PONTIANAK — Wacana pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal kembali menuai perhatian.
Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Gubernur Kalimantan Barat untuk mencabut regulasi yang selama ini menjadi salah satu dasar pengaturan aktivitas perladangan masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Anggota DPRD Kalimantan Barat Niken Tia Tantina meminta pemerintah berhati-hati dan tidak mengambil kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat peladang.
Menurut Niken, karhutla merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyederhanakan sumber masalah atau menempatkan masyarakat peladang sebagai kelompok yang paling mudah dipersalahkan.
“Kita tidak boleh menyelesaikan Karhutla dengan mencari pihak yang paling lemah untuk disalahkan. Negara harus tegas kepada setiap penyebab kebakaran, tetapi juga wajib adil kepada masyarakat yang selama turun-temurun menjaga kehidupannya melalui kearifan lokal. Jangan sampai atas nama menyelamatkan hutan, kita justru menghilangkan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup bersama hutan,” katanya, Minggu (23/8/2026).
Perda 1 Tahun 2022 Tidak Lahir dari Ruang Kosong
Niken mengingatkan bahwa Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tidak lahir tanpa landasan. Menurutnya, pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dikenal dalam kerangka hukum nasional.
Ia merujuk pada ketentuan dalam regulasi lingkungan hidup nasional yang tetap memberikan perhatian terhadap kearifan lokal dalam konteks pembukaan lahan oleh masyarakat.
Pengaturan lebih konkret juga disebut terdapat dalam Pasal 273 PP Nomor 22 Tahun 2021, termasuk ketentuan mengenai batas maksimal dua hektare per kepala keluarga, penggunaan sekat bakar dan penanaman varietas lokal.
“Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 bukan menciptakan ketentuan dua hektare dari nol. Norma nasionalnya sudah ada. Daerah kemudian mengaturnya secara lebih konkret agar pelaksanaannya memiliki batas, sekat bakar, mekanisme pemberitahuan, pengawasan, pembinaan, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Karena itu, menurut Niken, pembahasan mengenai pencabutan Perda harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada persoalan apakah regulasi tersebut masih diperlukan atau tidak.
Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan adanya mekanisme pengaturan dan perlindungan bagi masyarakat setelah regulasi daerah tersebut dicabut.
Jika Dicabut, Siapa Lindungi Peladang?
Niken mempertanyakan konsekuensi apabila Perda tersebut benar-benar dicabut tanpa adanya aturan atau mekanisme pengganti yang jelas.
Menurutnya, pencabutan regulasi daerah tidak otomatis menghapus norma nasional mengenai kearifan lokal. Namun, pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi kekosongan mekanisme di tingkat daerah.
“Pertanyaan DPRD bukan hanya apakah Perda ini harus dicabut. Pertanyaannya adalah, setelah dicabut siapa yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat peladang? Siapa yang mengatur praktiknya agar tetap terbatas dan terkendali? Dan apakah pencabutan Perda benar-benar dapat dibuktikan akan mengurangi Karhutla?” tanyanya.
Ia menilai setiap kebijakan penanganan karhutla harus didukung data yang kuat.
Pemerintah diminta membuka data mengenai jumlah dan lokasi hotspot, hasil pemeriksaan lapangan, status penguasaan lahan, kawasan gambut, serta titik kebakaran yang berada di lahan masyarakat maupun kawasan konsesi perusahaan.
Data tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak dibangun berdasarkan asumsi semata.
Ketegasan Harus Berlaku untuk Semua
Niken menegaskan dirinya mendukung langkah tegas pemerintah dalam menangani karhutla.
Namun, ketegasan tersebut harus diterapkan secara adil kepada seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, apabila masyarakat peladang diwajibkan mematuhi berbagai pembatasan, maka perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pemegang konsesi lainnya juga harus mendapatkan pengawasan yang serius.
Pemerintah, lanjut Niken, perlu memastikan kesiapan sarana pemadam, ketersediaan sumber air, patroli lapangan, pengelolaan tata air, hingga respons cepat ketika ditemukan titik panas.
Penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah api membesar. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi bagian utama dari sistem pengendalian kebakaran.
“Kami mendukung ketegasan terhadap Karhutla. Tetapi ketegasan tanpa keadilan akan melahirkan persoalan baru. Negara harus hadir mencegah api, menindak pelanggaran, mengawasi korporasi, dan pada saat yang sama melindungi masyarakat yang menjalankan kearifan lokal secara bertanggung jawab,” terangnya.
DPRD Diminta Kawal dengan Data, Bukan Sekadar Perdebatan
Niken mendorong DPRD Kalimantan Barat melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil sikap terhadap masa depan Perda Nomor 1 Tahun 2022.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu diminta menyampaikan data secara transparan, mulai dari penyebab karhutla, distribusi hotspot berdasarkan status penguasaan lahan, hasil verifikasi lapangan, kawasan gambut yang terdampak, hingga temuan kebakaran di wilayah konsesi.
Selain pemerintah dan DPRD, masyarakat peladang, tokoh adat, akademisi, ahli lingkungan, pemerintah kabupaten/kota serta kelompok masyarakat terdampak juga perlu dilibatkan dalam pembahasan.
Partisipasi berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara adil di lapangan.
Niken menilai persoalan karhutla tidak semestinya diposisikan sebagai pertentangan antara perlindungan lingkungan dan kearifan lokal.
Keduanya, kata dia, justru harus berjalan beriringan.
“Kita harus memadamkan api, bukan memadamkan kearifan lokal. Kita harus menghentikan Karhutla, bukan menghilangkan perlindungan hukum bagi masyarakat peladang,” pungkasnya.
Kini, tantangan pemerintah bukan hanya bagaimana menekan angka karhutla, tetapi juga bagaimana memastikan kebijakan yang diambil tetap memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Penanganan karhutla membutuhkan ketegasan, tetapi ketegasan harus berdiri di atas data, keadilan dan penegakan hukum yang berlaku untuk semua pihak.
Fredy Legito
0 Komentar