KAPUAS HULU – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) di Kabupaten Kapuas Hulu mulai memberikan harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghuni rumah tidak layak huni. Namun di balik pelaksanaannya, persoalan koordinasi dan transparansi informasi masih menjadi perhatian.
Pemerintah Desa Tanjung Jati, Kecamatan Putussibau Selatan, mengungkapkan bahwa dari 20 rumah yang diusulkan, hanya delapan rumah yang dinyatakan menerima bantuan BSPS pada tahun ini. Meski demikian, hingga kini pemerintah desa mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai besaran anggaran maupun jadwal pelaksanaan pembangunan.
Sekretaris Desa Tanjung Jati, Hendriyansah, mengatakan seluruh penerima bantuan merupakan warga berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah berbahan papan dan dinilai layak mendapatkan program peningkatan kualitas hunian.
"Ada delapan warga kami yang mendapatkan BSPS dari usulan sebanyak 20 rumah. Namun sampai hari ini kami belum mengetahui secara pasti berapa nilai bantuannya maupun kapan pelaksanaannya dimulai," ujarnya.
Menurut Hendriyansah, seluruh calon penerima telah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk status kepemilikan lahan yang telah dipastikan bersih dan tidak bermasalah (clean and clear) sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan program.
Ia berharap pemerintah pusat dapat terus menambah kuota bantuan perbaikan rumah di wilayahnya karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
"Syukurlah tahun ini masih ada warga kami yang memperoleh bantuan. Bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, memperbaiki rumah secara mandiri tentu sangat berat," katanya.
Kecamatan Akui Belum Terima Data Resmi
Sementara itu, Sekretaris Camat Putussibau Selatan, Petrus Sawing, mengaku hingga saat ini pihak kecamatan belum mengetahui secara pasti jumlah warga di wilayahnya yang menerima bantuan BSPS.
Menurutnya, proses pengusulan hingga penetapan penerima bantuan tidak pernah dilaporkan secara resmi kepada pihak kecamatan sehingga informasi yang dimiliki masih sangat terbatas.
"Kami mengetahui ada program BSPS, tetapi terkait siapa yang diusulkan, siapa yang ditetapkan sebagai penerima, maupun jumlah penerimanya, kami belum mendapatkan laporan maupun koordinasi secara resmi," ungkapnya.
Sawing menduga koordinasi lebih banyak dilakukan antara kementerian dengan dinas teknis serta pemerintah desa sehingga kecamatan tidak dilibatkan secara langsung dalam penyampaian data penerima.
Meski demikian, pihak kecamatan tetap menyambut baik pelaksanaan program tersebut karena dinilai mampu membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.
Harapkan Program Tepat Sasaran
Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan berharap seluruh proses penyaluran BSPS benar-benar dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria.
Selain itu, kualitas material bangunan maupun pelaksanaan pekerjaan juga diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Sawing juga menekankan pentingnya peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam melakukan pendampingan dan pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
"Kami berharap pelaksanaan BSPS dapat berjalan maksimal. Pengawasan dari Tenaga Fasilitator Lapangan harus benar-benar optimal agar kualitas pembangunan sesuai standar dan bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.
Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pola bantuan stimulan yang mendorong swadaya masyarakat. Karena itu, koordinasi yang baik antarinstansi serta keterbukaan informasi kepada pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Fredy Legito
0 Komentar