JAKARTA — Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur berbagai aspek pekerjaan ojek online (ojol), mulai dari layanan transportasi penumpang, jasa kurir, hingga layanan pesan-antar makanan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan finalisasi Perpres tersebut telah dilakukan melalui rapat yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan DPR, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta sejumlah anggota kabinet lainnya.
“Alhamdulillah kami telah merampungkan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja,” kata Dasco, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, cakupan Perpres nantinya tidak hanya mengatur transportasi penumpang, tetapi juga seluruh layanan yang diberikan oleh pengemudi dan pekerja transportasi online.
Dengan demikian, layanan pengiriman barang atau kurir serta pesan-antar makanan seperti GrabFood dan GoFood juga masuk dalam pengaturan.
Tarif Dibagi Berdasarkan Jenis Layanan
Dasco menjelaskan, tarif untuk masing-masing jenis layanan akan diatur lebih lanjut melalui kementerian yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Untuk layanan angkutan orang, pengaturan tarif akan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, tarif untuk layanan pengiriman barang dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan diatur Komdigi, tarif angkutan orang diatur Kemenhub. Pelaku transportasi online akan dinaungi Kementerian UMKM,” jelas Dasco.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian regulasi terhadap berbagai jenis pekerjaan yang berkembang dalam ekosistem transportasi online.
Tidak Hanya Mengatur Ojek Penumpang
Selama ini, pembahasan mengenai regulasi ojol banyak dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang. Namun, Perpres yang sedang difinalisasi tersebut memiliki cakupan lebih luas.
Pemerintah juga memasukkan pekerja yang menjalankan layanan kurir dan pesan-antar makanan dalam kerangka pengaturan.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tata kelola, perlindungan, serta mekanisme tarif bagi para pelaku transportasi online sesuai dengan jenis layanan yang mereka jalankan.
Sementara itu, aturan teknis mengenai besaran tarif masing-masing layanan akan ditetapkan oleh kementerian terkait sesuai kewenangannya.
Pemerintah dan DPR kini telah menyelesaikan tahap finalisasi, sehingga masyarakat masih menunggu penerbitan resmi Perpres tersebut beserta aturan turunan yang akan mengatur lebih detail mengenai tarif dan perlindungan bagi pekerja transportasi online.
0 Komentar