JAKARTA — Pemerintah tengah membahas skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam sistem desil.
Wacana tersebut muncul dalam pembahasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah ingin memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran dan tidak banyak dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai sudah mampu.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah desil 9 dan 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Bahlil menyebut pemerintah tengah membahas mekanisme agar kelompok masyarakat yang mampu tidak lagi menikmati subsidi BBM.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil, dikutip dari Antara, Senin (11/8/2026).
Namun, pembatasan tersebut belum berarti sudah berlaku. Pemerintah masih membahas mekanisme dan dampaknya serta menyatakan penerapannya akan dilakukan secara bertahap.
Apa Itu Desil 1–10?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Secara sederhana, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi.
Gambaran sederhananya:
| Desil | Gambaran tingkat kesejahteraan |
|---|---|
| Desil 1 | Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah |
| Desil 2 | Kelompok miskin |
| Desil 3 | Kelompok hampir miskin |
| Desil 4 | Kelompok rentan miskin |
| Desil 5 | Menengah bawah |
| Desil 6 | Menengah |
| Desil 7 | Menengah atas |
| Desil 8 | Relatif mapan |
| Desil 9 | Tingkat kesejahteraan tinggi |
| Desil 10 | Tingkat kesejahteraan paling tinggi |
Artinya, semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan, sedangkan semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
Desil Bukan Sekadar Melihat Gaji
Penentuan desil tidak hanya berdasarkan besarnya pendapatan.
Gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga dapat dipengaruhi berbagai informasi, antara lain kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses pendidikan dan kesehatan, jumlah anggota keluarga serta jumlah tanggungan.
Karena itu, seseorang tidak bisa langsung menentukan dirinya masuk desil tertentu hanya dengan membandingkan nominal gaji.
Desil Bisa Berubah
Posisi desil keluarga juga tidak bersifat permanen.
Perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, kepemilikan aset maupun pemutakhiran data dapat memengaruhi posisi kesejahteraan sebuah keluarga.
Dengan demikian, keluarga yang sebelumnya berada pada desil tertentu bisa mengalami perubahan setelah data sosial ekonominya diperbarui.
Apabila masyarakat merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan data dapat ditempuh melalui mekanisme pemerintah daerah, termasuk melalui operator SIKS-NG di desa atau kelurahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Apakah Desil 9 dan 10 Tidak Boleh Beli Pertalite?
Belum tentu dan belum berlaku secara menyeluruh.
Pemerintah masih mengkaji sistem pembatasan tersebut. Desil 9 dan 10 menjadi salah satu kelompok yang dibahas karena pemerintah menilai masyarakat dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan lebih besar untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian.
“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa,” kata Purbaya, dikutip Antara, Selasa (12/8/2026).
Jadi, belum tepat jika dikatakan seluruh masyarakat desil 9 dan 10 saat ini sudah dilarang membeli Pertalite.
Bukan Berarti Harga Pertalite Langsung Naik
Poin penting lainnya, pembahasan pemerintah bukan semata-mata mengenai kenaikan harga Pertalite.
Yang sedang dikaji adalah penentuan siapa yang berhak menikmati subsidi.
Jika skema pembatasan berdasarkan desil benar-benar diterapkan, arah kebijakannya adalah agar kelompok masyarakat yang dianggap mampu beralih menggunakan BBM nonsubsidi, sementara subsidi lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, isu utama dalam kebijakan ini bukan sekadar “Pertalite naik atau tidak”, melainkan siapa yang berhak memperoleh subsidi BBM dan bagaimana pemerintah memastikan data kesejahteraan yang digunakan benar-benar akurat.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penerapannya perlu menunggu keputusan resmi pemerintah beserta mekanisme teknisnya.
0 Komentar