PONTIANAK — Polemik terkait dugaan pemotongan hewan di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat terus menjadi perhatian publik. Sehari setelah aksi yang memicu perdebatan di tengah masyarakat, Aliansi Lintas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kalimantan Barat menggelar aksi damai sekaligus menyampaikan aspirasi kepada aparat penegak hukum, Jumat (28/8/2026).
Aksi tersebut dipusatkan di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Setelah menyampaikan orasi, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Kalimantan Barat untuk meminta kepolisian memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum terhadap persoalan yang mereka soroti.
Polemik tersebut berawal dari kegiatan sekelompok massa di lingkungan DPRD Kalbar pada Kamis (27/8/2026), yang dalam rangkaian kegiatannya disebut melakukan pemotongan hewan. Peristiwa itu kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena berlangsung di lingkungan lembaga pemerintahan.
Aliansi lintas Ormas menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memperbesar konflik antarkelompok, melainkan menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum dan tidak dibiarkan berkembang menjadi gesekan sosial.
Sejumlah organisasi yang tergabung antara lain LPM, KIIL, Laskar Pemuda Melayu, Bala Komando, LKM, SPM, IKBK, Pemuda Pancasila, PBM, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Massa Minta Persoalan Tidak Dibiarkan
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Lintas Ormas Kalbar, Panglima Yayan, menyampaikan sejumlah aspirasi yang dituangkan dalam 10 tuntutan.
Menurut Yayan, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat harus diselesaikan secara objektif dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada pihak kepolisian. Besar harapan kami kepada pemerintah provinsi dan aparat terkait agar persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan,” ujar Yayan.
Ia menegaskan, organisasi-organisasi yang tergabung dalam aliansi memiliki kepentingan yang sama, yakni menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalimantan Barat.
“Kami ingin menjaga ketenteraman dan keamanan. Kami juga bersama-sama berusaha agar persoalan ini dapat diungkap secara jelas,” katanya.
Menurut Yayan, langkah hukum yang transparan dinilai penting untuk mencegah berkembangnya informasi sepihak yang dapat memperkeruh suasana.
KIIL Soroti Aspek Hukum dan Atribut
Komandan LPM KIIL Provinsi Kalbar, Afriansyah, turut menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.
Ia meminta seluruh tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku.
Afriansyah juga menyoroti penggunaan atribut maupun bendera dalam kegiatan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut pandang kelompok tertentu, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Ini tentang hukum. Kalau ada tindakan yang menurut kami seharusnya ditindak atau disikapi, maka kami meminta agar dilakukan sesuai aturan hukum,” tegas Afriansyah.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi pembiaran terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kalau dibiarkan, kita khawatir persoalan seperti ini terus terjadi. Karena itu kami meminta adanya tindakan sesuai hukum,” pungkasnya.
Adhi Black: Jangan Sampai Persoalan Berkembang Menjadi Konflik
Panglima Besar Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah alias Adhi Black, juga menyampaikan pandangannya.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam provokasi maupun mempertentangkan identitas suku, agama dan budaya.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan daerah yang dibangun dari keberagaman. Karena itu, setiap kelompok memiliki kewajiban menjaga sikap saling menghormati.
“Adat dan budaya harus kita hormati. Tetapi etika, kepatutan dan aturan juga harus dihormati. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai sebuah kegiatan kemudian berkembang menjadi konflik antarmasyarakat,” ujarnya.
Adhi Black menekankan bahwa penyampaian kritik terhadap sebuah kegiatan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penolakan terhadap identitas maupun adat kelompok tertentu.
Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah tempat, kepatutan, aturan serta dampak sosial dari suatu kegiatan.
Ia juga meminta seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan aspek hukum kepada aparat yang berwenang.
Aliansi Datangi Mapolda Kalbar
Usai menyampaikan aspirasi di halaman Masjid Raya Mujahidin, massa Aliansi Lintas Ormas kemudian bergerak menuju Mapolda Kalbar.
Kedatangan massa diterima jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalbar.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara perwakilan massa dan kepolisian terkait persoalan yang berkembang.
Aliansi meminta aparat memastikan setiap laporan maupun informasi mengenai kejadian di DPRD Kalbar diverifikasi secara menyeluruh.
Mereka juga berharap apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, prosesnya dilakukan sesuai ketentuan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat.
Polda Kalbar: Polisi Sudah Mengambil Langkah
Menanggapi aspirasi tersebut, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian telah mengambil langkah setelah munculnya persoalan tersebut.
Munizar mengatakan aparat tidak tinggal diam dan telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami sudah mengambil tindakan. Artinya, kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan situasi yang ada,” tegas Munizar saat menerima aspirasi Aliansi Ormas Kalbar Bersatu.
Menurutnya, penanganan suatu persoalan harus memperhitungkan situasi di lapangan agar tindakan aparat tidak justru memicu eskalasi baru.
Kepolisian, kata dia, tetap melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran kejadian secara utuh.
Munizar juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat.
Wadir Intelkam: Begitu Informasi Diterima, Polisi Langsung Klarifikasi
Wadir Intelkam Polda Kalbar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat setelah memperoleh informasi mengenai kegiatan yang berlangsung di DPRD Kalbar.
Menurutnya, setelah kegiatan selesai dan massa membubarkan diri, kepolisian langsung menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
“Kita tidak diam melihat situasi kemarin. Kita langsung bertindak,” jelasnya.
Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Kita langsung melakukan komunikasi dan meminta pihak terkait kembali untuk memberikan klarifikasi mengenai kegiatan tersebut,” ujarnya.
Selain keterangan dari pihak yang terlibat, kepolisian juga telah menerima sejumlah materi dokumentasi berupa video yang berkaitan dengan kejadian.
Materi tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk melihat rangkaian kejadian secara lebih objektif.
“Kita segera melakukan klarifikasi dan segera mengambil tindakan. Kita tidak ingin persoalan ini semakin besar,” pungkasnya.
Persoalan Bendera Juga Menjadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, persoalan penggunaan bendera dan atribut juga menjadi salah satu hal yang disinggung pihak kepolisian.
Kepolisian mengingatkan agar penggunaan simbol dan atribut dalam kegiatan masyarakat tetap memperhatikan aturan maupun etika, terlebih kegiatan berlangsung di ruang publik dan bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan.
Menurut aparat, setiap penggunaan simbol negara maupun atribut tertentu harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan salah tafsir maupun persoalan baru.
10 Tuntutan Jadi Catatan Aparat
Aliansi Lintas Ormas Kalbar menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Polda Kalbar bukan semata-mata untuk menyampaikan keberatan terhadap satu peristiwa.
Mereka juga ingin memastikan bahwa setiap persoalan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dapat ditangani melalui jalur hukum.
Sepuluh tuntutan yang disampaikan menjadi bagian dari aspirasi massa dan selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Aliansi juga meminta agar persoalan tersebut tidak dipelintir menjadi pertentangan antara suku, agama, maupun kelompok masyarakat.
Jangan Biarkan Polemik Menjadi Konflik Sosial
Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang kehidupan masyarakat yang majemuk. Berbagai suku, agama, adat dan kebudayaan hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama.
Karena itu, setiap kegiatan yang berlangsung di ruang publik, terlebih di lingkungan lembaga pemerintahan, harus mempertimbangkan konsekuensi sosialnya.
Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi masyarakat juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai hukum.
Di tengah situasi tersebut, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menahan diri.
Aliansi Lintas Ormas Kalbar berharap aparat dapat memberikan kepastian mengenai penanganan persoalan tersebut, sementara masyarakat diminta tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.
Dengan adanya dialog antara Aliansi Lintas Ormas dan Polda Kalbar, diharapkan polemik yang berkembang dapat diselesaikan secara hukum, transparan dan profesional tanpa berkembang menjadi konflik horizontal.
Pada akhirnya, kepentingan terbesar yang harus dijaga bukan kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan keamanan, persatuan dan keharmonisan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
(Tim – Liputan)
Fredy Legito
0 Komentar