JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut praktik pertambangan ilegal, khususnya tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri tidak berhenti pada penutupan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga mengusut bagaimana ribuan aktivitas tersebut dapat berlangsung.
Prabowo Pertanyakan Pengawasan Aparat
Prabowo mempertanyakan keberadaan pengawasan aparat di lapangan jika aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung dalam waktu lama.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” tegas Prabowo.
Ia meminta jajaran TNI dan Polri melakukan penindakan secara tegas apabila ditemukan aparat atau pihak lain yang terlibat maupun membiarkan praktik pertambangan ilegal.
Menurut Prabowo, kewenangan dan jabatan yang diberikan negara harus digunakan untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara.
Pemimpin Diminta Berani Menertibkan Anak Buah
Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin dalam melakukan penertiban internal.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujar Prabowo.
Ia mengakui bahwa tindakan terhadap bawahan bukan perkara mudah, terutama apabila yang bersangkutan merupakan orang yang telah lama bekerja bersama atau baru saja mendapatkan kenaikan pangkat.
Namun, menurutnya, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kedinasan.
“Demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” tegasnya.
Panglima TNI dan Kapolri Berdiri Saat Diperintahkan
Momen tersebut mendapat perhatian dalam sidang ketika Kapolri dan Panglima TNI berdiri setelah Presiden menyampaikan perintah tersebut.
Prabowo kembali menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak boleh dibiarkan tanpa adanya upaya penegakan hukum dan pengawasan yang serius.
“Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tutur Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin memperkuat penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau membiarkan kegiatan tersebut berlangsung.
Bea Cukai dan Bakamla Juga Diingatkan
Tidak hanya persoalan pertambangan ilegal, Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung persoalan penyelundupan.
Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengawasan terhadap jajaran Bea Cukai.
Sementara Badan Keamanan Laut (Bakamla) diminta menjalankan tugas pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan di wilayah perairan Indonesia.
“Tapi Menteri Keuangan usut Bea Cukai juga. Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh aparat dan pejabat negara harus bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Prabowo: Rakyat Tidak Lagi Mau Penyelewengan
Di akhir pesannya, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah berani menegakkan kebenaran dan tidak memberikan ruang terhadap praktik penyelewengan.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Kita harus berani tegakkan kebenaran. Kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan,” lanjut Prabowo.
Perintah tersebut menjadi salah satu penekanan Presiden dalam pidato kenegaraan terkait upaya memperkuat penegakan hukum, memberantas pertambangan ilegal, memberantas penyelundupan, serta memastikan aparat negara menjalankan kewenangannya untuk kepentingan rakyat dan negara.
JAKARTA, 15 Agustus 2026
Fredy Legito
0 Komentar