Pidato Prabowo Belum Selesai, Rapat DPRD Solo Dihentikan Jelang Salat Jumat
SOLO — Rapat Paripurna DPRD Kota Solo, Jumat (14/8/2026), berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Agenda untuk mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI harus dihentikan sebelum pidato selesai karena waktu Salat Jumat semakin dekat.
Rapat yang dihadiri pimpinan DPRD, Wali Kota Solo Respati Ardi, Wakil Wali Kota serta para peserta rapat tersebut awalnya berlangsung dengan agenda mengikuti pidato Presiden secara langsung.
Namun, waktu terus berjalan hingga mendekati pelaksanaan Salat Jumat. Sekitar pukul 11.42 WIB, pimpinan DPRD bersama kepala daerah mulai meninggalkan posisi masing-masing dan menuju kursi pimpinan.
Tiga menit kemudian, sekitar pukul 11.45 WIB, rapat secara resmi dihentikan.
Para peserta rapat, khususnya laki-laki, kemudian meninggalkan ruang sidang untuk menuju masjid yang berada di kompleks DPRD Kota Solo guna menunaikan Salat Jumat.
Meski pidato Presiden belum selesai, penghentian rapat dilakukan untuk menyesuaikan agenda dengan waktu pelaksanaan ibadah.
Pemkot Solo Tetap Dukung Program Pemerintah Pusat
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, meskipun agenda mengikuti pidato kenegaraan tidak berlangsung hingga selesai, Pemerintah Kota Solo tetap berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah pusat.
“Siap menyukseskan program-program unggulan atau prioritas pemerintah pusat,” ujar Respati kepada wartawan.
Menurut Respati, sejumlah program pemerintah pusat sejauh ini memiliki capaian yang cukup baik. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendukung implementasi program tersebut di tingkat daerah.
Peristiwa penghentian rapat tersebut kemudian menjadi perhatian karena terjadi ketika pidato kenegaraan Presiden masih berlangsung. Namun, keputusan tersebut berkaitan dengan penyesuaian waktu rapat dan pelaksanaan Salat Jumat.
Kritik terhadap Pidato Presiden
Di sisi lain, pidato kenegaraan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI juga mendapat sorotan dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
PUSHAM UII menilai pidato Presiden yang berlangsung hampir dua jam tersebut belum cukup menyentuh sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Kritik tersebut terutama diarahkan pada cara pemerintah menyampaikan capaian selama masa pemerintahan. PUSHAM UII menilai pidato lebih banyak menonjolkan keberhasilan pemerintah dibandingkan menguraikan secara mendalam akar persoalan serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan.
Sorotan tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai substansi pidato kenegaraan, mengingat momentum tersebut semestinya menjadi ruang bagi Presiden untuk menyampaikan kondisi bangsa, capaian pemerintahan, sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
Pernyataan Soal Upah Pengupas Bawang Ikut Disorot
Bagian lain dari pidato Presiden juga menjadi perhatian setelah Prabowo memperkenalkan seorang buruh pengupas bawang bernama Susanah dari Kabupaten Bogor.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik apabila angka tersebut dibandingkan dengan harga bawang di pasaran.
Berdasarkan data harga pangan yang disebut dalam laporan tersebut, harga bawang merah berada di kisaran Rp40 ribuan per kilogram. Jika angka Rp700 ribu benar-benar merupakan upah untuk mengupas satu kilogram bawang, nominal tersebut terlihat sangat besar dibandingkan harga komoditasnya.
Namun, perbandingan tersebut perlu disikapi secara hati-hati. Hingga kini, konteks lebih lengkap mengenai angka Rp700 ribu tersebut perlu diperjelas, termasuk satuan pembayaran, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta apakah penyebutan angka tersebut sudah sesuai dengan maksud sebenarnya.
Dengan demikian, pernyataan tersebut belum tepat dijadikan kesimpulan bahwa biaya mengupas satu kilogram bawang memang mencapai Rp700 ribu tanpa adanya klarifikasi lebih lanjut.
Sehari Kemudian Flores Diguncang Gempa
Perhatian publik juga tertuju pada peristiwa lain yang terjadi sehari setelah pidato kenegaraan, ketika wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan diguncang gempa kuat pada Sabtu (15/8/2026).
Rentang waktu antara kedua peristiwa tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Namun, tidak terdapat dasar ilmiah untuk mengaitkan pidato Presiden dengan terjadinya gempa.
Gempa merupakan fenomena geologi yang berkaitan dengan aktivitas tektonik. Karena itu, kedekatan waktu antara pidato kenegaraan pada 14 Agustus dan gempa pada 15 Agustus tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat.l
Rangkaian peristiwa tersebut pada akhirnya memperlihatkan beragam respons publik terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo, mulai dari dinamika pelaksanaan agenda di daerah, kritik terhadap substansi pidato, hingga perhatian terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan dalam forum kenegaraan.
0 Komentar