PETI Disasar di Dua Kecamatan Kapuas Hulu, Pelaku Tak Ditemukan, Peralatan Tambang Dimusnahkan
KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi perhatian aparat di Kabupaten Kapuas Hulu. Penertiban dilakukan secara serentak di wilayah Kecamatan Silat Hilir dan Kecamatan Pengkadan, Minggu (16/8/2026).
Penertiban melibatkan unsur gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), mulai dari kepolisian, Koramil, pemerintah kecamatan hingga perangkat desa.
Lokasi yang menjadi sasaran penertiban berada di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, serta Dusun Repun, Desa Pinang Laka, Kecamatan Pengkadan.
Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, Iptu Jamali, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah dan menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun kerusakan lingkungan.
Pelaku Tidak Ditemukan, Peralatan Masih Tertinggal
Dalam penertiban tersebut, petugas tidak menemukan pekerja atau orang yang sedang melakukan aktivitas PETI di kedua lokasi. Para pekerja diduga telah meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba.
Meski demikian, petugas menemukan sejumlah bekas peralatan yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
Di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, peralatan yang ditemukan kemudian dibongkar dan dimusnahkan di lokasi. Petugas juga memasang banner imbauan sebagai bentuk penegasan larangan melakukan aktivitas PETI.
Penertiban kemudian dilanjutkan di Dusun Repun, Desa Pinang Laka, Kecamatan Pengkadan.
Di lokasi yang berada di kawasan perkebunan dan penghijauan desa tersebut, petugas kembali menemukan sejumlah sarana yang diduga berkaitan dengan aktivitas PETI.
Peralatan tersebut antara lain selang spiral, selang penyedot air, karpet penyaring material yang diduga digunakan dalam proses pemisahan emas, bak penampungan material serta sejumlah perlengkapan lainnya.
Peralatan yang ditemukan kemudian dibongkar dan dimusnahkan petugas.
Penertiban PETI Tidak Berhenti pada Peralatan
Tidak ditemukannya pekerja maupun pihak yang diduga mengoperasikan kegiatan PETI menjadi salah satu catatan dalam penertiban kali ini.
Aparat hanya menemukan sarana dan prasarana yang ditinggalkan di lokasi. Karena itu, penertiban di lapangan diharapkan tidak berhenti pada pembongkaran maupun pemusnahan peralatan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa pihak yang berada di balik aktivitas tersebut apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup.
Penelusuran terhadap pemilik lahan, pengelola lokasi, pemilik peralatan maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan tentunya harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.
Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PETI tidak hanya menyasar aktivitas di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap mata rantai kegiatan apabila memang terdapat pihak-pihak lain yang terlibat.
Berpotensi Merusak Lingkungan
Iptu Jamali menegaskan bahwa aktivitas PETI bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Aktivitas pertambangan tanpa izin juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila dilakukan tanpa pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai.
Karena itu, aparat mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki legalitas.
Masyarakat juga diharapkan ikut berperan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas PETI di wilayahnya agar dapat ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
Pengawasan Berkelanjutan Diperlukan
Penertiban di dua kecamatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas PETI tidak kembali beroperasi.
Namun, pengawasan berkelanjutan dinilai tetap diperlukan. Sebab, tidak ditemukannya pekerja ketika petugas datang bukan berarti aktivitas tersebut secara otomatis telah berhenti secara permanen.
Koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat menjadi penting untuk mencegah lokasi kembali digunakan.
Penegakan hukum juga harus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan berdasarkan bukti. Apabila nantinya ditemukan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tanpa izin, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penertiban PETI di Silat Hilir dan Pengkadan menjadi penegasan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak boleh dibiarkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan lokasi tidak kembali beroperasi, sekaligus menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Pada akhirnya, pemberantasan PETI bukan sekadar membakar atau memusnahkan peralatan tambang. Penindakan yang efektif harus mampu menghentikan aktivitas, mencegah pengulangan, menjaga lingkungan, serta memberikan kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
0 Komentar