KAPUAS HULU, KALBAR — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan.
Di tengah keterbatasan pasokan BBM subsidi, masyarakat harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut semakin mendapat perhatian setelah masih ditemukan kendaraan yang diduga menggunakan tangki BBM modifikasi untuk mengikuti antrean pengisian.
Temuan itu terungkap dalam pemantauan aktivitas distribusi BBM di sejumlah SPBU dan APMS di wilayah Putussibau, Kamis (20/8/2026).
Antrean kendaraan terlihat mengular. Kendaraan roda dua maupun roda empat memenuhi area pengisian dan menunggu giliran mendapatkan BBM. Di tengah situasi tersebut, petugas juga melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang dinilai tidak wajar dalam kapasitas penampungan BBM.
Pembatasan Pengisian Belum Sepenuhnya Mengurai Antrean
Sejumlah SPBU dan APMS diketahui telah menerapkan pembatasan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite.
Kendaraan roda dua dibatasi maksimal mengisi sekitar 5 liter, sedangkan kendaraan roda empat dibatasi hingga 20 liter dalam satu kali pengisian.
Pembatasan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan stok di tengah kondisi pasokan yang terbatas.
Namun, kebijakan pembatasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila masih terdapat pihak yang mencoba mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar melalui cara-cara yang tidak sesuai ketentuan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi.
Tangki modifikasi memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan kapasitas normal kendaraan.
Jika digunakan untuk membeli BBM subsidi secara berulang, praktik tersebut berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat lain yang juga membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
BBM Diduga Dijual Kembali dengan Harga Lebih Tinggi
Persoalan semakin serius apabila BBM subsidi yang diperoleh dalam jumlah besar kemudian diduga dijual kembali kepada masyarakat melalui kios atau pengecer dengan harga jauh lebih tinggi.
Harga Pertalite di SPBU maupun APMS disebut berada di kisaran Rp10.000 per liter, sedangkan BBM yang dijual kembali melalui tingkat pengecer disebut dapat mencapai sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter.
Perbedaan harga tersebut menunjukkan adanya potensi keuntungan yang cukup besar apabila BBM subsidi dibeli dalam jumlah banyak kemudian dijual kembali.
Namun, dugaan adanya praktik penjualan kembali maupun penimbunan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penindakan aparat yang berwenang.
Yang menjadi persoalan publik adalah ketika distribusi BBM bersubsidi yang semestinya membantu masyarakat justru berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tertentu.
Akibatnya, masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan transportasi sehari-hari harus berhadapan dengan antrean panjang, keterbatasan stok, bahkan harga eceran yang jauh lebih tinggi.
Polisi Tegaskan Kendaraan Tangki Modifikasi Akan Ditindak
Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan bahwa aparat tidak akan membiarkan kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi memanfaatkan kondisi keterbatasan BBM untuk mendapatkan pasokan secara tidak wajar.
Menurutnya, pengelola SPBU maupun APMS diminta tidak melayani kendaraan yang diketahui telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kalau memang masih ada melihat kendaraan yang bermodifikasi tangki minyak mengikuti antrean di SPBU atau APMS, akan kami tindak,” kata Wisnu kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Kapolres, keterbatasan kuota pasokan membuat pengawasan harus dilakukan secara lebih ketat.
Jangan sampai BBM yang jumlahnya terbatas justru habis lebih dahulu karena adanya pembelian berulang atau penggunaan sarana penampungan yang tidak semestinya.
Tim Gabungan Dibentuk untuk Awasi Distribusi
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, tim gabungan mulai melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Kapuas Hulu.
Tim tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Polres Kapuas Hulu dan Kodim setempat.
Kapolres menyebut pembentukan tim gabungan dilakukan pada 18 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penertiban distribusi BBM.
“Makanya tanggal 18 Agustus 2026 kemarin dibentuk tim gabungan untuk pengawasan dan penertiban distribusi BBM. Di sini itu melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan yang masuk ke antrean, tetapi juga diarahkan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga memiliki tangki tidak standar menjadi salah satu bagian penting dalam pengawasan tersebut.
Bupati Minta Penimbun BBM Diproses Hukum
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan juga meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas apabila menemukan pihak yang terbukti melakukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi.
Menurutnya, tindakan hukum diperlukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi keterbatasan BBM untuk mencari keuntungan secara berlebihan.
“Kita minta siapa yang terbukti melakukan penimbunan BBM, harus diproses secara hukum, agar ada efek jera,” kata Fransiskus Diaan.
Ia menilai praktik penimbunan dapat memperburuk kondisi distribusi karena masyarakat yang membutuhkan BBM secara normal justru harus menghadapi antrean panjang.
Bupati juga mengingatkan pedagang minyak eceran agar tidak memanfaatkan kondisi keterbatasan pasokan untuk menetapkan harga yang tidak wajar.
“Jualah harga minyak yang wajar,” tegasnya.
Jangan Sampai BBM Subsidi Hanya Dinikmati Segelintir Pihak
Persoalan antrean panjang BBM di Kapuas Hulu tidak semata-mata menyangkut ketersediaan stok.
Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Jika distribusi berjalan normal, pembatasan diberlakukan secara konsisten, serta pengawasan dilakukan secara terbuka, maka masyarakat memiliki kepastian dalam mendapatkan BBM.
Sebaliknya, apabila masih terdapat kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi, melakukan pembelian berulang, menimbun, atau menjual kembali BBM subsidi dengan harga tinggi, maka persoalan antrean berpotensi terus berulang.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika antrean sudah memanjang. Pemerintah dan aparat perlu memastikan seluruh rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pasokan, pengangkutan, penyaluran di SPBU/APMS hingga distribusi kepada konsumen.
Masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak membeli BBM secara berlebihan dan tidak menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar.
Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penindakan berdasarkan bukti.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan tidak berhenti pada penertiban di lapangan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM di Kapuas Hulu.
Sebab, kelangkaan dan antrean panjang bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat membuka ruang bagi praktik spekulasi harga dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Pertanyaannya kini sederhana: ketika stok terbatas, apakah BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, atau justru lebih banyak dinikmati oleh pihak yang mampu mengambil keuntungan dari celah distribusi?
Jawaban atas persoalan tersebut membutuhkan pengawasan yang konsisten, penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, serta transparansi dalam distribusi BBM.
Hingga kini, pemerintah daerah dan aparat gabungan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM di wilayah Kapuas Hulu. Masyarakat berharap langkah tersebut benar-benar mampu mengurai antrean, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan hak masyarakat mendapatkan BBM dengan harga sesuai ketentuan tetap terlindungi.
Catatan: Dugaan penimbunan, penjualan kembali, maupun pelanggaran lainnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat berwenang. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti.
0 Komentar