Didemo Para Peladang, Gubernur Kalbar Tegaskan Tak Akan Cabut Perda Nomor 1 Tahun 2022
Ria Norsan: Perda Peladang Dibuat untuk Memberikan Perlindungan Hukum, Polemik Karhutla Harus Berbasis Fakta
PONTIANAK — Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2026).
Massa menyampaikan penolakan terhadap wacana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menjalankan tradisi perladangan secara turun-temurun.
Selain persoalan perda, massa juga membawa sejumlah isu lain, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan masyarakat adat, konflik agraria, Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan rakyat, penggunaan APBD hingga desakan percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Aksi kemudian mendapat respons langsung dari pemerintah daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan sejumlah anggota DPRD turun menemui massa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Di hadapan para peladang, Ria Norsan secara tegas menyatakan dirinya tidak akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022.
“Saya tidak akan cabut Perda Nomor 1 Tahun 2022,” tegas Norsan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi, mengingat sebelumnya berkembang kekhawatiran di tengah masyarakat peladang mengenai masa depan regulasi yang selama ini menjadi salah satu dasar hukum aktivitas perladangan berbasis kearifan lokal.
Ketua DPRD Kalbar: Perda Akan Dikawal
Sikap serupa disampaikan Ketua DPRD Kalbar Aloysius.
Ia menilai Perda Nomor 1 Tahun 2022 memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan tradisi perladangan.
“Kita tidak akan mencabut perda tersebut, kecuali undang-undangnya dicabut,” kata Aloysius di hadapan massa.
Menurutnya, keberadaan perda tersebut perlu dipertahankan sebagai instrumen perlindungan masyarakat peladang.
“Perda ini sangat bagus untuk memayungi dan melindungi masyarakat peladang. Kita kawal bersama-sama perda ini,” ujarnya.
Namun, dalam menghadapi kondisi karhutla, pemerintah tetap dituntut memastikan pembukaan lahan dilakukan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kebakaran yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Martinus Soroti Mekanisme Pencabutan Perda
Mantan anggota DPRD Kalbar Martinus Sudarno turut menyampaikan kritik dalam aksi tersebut.
Martinus meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022.
Ia mengatakan, pencabutan sebuah peraturan daerah harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Martinus, terdapat mekanisme legislative review maupun judicial review dalam menguji keberadaan suatu peraturan daerah.
Ia mengaku memahami proses lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2022 karena pernah menjadi anggota DPRD Kalbar dan ikut terlibat dalam pembahasannya.
Martinus juga mempertanyakan kesiapan pemerintah apabila masyarakat peladang nantinya diminta meninggalkan metode pembukaan lahan yang selama ini mereka gunakan.
Ia menyinggung gagasan pemberian alat pertanian seperti traktor kepada masyarakat peladang.
“Enak saja Presiden menyatakan nanti peladang dikasih traktor. Memangnya traktor itu tidak pakai minyak?” sindirnya.
Menurut Martinus, kehidupan masyarakat peladang tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman. Aktivitas berladang juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang justru mematikan mata pencaharian masyarakat.
Norsan: Perda Dibuat untuk Melindungi Masyarakat Tradisional
Di hadapan massa, Ria Norsan menjelaskan latar belakang lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2022.
Menurutnya, perda tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kalbar.
“Perda Nomor 1 Tahun 2022 ini kesepakatan gubernur dan legislatif. Ini adalah penegasan supaya masyarakat tradisional yang membuka lahan dua hektare mendapat perlindungan hukum,” jelas Norsan.
Norsan menilai persoalan perladangan di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial, budaya dan kehidupan masyarakat lokal.
Ia bahkan mengaku memahami kehidupan masyarakat peladang karena pernah tinggal di Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak.
“Kalau bicara ladang, saya paham,” ujarnya.
Meski demikian, Norsan mengakui posisinya sebagai gubernur tidak sederhana.
Di satu sisi, dirinya merupakan kepala daerah yang dipilih masyarakat Kalimantan Barat. Namun di sisi lain, gubernur juga berada dalam sistem pemerintahan yang harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, Norsan mengatakan dirinya akan mencari argumentasi dan dasar hukum yang kuat untuk dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.
“Cuma saya perlu alasan-alasan yang kuat untuk didiskusikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Kalau perlu tokoh adat ikut dengan saya,” tegasnya.
Peladang Bantah Menjadi Penyebab Utama Karhutla
Panglima Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) Kalbar, Andreas, juga menyampaikan keberatan terhadap anggapan bahwa aktivitas peladang menjadi penyebab utama karhutla di Kalimantan Barat.
Menurut Andreas, pemerintah seharusnya memastikan sumber kebakaran berdasarkan pemeriksaan lapangan dan data.
Ia bahkan menantang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melihat langsung lokasi titik api ketika berkunjung ke Kalimantan Barat.
“Saya tantang Presiden dan Menteri Kehutanan yang kunjungan ke Kalbar untuk melihat apakah itu dari peladang atau bukan titik apinya,” kata Andreas.
Andreas juga menyatakan masyarakat peladang tidak melakukan aktivitas berladang di kawasan gambut.
“Itu titik api di tanah gambut. Kami peladang tidak pernah berladang di tanah gambut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak peladang. Untuk memastikan penyebab suatu kebakaran, tetap diperlukan pemeriksaan lapangan, data titik panas, kondisi lahan, sumber api, pola penjalaran api, status dan penguasaan lahan serta alat bukti lainnya.
Dengan demikian, penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa karhutla tidak semestinya hanya didasarkan pada asumsi atau generalisasi.
Aliansi Khawatir Terjadi Kriminalisasi
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat, Endro Ronianus, mengatakan pencabutan perda dikhawatirkan membuka kembali ruang kriminalisasi terhadap masyarakat peladang.
Menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2022 selama ini menjadi salah satu acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas perladangan berbasis kearifan lokal.
Ia menilai pencabutan regulasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.
Endro juga menyoroti penerapan pola pembukaan lahan tanpa bakar.
Menurutnya, perubahan metode tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat, tetapi membutuhkan dukungan nyata berupa peralatan, pupuk, pembiayaan serta pendampingan.
Ia juga mempertanyakan kemampuan masyarakat apabila seluruh proses pembukaan lahan harus dilakukan dengan metode yang membutuhkan biaya lebih besar.
Persoalan HGU hingga Pertambangan Rakyat
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat juga menyampaikan persoalan agraria.
Mereka meminta pemerintah memastikan penetapan Hak Guna Usaha (HGU) tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat yang secara historis menguasai atau mengelola lahan.
Selain itu, massa juga menyoroti persoalan pertambangan rakyat.
Mereka mendorong pemerintah mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan pertambangan melalui mekanisme perizinan yang sah.
Massa juga meminta pemerintah lebih memperhatikan penggunaan APBD agar diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik.
Desak UU Masyarakat Adat Segera Disahkan
Tidak hanya persoalan perda, Aliansi juga mendorong pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Menurut mereka, keberadaan regulasi khusus tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk dalam persoalan tanah, kehidupan sosial, tata kelola wilayah serta penyelesaian konflik.
Mereka menilai perlindungan masyarakat adat tidak cukup hanya mengandalkan regulasi daerah, tetapi membutuhkan kepastian hukum yang lebih komprehensif di tingkat nasional.
Perda Dipertahankan, Karhutla Tetap Harus Dicegah
Polemik Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada akhirnya mempertemukan dua kepentingan besar.
Pertama, kepentingan masyarakat peladang untuk mempertahankan tradisi dan memperoleh kepastian hukum.
Kedua, kepentingan pemerintah untuk memastikan aktivitas pembukaan lahan tidak menyebabkan kebakaran, kerusakan lingkungan maupun dampak kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat luas.
Karena itu, mempertahankan perda tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas untuk melakukan pembakaran lahan.
Sebaliknya, upaya mencegah karhutla juga tidak semestinya dilakukan dengan menggeneralisasi seluruh masyarakat peladang sebagai penyebab kebakaran.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, proses penegakan hukum harus tetap didasarkan pada fakta, bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Norsan Minta Masyarakat Tidak Khawatir
Di tengah polemik tersebut, Ria Norsan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022.
Namun, ia menyatakan masih perlu menyiapkan dasar hukum dan argumentasi yang kuat untuk membicarakan persoalan tersebut dengan pemerintah pusat.
Sikap tersebut menjadi respons langsung terhadap keresahan masyarakat yang khawatir kehilangan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas perladangan tradisional.
Aksi di depan Gedung DPRD Kalbar juga memperlihatkan bahwa persoalan Perda Perladangan bukan sekadar persoalan mengenai boleh atau tidaknya membuka lahan.
Di balik polemik tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih luas, yakni hak masyarakat adat, mata pencaharian, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, pencegahan karhutla, konflik agraria dan kepastian hukum.
Kini tantangan pemerintah adalah mencari titik temu antara perlindungan kearifan lokal dan kewajiban menjaga lingkungan.
Perda Nomor 1 Tahun 2022 dipertahankan, tetapi pencegahan karhutla tetap harus diperkuat. Masyarakat peladang membutuhkan kepastian hukum, sementara pemerintah membutuhkan mekanisme pengawasan yang tegas dan berbasis bukti.
Dengan demikian, penyelesaian polemik tidak berhenti pada pertanyaan apakah perda dicabut atau dipertahankan, tetapi bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara adil, terukur, dan tetap mampu melindungi masyarakat sekaligus mencegah karhutla.
Fredy Legito
0 Komentar