KALIMANTAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Kobaran api dan kepulan asap yang muncul di berbagai titik mendorong Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekaligus memastikan penanganan dilakukan secara cepat.
Namun, di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan publik setelah Presiden memberikan mandat kepada pengusaha Haji Isam untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Langkah itu dinilai menarik perhatian karena urusan kehutanan dan kebijakan sektor tersebut berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan, yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi penting: mengapa Presiden perlu memberikan mandat khusus kepada pihak di luar struktur kementerian untuk membantu menangani persoalan karhutla?
Ketika Pemerintah Memiliki Struktur, Mengapa Harus Meminta Bantuan di Luar?
Karhutla bukan persoalan yang baru muncul. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika memasuki periode kemarau.
Pemerintah sebenarnya memiliki perangkat lengkap untuk mengantisipasinya. Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, pemadam kebakaran, hingga berbagai sumber daya dan anggaran negara.
Karena itu, keputusan melibatkan pengusaha untuk membantu penanganan di lapangan tentu layak dipertanyakan dari perspektif tata kelola pemerintahan.
Apakah langkah tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah dengan dunia usaha, atau justru menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah masih membutuhkan dukungan eksternal ketika menghadapi kondisi darurat?
Keduanya mungkin memiliki penjelasan yang berbeda.
Jika mandat kepada Haji Isam dimaksudkan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, penyediaan peralatan, personel atau dukungan teknis, maka keterlibatan pihak swasta dapat menjadi bagian dari kolaborasi menghadapi bencana.
Namun, jika persoalannya adalah lemahnya koordinasi atau ketidaksiapan struktur pemerintah, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang lebih terang.
Bukan Soal Siapa yang Memadamkan Api, tetapi Siapa yang Bertanggung Jawab
Dalam situasi darurat, yang paling penting memang bukan siapa yang berada di depan untuk memadamkan api. Keselamatan masyarakat dan pengendalian karhutla harus menjadi prioritas.
Tetapi dari sisi pemerintahan, garis kewenangan dan pertanggungjawaban tetap penting.
Menteri Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Sementara penanganan karhutla sendiri melibatkan banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Karena itu, keterlibatan Haji Isam semestinya tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan persoalan kehutanan negara dialihkan kepada pihak swasta.
Justru harus dipastikan bahwa seluruh bantuan dari pihak nonpemerintah berada dalam koordinasi, pengawasan dan kerangka kebijakan pemerintah.
Publik Berhak Bertanya
Turunnya Presiden ke Kalimantan menunjukkan bahwa persoalan karhutla memang mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
Tetapi kehadiran Presiden sekaligus memperbesar ekspektasi masyarakat. Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pemerintah bekerja, melainkan ingin melihat hasil nyata di lapangan.
Api harus padam. Asap harus berkurang. Masyarakat harus terlindungi. Dan pihak yang terbukti melakukan pembakaran harus diproses sesuai hukum.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka pembagian peran antara kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BNPB dan pihak swasta yang dilibatkan.
Jika Haji Isam dilibatkan karena memiliki kemampuan sumber daya yang dapat mempercepat penanganan, maka publik perlu mengetahui apa bentuk mandatnya, sejauh mana kewenangannya, sumber daya apa yang dikerahkan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya.
Transparansi tersebut penting agar keterlibatan dunia usaha tidak menimbulkan tafsir liar mengenai pengelolaan sumber daya negara.
Raja Juli Antoni Juga Perlu Menjawab
Di tengah situasi karhutla, sorotan tentu tidak hanya tertuju kepada Presiden.
Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni juga menjadi salah satu pihak yang patut menjelaskan bagaimana strategi kementeriannya dalam menghadapi karhutla, terutama ketika Presiden sampai harus turun langsung dan meminta dukungan tambahan dari pihak swasta.
Bukan berarti keterlibatan Haji Isam harus dipersoalkan secara otomatis. Justru yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh sumber daya pemerintah telah bekerja secara optimal dan apakah koordinasi antarlembaga telah berjalan sebagaimana mestinya.
Sebab, jika setiap kali terjadi karhutla besar pemerintah harus mencari tambahan kekuatan di luar struktur negara, maka evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanganan karhutla menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Jangan Sampai Api Padam, tetapi Masalah Kembali Terulang
Persoalan karhutla tidak boleh hanya diselesaikan ketika api sudah membesar.
Pencegahan, patroli, pemetaan wilayah rawan, kesiapan sumber air, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum serta evaluasi terhadap perusahaan dan pemegang izin harus berjalan sebelum kebakaran meluas.
Jika penanganan hanya berorientasi pada pemadaman, maka pemerintah akan terus berada dalam posisi mengejar api setiap musim kemarau.
Karena itu, mandat kepada Haji Isam harus ditempatkan sebagai dukungan tambahan, bukan pengganti tanggung jawab negara.
Pertanyaan publik pada akhirnya bukan sekadar “siapa yang memadamkan api?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Mengapa karhutla masih terus berulang? Mengapa sistem pencegahan belum mampu menghentikannya sejak awal? Dan apakah seluruh perangkat pemerintah sudah bekerja secara maksimal sebelum bantuan dari pihak luar diperlukan?
Publik berhak mendapatkan jawaban.
Sebab ketika hutan Kalimantan kembali membara, yang dipertaruhkan bukan hanya luas lahan yang terbakar, tetapi juga kesehatan masyarakat, lingkungan, perekonomian dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola persoalan kehutanan secara profesional.
0 Komentar