PANYABUNGAN — Polemik dugaan keterlibatan Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution, dalam persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memastikan proses pemeriksaan terhadap kepala desa yang dalam sejumlah keterangan disebut dengan inisial GD tersebut masih berjalan sesuai mekanisme pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan kini menunggu agenda ekspose internal Inspektorat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Kepastian tersebut disampaikan Pemkab Madina melalui rilis resmi Nomor 555/4106/KOMINFO/2026 yang diterima redaksi pada Jumat (14/8/2026).
Dalam keterangan resmi tersebut, Pemkab Madina menyebutkan bahwa kepala desa yang diperiksa beserta sejumlah saksi dan pihak terkait telah memenuhi panggilan pemeriksaan.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Madina, Muhammad Syail Lubis, ST., M.M., mengatakan Inspektorat Madina telah menyelesaikan pemeriksaan lapangan serta pengumpulan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/872/ST/Insp/2026.
“Inspektorat Madina telah rampung menyelesaikan pemeriksaan lapangan dan pengumpulan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/872/ST/Insp/2026. Oknum Kades GD dan pihak terkait dipastikan tidak mangkir, namun kooperatif selama proses panggilan,” ujar Syail dalam keterangan resmi Pemkab Madina.
Pemkab Klaim Proses Berjalan Tanpa Intervensi
Syail menegaskan bahwa Bupati Madina Saifullah Nasution berkomitmen agar proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, prosedural dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Menurutnya, setiap keputusan administratif terhadap kepala desa tersebut nantinya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi dan rekomendasi dari Inspektorat.
“Bupati Madina berkomitmen agar setiap keputusan didasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Hal ini demi menjaga kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik,” kata Syail, mengutip sikap Bupati Madina.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah sorotan masyarakat dan sejumlah kelompok aktivis yang sejak awal mendesak pemerintah daerah mengambil tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan aparatur desa dalam aktivitas PETI.
Pemkab Madina memastikan proses pemeriksaan tidak akan didasarkan pada tekanan politik maupun opini publik, melainkan pada fakta dan bukti yang diperoleh melalui mekanisme pemeriksaan resmi.
Ekspose Pekan Depan Jadi Penentu
Tahapan yang kini paling dinantikan adalah ekspose hasil pemeriksaan internal Inspektorat.
Ekspose tersebut akan menjadi forum untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif atau bentuk pelanggaran lainnya berdasarkan bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan.
“Agenda penentu adalah gelar hasil pemeriksaan atau ekspose internal pada pekan depan. Pemkab berjanji akan membuka hasil ekspose perkara ini kepada media dan publik segera setelah proses internal selesai minggu depan,” tegas Syail.
Dengan demikian, nasib jabatan kepala desa tersebut belum dapat dipastikan sebelum rekomendasi resmi Inspektorat diterbitkan.
Apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya pelanggaran administratif, maka rekomendasi sanksi akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Sementara apabila ditemukan indikasi perbuatan yang memiliki unsur pidana, penanganannya dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum pidana dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
Pemkab Kaitkan dengan Satgas Penertiban PETI
Pemkab Madina juga menyatakan penanganan persoalan tersebut akan diintegrasikan dengan kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban PETI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati pada 23 Juni 2026.
Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan desa, tetapi juga menyangkut persoalan lingkungan, ketertiban umum dan potensi pelanggaran hukum.
“Pemkab tidak menutup mata pada potensi pelanggaran dan unsur pidana. Apabila ekspose internal menunjukkan bukti pelanggaran hukum, Pemkab Madina bersama Satgas akan langsung berkoordinasi dengan Polres Madina untuk tindakan hukum lebih lanjut,” jelas Syail.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum apabila bukti hasil pemeriksaan memenuhi unsur yang diperlukan.
Desakan Pemberhentian Sementara Menguat
Di sisi lain, desakan agar kepala desa tersebut diberhentikan sementara selama proses pemeriksaan terus bergulir.
Sejumlah aktivis dan organisasi lingkungan menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas PETI.
Namun, Pemkab Madina menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif harus mengikuti prosedur pemerintahan dan baru dapat dilakukan setelah rekomendasi resmi Inspektorat diterbitkan.
“Pemkab menegaskan sanksi administratif baru bisa dijatuhkan secara sah setelah rekomendasi resmi Inspektorat keluar pasca-ekspose,” ujar Syail.
Posisi pemerintah tersebut sekaligus menegaskan bahwa keputusan pemberhentian atau sanksi terhadap kepala desa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan publik maupun dugaan yang belum memperoleh kesimpulan resmi dari pemeriksaan.
Aktivis: Jangan Sampai Ekspose Hanya Formalitas
Sementara itu, Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K), Pajarur Rohman Nasution, bersama Direktur The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandi Nasution, meminta Bupati Mandailing Natal tidak menjadikan proses pemeriksaan tersebut sekadar formalitas birokrasi.
Keduanya mendesak agar pemerintah daerah mengambil keputusan secara tegas apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan bukti keterlibatan dalam aktivitas PETI maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan lingkungan.
“Publik Madina telah lama gerah dan cukup bersabar menunggu hasil ekspose pemeriksaan Kades GD ini. Namun terlihat lamban dan terkesan hanya memenuhi formalitas birokrasi,” tegas keduanya.
Mereka menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga pemerintah daerah mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka.
Menurut mereka, transparansi hasil ekspose menjadi penting untuk mencegah munculnya kecurigaan bahwa proses pemeriksaan hanya dilakukan untuk meredam tekanan masyarakat.
“Kita berkomitmen akan kawal ketat kasus ini,” tegasnya.
Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi massa apabila keputusan pemerintah daerah nantinya dianggap tidak memenuhi tuntutan publik.
“Bila putusannya nanti mengecewakan publik dan Kades GD juga tidak dicopot dari jabatan Kepala Desa, maka kami memastikan akan turun ke jalan dengan eskalasi massa yang besar,” ujar keduanya.
Selain aksi massa, mereka juga menyatakan akan melaporkan sikap pemerintah daerah kepada Presiden dan Kapolri apabila menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Semua Pihak Diminta Menunggu Hasil Pemeriksaan
Polemik PETI di wilayah Kotanopan kini berada pada fase krusial. Di satu sisi, pemerintah daerah menyatakan pemeriksaan telah selesai dan tinggal menunggu ekspose internal Inspektorat. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil menuntut agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses administratif semata apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Dengan agenda ekspose yang dijadwalkan pekan depan, publik Madina kini menunggu apakah pemeriksaan tersebut akan menghasilkan rekomendasi sanksi administratif, pembebasan dari dugaan pelanggaran, atau justru membuka jalan bagi proses hukum lebih lanjut.
Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah daerah memastikan proses tersebut berjalan transparan, objektif, berdasarkan bukti, tanpa intervensi, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Hasil ekspose Inspektorat nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian atas polemik yang telah berkembang di tengah masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Magrifatulloh)
0 Komentar