KAPUAS HULU, KALBAR — Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat regulasi terkait disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Disiplin PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (20/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Kegiatan dibuka Kepala Divisi P3H, Lanang Dwi Kurniawan, dan diikuti sejumlah unsur pemerintah daerah serta instansi terkait.
Pembahasan regulasi tersebut menjadi penting karena PPPK merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang memiliki kewajiban menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.
Jangan Sampai Regulasi Bertabrakan dengan Aturan Lebih Tinggi
Dalam pembahasan, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menekankan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar formalitas administratif.
Pengharmonisasian diperlukan untuk memastikan setiap norma yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati memiliki landasan hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Kepala Divisi P3H Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pembentukan regulasi daerah.
Dengan adanya proses tersebut, substansi rancangan peraturan dapat diperiksa dan diselaraskan sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Rancangan Perbup ini sebelumnya telah dibahas pada 6 Agustus 2026. Pembahasan lanjutan dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah substansi dan pasal yang terdapat dalam rancangan regulasi.
Atur Kewajiban, Larangan hingga Hukuman Disiplin
Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut disiapkan sebagai pedoman dalam pembinaan sekaligus penegakan disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Regulasi nantinya tidak hanya mengatur mengenai kewajiban dan larangan PPPK, tetapi juga mencakup mekanisme pemeriksaan apabila terjadi dugaan pelanggaran disiplin hingga proses penjatuhan hukuman disiplin.
Dengan adanya aturan yang lebih jelas, proses penegakan disiplin diharapkan tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian mengenai mekanisme pemeriksaan juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi PPPK sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran disiplin dapat ditangani secara proporsional.
Di sisi lain, aturan tersebut diharapkan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menjaga kualitas kinerja aparatur dan meningkatkan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berpedoman pada Ketentuan Nasional
Penyusunan Rancangan Perbup Kapuas Hulu juga merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai manajemen PPPK.
Dalam materi pembahasan disebutkan bahwa pengaturan tersebut berkaitan dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan disiplin PPPK sesuai karakteristik instansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, regulasi tingkat kabupaten harus tetap berada dalam koridor aturan nasional.
Artinya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memastikan bahwa ketentuan mengenai pelanggaran, pemeriksaan, sanksi, serta mekanisme penegakan disiplin tidak menimbulkan norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Libatkan Banyak Unsur
Rapat harmonisasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan.
Di antaranya perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Kelompok Kerja 5 Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Pembahasan dilakukan terhadap substansi rancangan, termasuk penyempurnaan norma dan pasal-pasal yang mengatur disiplin PPPK.
Harmonisasi Dinyatakan Selesai
Setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan, seluruh pihak menyepakati bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Disiplin PPPK telah selesai dilaksanakan.
Selanjutnya, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai bagian dari tahapan lanjutan pembentukan regulasi tersebut.
Penyelesaian harmonisasi ini menjadi langkah awal sebelum regulasi memasuki tahapan berikutnya hingga nantinya dapat ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Bukan Sekadar Menghukum, Tetapi Membentuk Aparatur yang Profesional
Kehadiran Perbup tentang Disiplin PPPK diharapkan tidak semata-mata menjadi instrumen pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.
Lebih jauh, regulasi tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja aparatur yang disiplin, profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.
Aturan yang jelas juga dapat memberikan kepastian bagi PPPK mengenai hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kedinasan.
Dengan demikian, penerapan disiplin dapat berjalan secara objektif dan terukur, sementara masyarakat sebagai penerima pelayanan publik mendapatkan kepastian bahwa aparatur pemerintah bekerja berdasarkan standar dan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan memastikan implementasi regulasi nantinya dilakukan secara konsisten, transparan dan tidak tebang pilih.
Sebab, penegakan disiplin aparatur pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepatuhan pegawai terhadap aturan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sumber: Humas Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
0 Komentar