MELAWI, KALBAR — Memasuki musim kemarau, perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) maupun perkebunan kelapa sawit dituntut memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kewajiban tersebut bukan sekadar membentuk tim pemadam, tetapi juga memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, sumber air, patroli serta sistem pemantauan kebakaran di dalam areal konsesi.
Sejumlah ketentuan mengenai pengendalian karhutla mewajibkan pemegang usaha kehutanan dan perkebunan melakukan pencegahan serta memiliki sarana penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Punya Menara Api
Dalam praktik pengendalian karhutla, perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan yang mampu mendeteksi titik api sedini mungkin.
Menara pemantau api dapat menjadi salah satu sarana pendukung, terutama pada wilayah konsesi yang luas. Namun, keberadaan menara saja tidak cukup apabila tidak didukung personel, patroli, alat pemadam, sumber air dan prosedur penanganan keadaan darurat.
Prinsipnya, perusahaan harus mampu melakukan deteksi dini, pencegahan, pemadaman awal dan pelaporan ketika muncul indikasi kebakaran.
Tim dan Peralatan Harus Siap
Perusahaan juga dituntut menyiapkan regu penanggulangan kebakaran beserta sarana pendukung, antara lain pompa pemadam, kendaraan atau peralatan pemadam, tandon dan sumber air, peralatan komunikasi, sekat bakar serta posko siaga.
Patroli juga menjadi bagian penting, khususnya ketika kondisi cuaca panas dan kering meningkatkan risiko munculnya titik api.
Dengan demikian, persoalan bukan semata-mata apakah perusahaan mempunyai “Manggala Api”, tetapi apakah sistem pengendalian karhutla secara keseluruhan benar-benar tersedia dan berfungsi.
Lalai Bisa Berhadapan dengan Sanksi
Apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah konsesi, keberadaan api tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan tindak pidana. Namun, kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Sanksi dapat berupa tindakan administratif hingga gugatan ganti rugi lingkungan dan proses pidana, tergantung pada fakta, tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan serta pembuktian oleh aparat berwenang.
Karena itu, klaim bahwa setiap satu hektare lahan terbakar otomatis dikenai denda Rp3–5 miliar juga tidak tepat jika dipahami sebagai tarif denda pidana yang otomatis berlaku. Nilai kewajiban pemulihan atau ganti rugi lingkungan harus ditentukan berdasarkan mekanisme dan pembuktian yang berlaku.
Begitu pula, Pasal 98 UU PPLH tidak otomatis menjerat pimpinan perusahaan hanya karena terjadi kebakaran. Unsur pidana dan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab harus dibuktikan dalam proses hukum.
Perusahaan Jangan Menunggu Api Membesar
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla di Kalimantan, perusahaan HTI dan perkebunan seharusnya tidak menunggu kebakaran terjadi baru bergerak.
Pencegahan harus dimulai sebelum muncul titik api.
Mulai dari patroli rutin, pemantauan titik panas, kesiapan sumber air, peralatan pemadam, pelatihan personel, pembentukan posko hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
Karhutla bukan hanya persoalan perusahaan atau pemerintah. Namun, bagi perusahaan yang menguasai areal konsesi luas, kesiapsiagaan dan kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Ketika musim kemarau datang, pertanyaannya sederhana: apakah seluruh perusahaan benar-benar siap menghadapi api, atau baru bergerak setelah asap memenuhi langit Kalimantan?
0 Komentar