JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai seorang warga Kabupaten Bogor bernama Susanah yang disebut bekerja sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram menuai perhatian dan perdebatan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Saat itu, Presiden memperkenalkan Susanah sebagai salah seorang warga yang hadir dalam acara kenegaraan tersebut.
“...Ibu Susana dari Kabupaten Bogor, dia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu kemudian menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Sejumlah masyarakat mempertanyakan kewajaran angka tersebut jika dibandingkan dengan informasi mengenai pengupahan buruh pengupas bawang di sejumlah daerah.
Profil Susanah Jadi Sorotan
Perdebatan semakin berkembang setelah muncul informasi lain mengenai profil Susanah yang disebut berbeda dengan gambaran dalam pidato Presiden.
Dalam informasi yang beredar melalui publikasi pemerintah, Susanah disebut merupakan warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, berusia 38 tahun dan memiliki tiga anak.
Ia disebut bekerja sebagai penjahit kain majun, yakni potongan kain atau kain perca yang dimanfaatkan sebagai lap pembersih. Dalam pekerjaan tersebut, upah yang disebut diterima adalah sekitar Rp700 per kilogram kain majun yang dijahit, bukan Rp700 ribu.
Informasi tersebut juga menyebut Susanah dapat mengerjakan sekitar 20 kilogram kain majun dalam sehari. Pada hari tertentu, pekerjaan bersama ibu-ibu lainnya dapat mencapai sekitar 50 kilogram.
Dengan angka tersebut, apabila 20 kilogram diselesaikan dalam sehari, perhitungan upahnya sekitar Rp14 ribu per hari untuk pekerjaan tersebut.
Susanah kemudian disebut melanjutkan pekerjaan lain pada siang hari sebagai pencuci ompreng di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perbedaan informasi mengenai jenis pekerjaan dan nominal upah inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan publik.
Istana Akan Mengecek
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengecek kembali informasi mengenai besaran upah yang disebut dalam pidato Presiden.
“Nanti kita cek ya,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu memastikan konteks dan data yang menjadi dasar penyebutan angka tersebut.
Klarifikasi dinilai penting agar masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
Buruh Pengupas Bawang di Daerah Lain Beri Gambaran Berbeda
Perdebatan mengenai angka Rp700 ribu per kilogram juga dibandingkan dengan pengalaman buruh pengupas bawang di daerah lain.
Salah satunya Gini (53), buruh pengupas bawang di Pasar Legi, Solo. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui adanya angka upah Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang.
Menurut Gini, sistem pembayaran di tempatnya tidak dihitung berdasarkan kilogram.
“Pasar mana itu? Tidak mungkin. Kalau di Solo ini hitungannya bukan satu kilogram. Tetapi satu karung krawang. Jadi hitungannya satu karung krawang itu Rp10 ribu, bukan kiloan,” kata Gini, Sabtu (15/8/2026).
Ia menyebut satu karung bawang yang dikerjakan memiliki berat sekitar 20 kilogram dan buruh menerima sekitar Rp10 ribu untuk satu karung.
Keterangan tersebut tentu tidak serta-merta dapat dijadikan pembanding langsung dengan kondisi Susanah karena sistem pengupahan, lokasi, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, maupun pemberi kerja dapat berbeda.
Publik Menunggu Penjelasan Utuh
Di tengah polemik tersebut, persoalan yang paling banyak dipertanyakan bukan semata-mata mengenai besar kecilnya upah, tetapi akurasi informasi yang disampaikan mengenai pekerjaan dan penghasilan Susanah.
Jika benar terdapat perbedaan antara data yang menjadi dasar pidato Presiden dengan kondisi sebenarnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai bagaimana perbedaan tersebut terjadi.
Sebaliknya, apabila angka Rp700 ribu memiliki konteks atau mekanisme penghitungan tertentu, pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka agar publik memahami konteksnya.
Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa data mengenai kondisi ekonomi masyarakat harus disampaikan secara tepat, terutama ketika dibawa ke forum kenegaraan dan menjadi konsumsi publik secara luas.
Bukan Sekadar Angka
Terlepas dari polemik tersebut, kisah Susanah menggambarkan persoalan yang lebih luas mengenai masyarakat berpenghasilan rendah yang harus menjalani lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, perhatian publik sebaiknya tidak hanya berhenti pada kontroversi angka Rp700 ribu per kilogram, tetapi juga pada kondisi nyata pekerja informal, kepastian penghasilan, perlindungan pekerja, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kini publik menunggu hasil pengecekan pemerintah mengenai data Susanah, jenis pekerjaan yang dimaksud, serta dasar perhitungan upah Rp700 ribu per kilogram yang disebut Presiden.
Klarifikasi yang lengkap dan berbasis data diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru, sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi masyarakat yang disampaikan kepada publik benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
0 Komentar