Breaking News

Pimpinan DPRD Kubu Raya Minta Sujiwo Abaikan Desakan Mundur: “Suara Sumbang Bukan Representasi Rakyat”


Pimpinan DPRD Kubu Raya Minta Sujiwo Abaikan Desakan Mundur: “Suara Sumbang Bukan Representasi Rakyat”

KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Pernyataan Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang menyatakan siap mengundurkan diri apabila masyarakat sudah tidak menghendaki dirinya memimpin Kabupaten Kubu Raya mendapat respons dari pimpinan DPRD setempat.


Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Zulkarnain, meminta Sujiwo tidak terpengaruh oleh narasi maupun desakan yang mendorongnya mundur dari jabatan bupati.


Menurut Zulkarnain, suara yang meminta Sujiwo mundur merupakan suara minoritas dan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai representasi mayoritas masyarakat Kubu Raya.

“Pak Bupati jangan terpengaruh dengan suara-suara sumbang yang meminta beliau mundur. Itu hanyalah suara sumbang yang ingin merusak citra beliau yang selama ini sudah sangat baik di mata masyarakat,” ujar Zulkarnain kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Klaim Mayoritas Masyarakat Puas


Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya tersebut menilai kinerja Sujiwo selama sekitar satu setengah tahun memimpin Kubu Raya bersama Wakil Bupati Sukiryanto masih mendapat respons positif dari masyarakat.


Zulkarnain bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa sekitar 90 persen masyarakat Kubu Raya merasa puas terhadap kepemimpinan keduanya.


Namun, angka tersebut merupakan klaim atau penilaian pribadi Zulkarnain, bukan hasil survei independen yang disertakan dalam pernyataannya.


“Saya berkeliling ke semua kecamatan. Jarang sekali terdengar ada masyarakat yang meragukan beliau. Secara pribadi saya meyakini 90 persen masyarakat Kubu Raya ini puas dengan kinerja beliau dan Pak Sukiryanto,” katanya.


Diminta Menuntaskan Amanah Pilkada


Zulkarnain juga mengingatkan bahwa Sujiwo dan Sukiryanto memperoleh mandat masyarakat melalui Pilkada Kubu Raya untuk menjalankan pemerintahan selama satu periode.


Karena itu, ia menilai mandat tersebut seharusnya dijalankan hingga selesai, sepanjang tidak ada alasan hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan sebaliknya.


Menurutnya, berbagai program pemerintahan dan capaian yang telah berjalan harus menjadi bagian dari evaluasi masyarakat terhadap kepemimpinan Sujiwo.


“Amanah yang dipercayakan rakyat kepada Sujiwo sebagai pemenang Pilkada Kubu Raya lalu berdurasi satu periode. Amanah tersebut harus diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.


Respons Pascakejadian di RSUD TBSI


Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul polemik terkait peristiwa viral di RSUD Tuan Besar Syarif Idrus (TBSI) yang kemudian turut menyeret nama Bupati Sujiwo.


Sujiwo sebelumnya mengatakan dirinya mengetahui adanya suara yang meminta dirinya mundur. Ia kemudian menyatakan kesediaannya untuk mundur apabila masyarakat Kubu Raya memang sudah tidak menghendaki dirinya untuk memimpin dan melayani masyarakat.


Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik dan masyarakat.


Zulkarnain secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan wacana pengunduran diri tersebut.


“Saya sangat menentang rencana mundur yang sempat beliau utarakan tadi malam,” tegasnya.


DPRD Dorong Kepemimpinan Tetap Berjalan


Zulkarnain berharap Sujiwo tetap fokus menjalankan pemerintahan dan tidak terganggu oleh tekanan maupun narasi yang berkembang di ruang publik.


Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kritik maupun tuntutan politik harus ditempatkan berdasarkan fakta dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.


Ia menilai persoalan yang berkembang seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan menjadi alasan bagi kepala daerah untuk meninggalkan mandat yang diberikan masyarakat.


Dengan sikap tersebut, pimpinan DPRD Kubu Raya menyatakan dukungannya agar Sujiwo dan Sukiryanto tetap menjalankan mandat pemerintahan serta menyelesaikan program kerja yang telah ditetapkan.


Di sisi lain, suara masyarakat yang mendukung maupun mengkritik pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Karena itu, penilaian terhadap kinerja kepala daerah idealnya dilakukan berdasarkan data, capaian program, kualitas pelayanan publik, serta mekanisme demokratis dan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan klaim maupun tekanan dari kelompok tertentu.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.