PONTIANAK — Penanganan perkara dugaan peredaran oli yang disebut tidak memenuhi standar di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Setelah tersangka Edy Mulyadi alias Edy Chow dilimpahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mempawah, muncul desakan agar Polda Kalimantan Barat tidak berhenti pada pihak yang berada di tingkat distributor, tetapi menelusuri seluruh mata rantai pasokan hingga ke pemasok dan produsen apabila bukti hukum menunjukkan adanya keterlibatan.
Desakan tersebut disampaikan pihak kuasa hukum serta salah seorang tokoh pemuda Kalimantan Barat yang menilai proses penegakan hukum harus mampu mengungkap perkara secara utuh. Menurut mereka, apabila benar terdapat produk pelumas yang bermasalah, maka pertanyaan penting bukan hanya siapa yang menyimpan atau mendistribusikan barang tersebut, tetapi juga dari mana barang berasal, siapa yang memasok, bagaimana transaksi dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap produk yang beredar.
Dalam perkara tersebut, tiga nama yang disebut sebagai pihak pemasok dari Jakarta dan Tangerang adalah Fondri, Wendi, dan Popo dari PT Devas Adipura Bersama (PT DAB). Penyebutan nama tersebut masih merupakan bagian dari informasi dan klaim pihak yang meminta agar laporan terhadap para pihak tersebut ditindaklanjuti. Status serta keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara Edy Chow Sudah Masuk Tahap Penuntutan
Perkara dugaan peredaran oli bermasalah ini sebelumnya telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
Pada 8 Juli 2026, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mempawah setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Perkara tersebut bermula dari temuan dugaan peredaran pelumas bermasalah di sebuah gudang kawasan pergudangan Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, pada Juni 2025.
Polda Kalbar kemudian melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan, penyitaan dan pengujian terhadap sejumlah sampel pelumas.
Polda Kalbar sebelumnya menyatakan perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/193/VI/2025/SPKT/Polda Kalbar tertanggal 21 Juni 2025, berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
Namun, perkembangan perkara tersebut kini menimbulkan pertanyaan baru dari pihak kuasa hukum, terutama mengenai dugaan adanya mata rantai pemasok di belakang produk yang dipersoalkan.
Kuasa Hukum: Jangan Hanya Distributor yang Diproses
Pihak kuasa hukum menilai proses hukum perlu melihat perkara secara menyeluruh. Apabila Edy Chow benar hanya berada pada posisi distributor atau pihak yang memperoleh barang dari pemasok, maka asal-usul produk menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri penyidik.
Mereka meminta aparat memeriksa seluruh dokumen dan bukti yang dapat menjelaskan hubungan antara distributor dengan pihak pemasok.
Mulai dari invoice, faktur, dokumen pengiriman, rekening transaksi, komunikasi bisnis, surat pemesanan, identitas pemasok, gudang penyimpanan, hingga asal produk, dinilai perlu ditelusuri apabila memang relevan dengan perkara.
Menurut pihak yang memberikan desakan, pemeriksaan tersebut diperlukan agar proses hukum tidak hanya menghasilkan pertanggungjawaban pada tingkat paling bawah dari mata rantai distribusi.
“Jangan hanya berhenti di hilir. Kalau memang ada dugaan tindak pidana dalam rantai pasok, seluruh pihak yang memiliki peran harus diperiksa berdasarkan alat bukti,” demikian substansi desakan yang disampaikan.
Pemasok Disebut dari Jakarta dan Tangerang
Dalam informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, terdapat tiga pihak yang disebut berkaitan dengan pemasokan produk dari Jakarta dan Tangerang, yakni Fondri, Wendi dan Popo dari PT DAB.
Namun demikian, penyebutan nama tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak-pihak tersebut telah melakukan tindak pidana.
Kepastian mengenai siapa pemasok sebenarnya, bagaimana hubungan bisnisnya, serta apakah terdapat unsur pidana dalam rantai pasokan merupakan kewenangan penyidik untuk membuktikannya berdasarkan alat bukti.
Karena itu, pihak yang meminta pengusutan menilai penting bagi Polda Kalbar memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan atau informasi yang telah disampaikan terkait pihak-pihak tersebut.
Dugaan Distributor Mengaku Korban
Dalam perkembangan lain, melalui kuasa hukumnya, pihak distributor yang terseret perkara disebut mengaku sebagai korban dalam transaksi tersebut.
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum mendorong agar penyidik tidak hanya melihat posisi Edy Chow sebagai pihak yang menguasai atau mendistribusikan barang, tetapi juga mendalami bagaimana barang tersebut diperoleh.
Apabila benar terdapat pihak yang memasok produk kepada distributor, maka hubungan hukum dan transaksi antara keduanya menjadi bagian penting untuk diperiksa.
Apakah distributor mengetahui kondisi barang? Apakah spesifikasi produk sesuai dengan dokumen? Apakah terdapat jaminan atau keterangan dari pemasok? Dari mana barang tersebut diproduksi? Dan siapa yang pertama kali memasukkannya ke dalam rantai perdagangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian.
Minta Gelar Perkara Khusus
Pihak kuasa hukum juga disebut mendorong dilakukannya gelar perkara khusus untuk melihat secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk posisi hukum distributor dan pihak-pihak yang disebut sebagai pemasok.
Selain itu, mereka meminta laporan terhadap sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan pemasokan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya persepsi bahwa penegakan hukum hanya menyasar pihak yang berada di tingkat distributor atau pengecer, sementara pihak yang berada di belakang rantai pasokan tidak tersentuh.
Istilah “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” bahkan digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran tersebut.
Namun, ungkapan itu tetap merupakan kritik atau pandangan pihak tertentu, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi perlakuan hukum yang berbeda.
Polda Kalbar Didorong Telusuri Hulu hingga Hilir
Tokoh pemuda Kalbar yang turut menyoroti perkara tersebut meminta Polda Kalbar bekerja secara profesional dan terbuka.
Jika bukti menunjukkan adanya keterkaitan pihak lain, penyidik diharapkan tidak ragu memeriksa pihak tersebut sesuai ketentuan hukum.
Penelusuran idealnya mencakup seluruh mata rantai:
Produsen → pemasok → distributor → agen → pengecer → konsumen.
Bukan berarti seluruh pihak dalam rantai tersebut otomatis dapat dianggap melakukan tindak pidana. Setiap pihak harus diperiksa berdasarkan peran, pengetahuan, perbuatan, dokumen dan alat bukti yang ada.
Dengan demikian, proses hukum dapat membedakan antara pihak yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam pelanggaran dengan pihak yang mungkin hanya menjalankan aktivitas perdagangan tanpa mengetahui adanya persoalan pada produk.
Publik Menunggu Kejelasan
Perkara ini kini memasuki babak penting. Di satu sisi, perkara terhadap Edy Chow telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Di sisi lain, masih terdapat pertanyaan mengenai asal-usul produk dan pihak yang disebut sebagai pemasok.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah penyidik akan memperluas penelusuran apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain.
Jika memang terdapat jaringan distribusi yang lebih luas, pengungkapan hingga ke pemasok dan produsen akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana produk tersebut bisa sampai ke wilayah Kalimantan Barat.
Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan bukti keterlibatan pidana pihak-pihak yang disebut, maka klarifikasi resmi juga penting agar tidak terjadi penghakiman berdasarkan informasi yang belum terbukti.
Penegakan hukum harus berdiri di atas bukti, bukan sekadar dugaan.
Karena itu, Polda Kalbar diharapkan memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan maupun informasi terkait pihak yang disebut sebagai pemasok. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan perkara tidak berhenti pada satu mata rantai apabila bukti justru menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih jauh.
Pada akhirnya, pertanyaan utama dalam perkara ini bukan semata-mata siapa yang berada di gudang ketika barang ditemukan, tetapi juga dari mana produk tersebut berasal, siapa yang memasok, bagaimana produk itu masuk ke dalam rantai perdagangan, dan apakah terdapat pihak lain yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Jika memang ada pelanggaran, bongkar sampai ke hulu. Jika tidak terbukti, berikan klarifikasi secara terang. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan prinsip keadilan tanpa pandang bulu.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Kalbar, pihak Edy Mulyadi alias Edy Chow, PT Devas Adipura Bersama, serta seluruh pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini. Penyebutan nama maupun dugaan dalam berita ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar