PONTIANAK — Kasus dugaan tindak pidana kesehatan dan pelayanan medis di Klinik AG Beauty Care Pontianak yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat memasuki babak baru. Penetapan dr. Kressa sebagai tersangka dan penahanannya kini diuji melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.
Perkara tersebut bermula dari komplikasi setelah tindakan operasi hidung yang dialami seorang polisi wanita (Polwan), Rike Dwi Haryanti (RDH). Pasien kemudian melaporkan dugaan tindak pidana kesehatan tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalbar pada 9 Juni 2025.
Dalam proses penyidikan, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni dr. Kressa selaku dokter umum yang bekerja di klinik tersebut dan Indri Anggraini selaku pemilik Klinik AG Beauty Care.
Namun, penetapan dr. Kressa sebagai tersangka mendapat keberatan dari pihak keluarga dan tim kuasa hukum. Mereka menilai dr. Kressa tidak terlibat dalam tindakan operasi hidung yang menjadi pokok perkara.
Kressa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/30/VI/RES.2.1./2026/Ditreskrimsus tertanggal 29 Juni 2026. Ia kemudian menjalani penahanan.
Melalui kuasa hukumnya, Warriyodi, S.H., dr. Kressa mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolda Kalbar cq Ditreskrimsus Polda Kalbar. Gugatan tersebut terdaftar di PN Pontianak dengan Nomor 13/Pid.Pra/2026 pada 17 Juli 2026.
Gugatan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penahanan yang dilakukan penyidik.
Kuasa Hukum Soroti Prosedur Penyidikan
Warriyodi menilai terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu diuji dalam proses penetapan tersangka terhadap kliennya.
Menurutnya, berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan sejumlah saksi, khususnya dua orang perawat yang berada di lokasi, dr. Kressa disebut tidak melakukan operasi hidung terhadap Rike.
"Operasi tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemilik klinik yang nota bene bukan merupakan tenaga medis," ungkap Warriyodi.
Kuasa hukum juga mempersoalkan tahapan penyidikan yang telah berlangsung sejak 2025. Menurutnya, penyidik telah menerbitkan beberapa Surat Perintah Penyidikan (SP.Sidik), masing-masing tertanggal 1 Oktober 2025, 2 Januari 2026, 30 Maret 2026, dan 10 April 2026.
Sementara itu, permintaan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) baru diajukan pada 18 Mei 2026 dan diterima pada 15 Juni 2026.
Pihak kuasa hukum menilai persoalan tersebut perlu diuji dengan ketentuan Pasal 308 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan tenaga medis.
“Penyidik telah menerbitkan empat kali SP.Sidik dan memeriksa berbagai saksi jauh sebelum permohonan rekomendasi tertulis dikirimkan ke MDP,” tegas Warriyodi.
Menurut kuasa hukum, persoalan tersebut menjadi salah satu dasar untuk meminta hakim praperadilan menilai apakah proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalkan Pasal yang Disangkakan
Kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan Pasal 439 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap dr. Kressa.
Menurut Warriyodi, pasal tersebut ditujukan kepada pihak yang bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara dr. Kressa merupakan dokter yang memiliki izin praktik.
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum menilai terdapat persoalan mengenai subjek hukum yang dikenakan pasal tersebut.
"Secara hukum, seorang dokter tidak mungkin menjadi subjek hukum dari pasal tersebut. Penetapan dr. Kressa sebagai tersangka merupakan kesalahan subjek hukum atau error in persona," ujarnya.
Pihak kuasa hukum juga mempersoalkan alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka. Mereka berpendapat bahwa apabila proses penyidikan dinilai cacat secara prosedural, maka alat bukti yang diperoleh dari proses tersebut juga perlu diuji keabsahannya.
Selain itu, kuasa hukum menilai penyidik belum mempertimbangkan secara proporsional keterangan saksi yang disebut meringankan posisi dr. Kressa.
Dipersoalkan Pula Penerapan KUHAP
Persoalan lain yang disoroti kuasa hukum adalah penggunaan dasar hukum yang berbeda dalam sejumlah dokumen proses hukum terhadap dr. Kressa.
Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tertanggal 29 Juni 2026 disebut menggunakan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Namun, Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 Juli 2026 disebut menggunakan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional. Sementara Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 28 Juli 2026 kembali menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1981.
Menurut kuasa hukum, perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang harus diuji dalam persidangan praperadilan.
"Hal ini menunjukkan inkonsistensi penerapan undang-undang dan dengan sendirinya layak untuk dikatakan merupakan suatu cacat formal atau prosedural yang fundamental," kata Warriyodi.
Kuasa hukum juga mempertanyakan surat penetapan tersangka yang menurut mereka tidak mencantumkan hak-hak tersangka sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan hukum acara pidana.
Keluarga Bantah Dr. Kressa Terlibat Operasi
Yasinta, ibu dr. Kressa, membantah bahwa putrinya terlibat dalam operasi hidung terhadap Rike.
Menurut Yasinta, dr. Kressa bekerja sebagai dokter umum pelaksana atau dokter jaga di Klinik AG Beauty Care dan bukan sebagai Dokter Penanggung Jawab (DPJ) klinik.
Kressa mulai bekerja di klinik tersebut sejak akhir Februari 2024.
Yasinta menyebut dr. Kressa pernah ditawari mengikuti pelatihan operasi hidung di luar negeri. Namun, tawaran tersebut ditolak karena tindakan rhinoplasty merupakan kompetensi dokter spesialis bedah plastik.
Menurut keluarga, kemudian terdapat dokter umum lain yang direkrut untuk mengikuti pelatihan tersebut. Namun dokter tersebut akhirnya mengundurkan diri.
Kronologi Menurut Keluarga
Menurut keterangan Yasinta, peristiwa yang menjadi pokok perkara terjadi pada 5 Maret 2025.
Saat itu, dr. Kressa tiba di Klinik AG Beauty Care setelah menyelesaikan tugas di tempat kerjanya yang lain. Ia kemudian dipanggil masuk ke ruang tindakan oleh pemilik klinik.
Di ruangan tersebut, dr. Kressa disebut mendapati seorang pasien perempuan dalam kondisi sedang menjalani tindakan. Menurut keluarga, saat itu sudah terdapat pemilik klinik bersama dua orang perawat.
Keluarga menyebut dr. Kressa tidak mengetahui secara pasti tindakan yang sedang dilakukan dan kemudian meninggalkan ruangan.
Pada pertengahan Maret 2025, pasien tersebut kembali datang untuk pemeriksaan lanjutan. Saat itu, menurut keluarga, dr. Kressa memeriksa kondisi hidung pasien dan menemukan adanya luka yang mengeluarkan cairan.
Sebagai tindakan penanganan sesuai kapasitasnya sebagai dokter umum, dr. Kressa disebut membersihkan luka menggunakan cairan NaCl dan memberikan salep antibiotik.
Pada akhir Maret 2025, pasien kembali datang dengan keluhan pada bagian hidung. Menurut keluarga, dr. Kressa menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit dan implan diperiksa atau dilepas.
Keluarga menyatakan dr. Kressa menolak terlibat lebih jauh dalam tindakan yang berada di luar kompetensinya.
Pasien kemudian dirujuk kepada dokter spesialis di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa (ABK).
Menurut keterangan keluarga, dokter spesialis tersebut memberikan keterangan mengenai kondisi luka pasien. Namun, seluruh keterangan medis tersebut tetap menjadi bagian dari materi yang perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum yang sedang berjalan.
Kesaksian Perawat Dipersoalkan
Warriyodi mengatakan keterangan dua perawat yang berada di lokasi menjadi bagian penting dalam pembelaan dr. Kressa.
Menurut kuasa hukum, kedua perawat tersebut memberikan keterangan bahwa tindakan operasi hidung terhadap Rike dilakukan oleh pemilik klinik dan bukan oleh dr. Kressa.
Pihak keluarga juga menyebut persoalan tersebut telah dibahas dalam forum Majelis Disiplin Profesi.
Namun demikian, seluruh keterangan dan hasil pemeriksaan profesi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pembuktian dan penilaian lembaga yang berwenang.
Persoalan Administrasi Klinik
Keluarga dr. Kressa juga menyoroti administrasi pelayanan medis di Klinik AG Beauty Care.
Yasinta menyebut tidak menemukan dokumen informed consent maupun dokumen pelayanan medis yang mencantumkan nama atau tanda tangan dr. Kressa terkait tindakan operasi hidung terhadap Rike.
Ia juga mempertanyakan mekanisme konsultasi, pembayaran, serta administrasi pelayanan pasien di klinik tersebut.
Menurut Yasinta, konsultasi dan pembayaran disebut dilakukan langsung kepada pemilik klinik.
Keluarga juga mempertanyakan bagaimana pasien dapat menjalani tindakan medis tanpa mengetahui secara jelas dokter yang melakukan tindakan tersebut.
Persoalan administrasi tersebut kini menjadi bagian dari argumen pihak keluarga dalam mempertanyakan keterlibatan dr. Kressa.
Tuduhan Tekanan dan Intimidasi
Keluarga dr. Kressa juga menyampaikan adanya dugaan tekanan selama proses hukum berlangsung.
Namun, berbagai tuduhan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak keluarga dan kuasa hukum serta belum menjadi fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
Keluarga juga menyebut telah menyampaikan pengaduan kepada Propam dan pihak terkait lainnya sebagai bentuk upaya meminta pemeriksaan terhadap proses penanganan perkara.
Pihak keluarga meminta agar seluruh proses hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan maupun latar belakang pihak yang terlibat.
Praperadilan Menjadi Ujian Proses Hukum
Gugatan praperadilan di PN Pontianak kini menjadi ruang hukum bagi pihak dr. Kressa untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik.
Warriyodi menegaskan pihaknya menghormati proses hukum dan berharap hakim dapat memeriksa seluruh dokumen, alat bukti, serta prosedur yang ditempuh penyidik secara objektif.
"Kami percaya bahwa hakim tunggal praperadilan pada PN Pontianak akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memulihkan nama baik klien kami," ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses persidangan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan due process of law.
Sementara itu, keluarga dr. Kressa berharap perkara tersebut tidak hanya dilihat dari status tersangka, tetapi juga dari seluruh rangkaian fakta, keterangan saksi, dokumen administrasi, kompetensi masing-masing pihak, serta prosedur hukum yang ditempuh penyidik.
Pada akhirnya, pembuktian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tindakan medis tersebut menjadi kewenangan proses hukum dan lembaga peradilan untuk menilainya berdasarkan alat bukti yang sah.
Praperadilan di PN Pontianak diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai sah atau tidaknya tindakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dr. Kressa sekaligus menjadi ruang untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus menjadi pijakan. Penegakan hukum bukan hanya tentang menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, prosedur yang sah, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Fredy Legito
0 Komentar