PANYABUNGAN — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya dilakukan penertiban besar-besaran oleh aparat, aktivitas tambang ilegal di kawasan aliran Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Angkola disebut kembali marak.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penindakan terhadap PETI serta sejauh mana aparat penegak hukum melakukan pengawasan pascapenertiban.
Salah satu lokasi yang sebelumnya menjadi sasaran operasi gabungan Polda Sumatera Utara berada di kawasan Sungai Batang Gadis, Desa Panabari, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, yang merupakan wilayah perbatasan Tapsel–Madina.
Dalam operasi yang dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan pada 3 Maret 2026 tersebut, aparat dilaporkan mengamankan 12 unit alat berat jenis ekskavator serta 17 orang.
Namun, beberapa bulan setelah penertiban tersebut, masyarakat kembali mempertanyakan munculnya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan yang sama.
Situasi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak cukup diselesaikan melalui operasi sesaat. Penindakan terhadap pekerja lapangan harus dibarengi dengan pengungkapan pihak yang diduga menjadi pemodal, penyandang dana, pemilik alat berat, maupun pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas pertambangan ilegal.
Nama Zen Disorot
Di tengah kembali maraknya aktivitas PETI tersebut, nama seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berinisial Zen turut mencuat.
Zen disebut sebagai putra daerah Tano Tombangan Angkola. Berdasarkan informasi dan tudingan yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat, Zen diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut, termasuk dugaan kepemilikan atau penguasaan sejumlah alat berat yang disebut beroperasi di lokasi tambang.
Lebih jauh, muncul tudingan bahwa Zen diduga bukan sekadar pihak yang berada di lapangan, tetapi juga diduga memiliki peran sebagai pemodal atau pihak yang membiayai operasional aktivitas PETI.
Namun, tudingan tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan Zen sebagai tersangka ataupun menyatakan dirinya terbukti terlibat dalam perkara PETI tersebut.
Karena itu, dugaan keterlibatan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan serta berdasarkan alat bukti yang sah.
Aktivis Desak Kapolda Sumut Bertindak
Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penertiban alat berat dan penangkapan pekerja tambang.
Menurutnya, apabila pemerintah serius memberantas PETI, maka aktor utama di balik aktivitas tersebut harus menjadi sasaran penegakan hukum.
“Kapoldasu harus bertindak tegas dan segera menjalankan instruksi Presiden RI terkait pemberantasan tambang ilegal. Penegakan hukum jangan hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga harus mengungkap siapa pemodal dan pihak yang mengendalikan kegiatan tersebut,” tegas Ahmad Rifai dalam keterangan pers di Panyabungan, 24 Agustus 2026.
Rifai juga meminta aparat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemilikan alat berat yang beroperasi di kawasan tambang ilegal, termasuk menelusuri sumber pembiayaan, jaringan distribusi hasil tambang serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Menurutnya, pola penindakan yang hanya menyita alat berat tanpa mengungkap jaringan di belakangnya berpotensi membuat aktivitas PETI kembali muncul setelah operasi aparat berakhir.
Kerusakan Sungai Jadi Perhatian
Selain persoalan hukum, aktivitas PETI di kawasan tersebut juga dikhawatirkan memberikan dampak serius terhadap lingkungan.
Kegiatan penambangan tanpa izin yang menggunakan alat berat di kawasan aliran sungai berpotensi mengganggu kondisi badan sungai, kualitas air, habitat perairan serta keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan.
Rifai menilai persoalan lingkungan tidak boleh dipandang sebelah mata karena sungai merupakan sumber kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya soal aktivitas tambang ilegal. Ada lingkungan, sungai, sumber air dan kehidupan masyarakat yang harus dilindungi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
TMGI Pertanyakan Efektivitas Penegakan Hukum
Sorotan serupa disampaikan Direktur The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandi Nasution.
Ridwandi mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas PETI di wilayah perbatasan Tapsel–Madina.
Ia mendorong Kapolres Tapsel dan Kapolres Madina memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukum masing-masing.
Menurutnya, apabila aktivitas PETI kembali berlangsung setelah operasi besar dilakukan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan dan mengapa aktivitas tersebut dapat kembali berjalan.
“Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo jangan hanya diam. Kami mendesak agar Kapoldasu segera mengambil langkah konkret dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” kata Ridwandi.
Ia juga meminta agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan pemodal, pemilik alat berat maupun pihak yang diduga mengendalikan kegiatan PETI diperiksa secara profesional.
“Kalau memang ada pihak yang diduga menjadi pemodal atau aktor utama, silakan dibuktikan melalui proses hukum. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditangkap, sementara pihak yang berada di belakang kegiatan tidak tersentuh,” ujarnya.
Publik Menunggu Tindakan Konkret
Kembali maraknya aktivitas PETI di kawasan perbatasan Tapsel–Madina kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum. Operasi penertiban sebelumnya telah menunjukkan bahwa aparat memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengamankan alat berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal.
Tantangannya adalah memastikan penindakan tidak berhenti pada level pekerja lapangan.
Pengungkapan rantai PETI secara menyeluruh idealnya mencakup pemilik modal, pemilik atau pengendali alat berat, pengelola lokasi, jalur distribusi hasil tambang hingga pihak-pihak lain yang apabila terbukti turut membantu dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Di sisi lain, setiap tudingan terhadap individu maupun institusi harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Zen maupun pihak kepolisian terkait tudingan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi dan kepentingan publik.
(Magrifatulloh)
0 Komentar