PONTIANAK – Upaya hukum ahli waris Nancy Salmiarni untuk menggugat penghentian penyelidikan dugaan perkara pertanahan melalui mekanisme praperadilan berakhir dengan penolakan di Pengadilan Negeri Pontianak. Meski demikian, kuasa hukum ahli waris menegaskan perjuangan belum berakhir dan akan melanjutkan langkah hukum ke tingkat yang lebih tinggi.
Permohonan praperadilan yang terdaftar dalam Perkara Nomor 12/Pid.PRA/2026/PN.PTK ditolak oleh majelis hakim. Namun, menurut kuasa hukum ahli waris Nancy Salmiarni, Sukerly Cristoforus Unmehopa, putusan tersebut belum menyentuh substansi utama yang dipersoalkan, yakni dugaan tumpang tindih hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat sejak puluhan tahun lalu.
"Hari ini kami tentu menghormati putusan pengadilan. Namun yang menjadi persoalan bukan semata-mata soal kedaluwarsa, melainkan kepastian hukum atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sejak akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an," ujar Sukerly usai persidangan.
Persoalkan Penghentian Penyelidikan
Menurut Sukerly, objek sengketa merupakan lahan seluas kurang lebih 7,4 hektare yang berada di kawasan Jalan Parit Haji Muksin II, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Ia menjelaskan bahwa ahli waris mengklaim memiliki 35 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada periode 1980 hingga 1984 berdasarkan Surat Ukur GS Nomor 316 Tahun 1978.
Sementara itu, menurut pihak pemohon, pihak lain yang menguasai objek tanah tersebut mendasarkan klaim kepemilikan pada Surat Pemberitahuan Tanah (SPT) tahun 1996 dan sertifikat yang disebut baru diterbitkan pada 2003.
Perbedaan kronologi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar yang seharusnya diuji melalui proses penyelidikan secara menyeluruh.
"Kalau klien kami memegang sertifikat sejak 1978 sampai 1984, sementara alas hak yang dipakai pihak lain baru muncul pada 1996 dan sertifikatnya terbit pada 2003, seharusnya seluruh rangkaian dokumen itu diuji melalui penyelidikan yang utuh, bukan dihentikan begitu saja," tegas Sukerly.
Penelusuran Dokumen Pertanahan
Kuasa hukum juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu ditelusuri lebih lanjut guna menjelaskan dasar penerbitan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Ia berpendapat perkara tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut kepastian hukum terhadap sertifikat yang telah diterbitkan puluhan tahun lalu.
Akan Lapor ke Satgas Mafia Tanah Mabes Polri
Tidak berhenti pada putusan praperadilan, Sukerly memastikan pihaknya akan kembali membawa perkara tersebut ke Satgas Mafia Tanah Mabes Polri.
Ia menjelaskan, pada tahun 2022 pihaknya pernah berkonsultasi dengan Satgas Mafia Tanah dan saat itu diarahkan untuk melaporkan perkara ke Polresta Pontianak. Setelah proses praperadilan berakhir, pihaknya berencana kembali meminta perhatian Mabes Polri terhadap perkara tersebut.
"Kami akan kembali ke Mabes Polri. Harapan kami perkara ini dapat memperoleh perhatian karena yang diperjuangkan adalah kepastian hukum atas hak masyarakat yang menurut kami telah memiliki sertifikat sejak puluhan tahun lalu," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan menempuh mekanisme pengawasan di Mahkamah Agung guna meminta evaluasi terhadap putusan praperadilan yang telah dijatuhkan.
Menunggu Tanggapan Aparat dan BPN
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Polresta Pontianak maupun Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya terkait pernyataan kuasa hukum ahli waris Nancy Salmiarni mengenai alasan penghentian penyelidikan maupun dasar penerbitan dokumen pertanahan yang dipersoalkan.
Penting ditegaskan bahwa perkara ini masih merupakan sengketa hukum yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap terkait pokok perkara. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi, menggunakan upaya hukum yang tersedia, serta dianggap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai asas praduga tak bersalah dan prinsip due process of law.
0 Komentar