MATARAM — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersiap memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mulai 1 September 2026, Pemkot Mataram menargetkan penerapan sistem absensi daring berbasis titik koordinat bagi ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan kehadiran pegawai dapat terpantau secara lebih akurat sekaligus menutup celah praktik manipulasi absensi, seperti menitipkan absen, datang terlambat, maupun tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Langkah digitalisasi absensi ini sekaligus menunjukkan upaya Pemkot Mataram membangun sistem pengawasan kepegawaian yang lebih tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menerbitkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum sistem tersebut diberlakukan.
“Sebelum diterapkan, kita akan buat surat edaran ke semua OPD supaya mempersiapkan perangkatnya,” ujar Taufik, Rabu (12/8/2026).
Absensi Berbasis Koordinat Mulai Disiapkan
Taufik menjelaskan, sistem absensi secara daring berbasis titik koordinat sebenarnya telah diterapkan terhadap aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.
Selanjutnya, mekanisme tersebut akan diperluas untuk PPPK paruh waktu.
Pemkot Mataram menargetkan sistem absensi berbasis koordinat mulai digunakan pada 1 September 2026. Melalui sistem ini, lokasi kehadiran pegawai dapat menjadi bagian dari mekanisme verifikasi ketika melakukan absensi.
Penerapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan sekaligus memastikan pegawai menjalankan tugas sesuai ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan.
Terlambat dan Tidak Hadir Ada Konsekuensi
Dengan diberlakukannya sistem baru tersebut, PPPK paruh waktu yang terlambat datang maupun tidak masuk kerja tanpa alasan yang dibenarkan akan menghadapi konsekuensi sesuai regulasi.
Taufik mengatakan konsekuensi terhadap penghasilan pegawai akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Jika sudah berlaku, tentunya segala konsekuensinya terkait pemotongan gaji akan disesuaikan dengan regulasi yang ada,” katanya.
Namun demikian, Pemkot Mataram belum menetapkan secara final besaran potongan yang akan dikenakan akibat keterlambatan maupun ketidakhadiran.
BKPSDM masih perlu melakukan pembahasan bersama pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerah Kota Mataram.
Besaran Potongan Masih Dikaji
Taufik menegaskan bahwa penerapan sanksi berupa pemotongan penghasilan tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, ketentuan yang selama ini diatur dalam peraturan wali kota mengenai pemotongan akibat absensi berkaitan dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bukan secara otomatis terhadap gaji PPPK paruh waktu.
“Nanti kami komunikasikan kembali dengan Pak Sekda, karena pemotongan absensi yang telah diatur dalam peraturan wali kota adalah terkait dengan pembayaran TPP, bukan gaji,” jelasnya.
Karena itu, BKPSDM akan melakukan pembahasan lebih lanjut sekaligus menyiapkan regulasi atau surat edaran yang menjadi dasar formal penerapan ketentuan tersebut.
“Jadi, harus ada dasar hukumnya,” tegas Taufik.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena setiap kebijakan yang berdampak terhadap hak keuangan pegawai harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.046 PPPK Paruh Waktu Jadi Sasaran Penerapan
Data BKPSDM mencatat jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Mataram saat ini mencapai 3.046 pegawai.
Dengan jumlah tersebut, penerapan sistem absensi berbasis koordinat menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kedisiplinan dapat diawasi secara lebih merata di berbagai OPD.
Pemkot Mataram sebelumnya juga telah melakukan pengujian sistem absensi biometrik sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kehadiran pegawai.
Uji Coba Absensi Biometrik
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, Baiq Yulia Kusumayanti, mengatakan sistem biometrik telah diuji coba di Bagian Umum Setda Kota Mataram.
Sistem tersebut menggunakan verifikasi biometrik, termasuk pemindaian wajah dan retina, untuk memastikan identitas pegawai ketika melakukan absensi.
“Absensi dengan sistem sidik jari dan pemindaian wajah melalui retina sudah kami terapkan sekitar satu bulan terakhir. Alhamdulillah, hasilnya cukup efektif,” ujarnya.
Dalam penerapannya, pegawai diwajibkan melakukan pemindaian ketika datang maupun pulang kerja.
Jam kerja dimulai pukul 07.30 Wita. Untuk Senin hingga Kamis, jam pulang ditetapkan pukul 17.00 Wita, sedangkan pada Jumat pukul 11.00 Wita.
Pemkot Mataram masih memberikan toleransi keterlambatan maksimal 30 menit.
Digitalisasi Absensi Jadi Instrumen Pengawasan
Penggunaan sistem koordinat dan biometrik menunjukkan arah kebijakan Pemkot Mataram yang semakin mengandalkan teknologi dalam pengawasan kedisiplinan aparatur.
Dengan sistem tersebut, kehadiran pegawai tidak hanya tercatat berdasarkan laporan manual, tetapi dapat diverifikasi melalui lokasi maupun identitas biometrik.
Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang manipulasi absensi dan meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap kewajiban kedinasan.
Namun, penerapan sanksi terhadap keterlambatan maupun ketidakhadiran tetap harus dilakukan secara proporsional, transparan dan berdasarkan aturan yang memiliki landasan hukum.
Bagi Pemkot Mataram, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan sistem teknologi berjalan, tetapi juga memastikan seluruh OPD memahami mekanisme, pegawai mengetahui hak dan kewajibannya, serta setiap konsekuensi kepegawaian diterapkan secara konsisten.
Dengan 3.046 PPPK paruh waktu menjadi bagian dari sistem tersebut, penerapan absensi berbasis koordinat mulai 1 September 2026 akan menjadi salah satu ujian bagi Pemkot Mataram dalam membangun budaya kerja yang lebih disiplin, transparan dan akuntabel.
MATARAM — 12 AGUSTUS 2026
Fredy Legito
0 Komentar