai spesifikasi?
Apakah seluruh volume pekerjaan terpenuhi?
Apakah kualitas konstruksinya sesuai standar?
Dan apakah seluruh anggaran negara telah dipergunakan sebagaimana mestinya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya diberikan melalui pemeriksaan teknis dan administrasi yang transparan, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Sumber: Aduan Warga Desa Sungai Bemban & Tim Investigasi Media
0 Komentar