JAKARTA — Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI menuai sorotan dan kritik. Pimpinan aksi disebut diduga meninggalkan massa ketika situasi di lapangan mulai memanas dan terjadi ketegangan dengan aparat keamanan.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Muslimah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, Serly Oklianti, yang menilai tindakan pimpinan AMPB yang akrab disapa Botok sebagai persoalan serius dalam etika dan tanggung jawab kepemimpinan sebuah gerakan massa.
Menurut Serly, seorang pimpinan aksi seharusnya tidak hanya berada di barisan depan ketika melakukan mobilisasi massa, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap keselamatan masyarakat yang telah diajak turun ke jalan.
Sorotan muncul setelah adanya tudingan bahwa pimpinan aksi meninggalkan massa ketika sebagian peserta demonstrasi masih berada di lokasi dan menghadapi situasi yang disebut penuh ketegangan.
Kritik Keras: Massa Jangan Dijadikan Alat Kepentingan
Serly menilai keresahan masyarakat dan kekuatan massa tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.
Ia menyebut, apabila benar pimpinan aksi meninggalkan masyarakat setelah memperoleh ruang komunikasi atau audiensi dengan pihak di dalam gedung legislatif, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang patut dipertanyakan.
“Sangat ironis ketika sebuah aliansi yang mengatasnamakan kepedulian bangsa justru meninggalkan rakyatnya sendiri berhadapan dengan barikade aparat, sesaat setelah pintu negosiasi pribadi mereka terbuka. Ini adalah bentuk eksploitasi massa yang mencederai marwah gerakan moral,” kata Serly dalam pernyataan sikapnya.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai dengan tanggung jawab.
Terlebih bagi pihak yang menjadi penggerak, koordinator, maupun pimpinan aksi.
Massa yang datang ke jalan, kata dia, tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai kekuatan untuk membangun tekanan politik.
Keselamatan Massa Menjadi Persoalan Utama
Salah satu hal yang paling disoroti Serly adalah persoalan keselamatan para peserta aksi.
Menurutnya, ketika situasi di lapangan mulai memanas, keselamatan massa seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, terutama pihak yang mengorganisir dan memimpin aksi tersebut.
Ia menyesalkan apabila terdapat peserta aksi yang tetap berada dalam situasi tegang sementara pimpinan disebut tidak lagi berada bersama massa.
Serly menilai kepemimpinan dalam sebuah gerakan tidak hanya diuji ketika situasi berlangsung aman dan terkendali.
Justru, menurutnya, tanggung jawab seorang pemimpin terlihat ketika massa menghadapi situasi sulit.
“Tragis dan memilukan. Ketika pintu negosiasi pribadi terbuka dan ambisi tercapai di balik meja nyaman, mereka tega memalingkan muka dan meninggalkan rakyatnya sendiri di jalanan beralaskan ketegangan menghadapi barikade aparat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kritik dari Serly terhadap dugaan peristiwa yang terjadi dalam aksi tersebut.
Jangan Jadikan Aspirasi Rakyat sebagai Kendaraan Pribadi
Muslimah GPI Jakarta Raya juga mengingatkan agar perjuangan masyarakat tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk kepentingan personal maupun transaksi politik tertentu.
Menurut Serly, masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap kelompok atau figur yang mengatasnamakan rakyat.
Mobilisasi massa dalam jumlah besar, kata dia, membawa konsekuensi moral yang tidak ringan.
Pihak yang mengajak dan mengorganisir masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan aksi berjalan tertib, aspirasi tersampaikan, serta keselamatan peserta tetap menjadi perhatian.
Ia menyayangkan apabila suara dan keresahan masyarakat justru hanya digunakan sebagai batu loncatan untuk kepentingan pihak tertentu.
Menurutnya, gerakan rakyat yang murni harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan ambisi pribadi para elit atau pimpinan kelompok.
Kepemimpinan Gerakan Dipertanyakan
Kritik terhadap pimpinan AMPB ini sekaligus membuka pertanyaan lebih besar mengenai tanggung jawab kepemimpinan dalam sebuah aksi massa.
Ketika ribuan atau ratusan masyarakat turun ke jalan, siapa yang bertanggung jawab memastikan mereka tidak ditinggalkan dalam situasi yang berpotensi membahayakan?
Siapa yang memastikan massa mengetahui hasil komunikasi atau audiensi yang dilakukan perwakilan aksi?
Dan yang terpenting, apakah seluruh aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan atau hanya sebagian kepentingan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika muncul tudingan bahwa pimpinan aksi meninggalkan massa di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
Dalam sebuah gerakan, kepemimpinan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan mengumpulkan massa.
Seorang pemimpin juga dinilai dari keberanian untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah mempercayakan aspirasi dan keselamatannya kepada organisasi.
Masyarakat Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Di sisi lain, Serly mengajak masyarakat agar tidak terpecah dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai kepentingan.
Ia menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan tidak membiarkan gerakan masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.
“Namun, kita tidak boleh terpecah. Mari rapatkan barisan, jaga persaudaraan sesama anak bangsa, dan jangan biarkan gerakan murni rakyat dikendalikan oleh para petualang politik bermuka dua,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa aksi massa harus tetap berada dalam koridor perjuangan yang bertanggung jawab.
Perbedaan pandangan dan penyampaian kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh pihak diharapkan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan menghindari tindakan yang dapat memperbesar konflik.
AMPB Belum Terlihat Memberikan Tanggapan
Hingga informasi ini disusun berdasarkan materi yang tersedia, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pimpinan AMPB terkait kritik dan tudingan yang disampaikan Ketua Muslimah GPI Jakarta Raya tersebut.
Karena itu, klarifikasi dari pihak AMPB tetap diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Publik pun perlu mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kepemimpinan, pengamanan internal massa, serta hasil dari perjuangan yang menjadi dasar aksi tersebut.
Sebab dalam setiap gerakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, transparansi dan tanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Pada akhirnya, aksi demonstrasi bukan hanya tentang kemampuan memenuhi jalanan dengan massa.
Lebih dari itu, sebuah gerakan akan dinilai dari bagaimana para pemimpinnya memperjuangkan aspirasi, menjaga kepercayaan, dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah berdiri bersama mereka.
Ketika massa telah diajak turun ke jalan, tanggung jawab seorang pemimpin seharusnya tidak berhenti ketika pintu negosiasi terbuka. Justru di situlah komitmen dan integritas sebuah perjuangan benar-benar diuji.
Fredy Legito
0 Komentar