PONTIANAK — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat untuk melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dalam beberapa hari terakhir memicu kepulan asap dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Kedatangan Presiden pada Sabtu (22/8/2026) bukan sekadar kunjungan seremonial. Prabowo secara langsung meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah memaparkan kondisi karhutla berdasarkan keadaan nyata di lapangan, termasuk sebaran titik panas, wilayah prioritas, kondisi cuaca, hingga kesiapan operasi pemadaman.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Presiden kemudian mendapatkan pemaparan mengenai kondisi terkini dari jajaran terkait. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla Kalbar bukan perkara kecil dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat.
3.704 Hotspot Terdeteksi
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan titik panas selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit.
Dari pemantauan tersebut tercatat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, kemudian 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, serta 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Jika seluruh kategori tersebut dijumlahkan, terdapat 3.704 titik panas yang terdeteksi dalam pemantauan tersebut.
Hotspot tersebut tidak tersebar merata. Sebagian besar berada di wilayah selatan Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Ketapang, Kubu Raya dan Kayong Utara.
Sementara di wilayah timur, titik panas juga terdeteksi di Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas.
“Hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Asrianus.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu atau dua lokasi.
Pemetaan wilayah secara nyata menjadi sangat penting agar pengerahan personel, peralatan pemadam, operasi udara dan sumber daya lainnya dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan.
12 Armada Water Bombing Diperkuat
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat operasi pemadaman karhutla di Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan bahwa pemerintah mendapat dukungan peralatan, termasuk pesawat untuk operasi modifikasi cuaca serta tambahan 12 unit armada water bombing.
“Alhamdulillah kita dibantu dengan peralatan, termasuk pesawat untuk modifikasi cuaca yang kita miliki. Kemudian water bombing juga ditambah sebanyak 12 unit,” ujar Norsan.
Penguatan operasi udara tersebut menjadi penting mengingat sebagian wilayah terdampak merupakan kawasan gambut.
Karakteristik kebakaran gambut tidak mudah ditangani hanya dengan memadamkan kobaran api di permukaan. Titik panas dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali memunculkan asap setelah api terlihat padam.
Kondisi itu juga terlihat saat Presiden meninjau lokasi karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Norsan menjelaskan, terdapat lokasi yang secara kasatmata tidak memperlihatkan kobaran api besar. Namun ketika disiram, asap kembali muncul.
“Begitu ditembak pakai air, asapnya naik. Kelihatan kelompok kebakarannya kecil, tetapi begitu kena air, asapnya langsung naik,” jelas Norsan.
Sekitar 1.000 Personel Disebar
Tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemerintah juga menyiapkan kekuatan personel di lapangan.
Sekitar 1.000 personel akan dikerahkan ke sejumlah wilayah dengan tingkat kebakaran cukup luas. Mereka akan disebar berdasarkan prioritas dan kebutuhan penanganan di masing-masing daerah.
Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara dan sejumlah kabupaten lainnya menjadi wilayah yang mendapat perhatian.
Ketapang bahkan disebut sebagai salah satu wilayah dengan luasan terdampak karhutla yang cukup signifikan.
Pengerahan personel dalam jumlah besar diharapkan mampu mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lain.
OMC Kembali Disiapkan
Penanganan karhutla juga mempertimbangkan faktor cuaca.
Dalam rapat tersebut dilaporkan bahwa pemerintah sebelumnya telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11–18 Agustus 2026.
Operasi kemudian dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
Namun berdasarkan koordinasi dengan BMKG, terdapat potensi pembentukan awan pada 23–27 Agustus sehingga pemerintah kembali menyiapkan pelaksanaan OMC.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman langsung, tetapi juga berupaya memanfaatkan kondisi cuaca untuk membantu mengurangi dampak karhutla.
Pemerintah Diminta Jangan Berhenti pada Pemadaman
Di tengah pengerahan besar-besaran tersebut, persoalan karhutla juga menyisakan pertanyaan penting mengenai sumber api dan pihak yang bertanggung jawab.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan bahwa penindakan hukum harus dilakukan apabila ditemukan pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Tidak boleh ada pembiaran, baik terhadap individu maupun badan usaha.
“Ini tidak hanya masyarakat atau petani. Seluruhnya, termasuk korporasi dan perusahaan. Kalau perusahaan terbukti melakukan pembakaran, tetap kita kenakan sanksi dan kita tindak,” tegas Norsan.
Pernyataan tersebut penting karena penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada pemadaman.
Jika penyebab kebakaran tidak ditelusuri dan pelaku yang terbukti melakukan pembakaran tidak ditindak, persoalan yang sama berpotensi kembali berulang pada musim kemarau berikutnya.
Sumber Air Juga Menjadi Persoalan
Pemerintah juga menghadapi persoalan keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi.
Untuk memperkuat operasi pemadaman, Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu penyediaan sumber air melalui pengeboran sumur dengan kedalaman sekitar 68 meter.
Penyediaan sumber air menjadi bagian penting, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam dan lokasi gambut yang membutuhkan suplai air secara terus-menerus.
Asap Mengganggu Masyarakat, Penanganan Harus Terukur
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, transportasi, pendidikan, aktivitas ekonomi serta mobilitas warga.
Sebelumnya, kabut asap juga telah berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak akibat menurunnya jarak pandang pada pagi hari.
Karena itu, penanganan karhutla Kalbar harus dilakukan secara terukur dan transparan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai lokasi kebakaran, perkembangan pemadaman, kualitas udara, wilayah terdampak serta langkah pemerintah.
Presiden Minta Laporan Berdasarkan Kondisi Nyata
Instruksi Presiden Prabowo agar kondisi karhutla dipetakan secara nyata menjadi poin penting dalam penanganan bencana tersebut.
Presiden tidak hanya meminta laporan administratif, tetapi ingin mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Dengan adanya data ribuan hotspot, pengerahan 12 armada water bombing, sekitar 1.000 personel, dukungan operasi modifikasi cuaca, penyediaan sumber air serta penegakan hukum, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa seluruh sumber daya tersebut benar-benar efektif.
Publik tentu tidak cukup hanya mendengar bahwa penanganan sedang dilakukan.
Masyarakat membutuhkan hasil nyata: titik api berkurang, asap menipis, kualitas udara membaik, aktivitas warga kembali normal dan—yang tidak kalah penting—pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Presiden Prabowo telah datang dan meminta gambaran nyata.
Kini pertanyaan berikutnya adalah: seberapa cepat pemerintah mampu mengubah data, instruksi dan pengerahan kekuatan menjadi hasil nyata di lapangan?
Sebab, bagi masyarakat Kalimantan Barat, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan banyaknya rapat, jumlah personel atau banyaknya armada yang dikerahkan, melainkan ketika api benar-benar padam, asap menghilang dan masyarakat dapat kembali menghirup udara yang aman.
Fredy Legito
0 Komentar