MEDAN – Penunjukan Erfin Fachrurrazi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) TKN Kompas Nusantara, yang juga Ketua Umum Pagar UNRI Prabowo–Gibran untuk Rakyat Indonesia, Adi Warman Lubis, mempertanyakan dasar pertimbangan penunjukan tersebut dan mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mengedepankan prinsip transparansi serta sistem merit dalam setiap pengisian jabatan strategis.
Menurut Adi, meskipun jabatan Plh bersifat sementara, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan, mengawal pelaksanaan kebijakan daerah, serta memastikan birokrasi berjalan secara efektif. Karena itu, penunjukan seorang Plh Sekda dinilai tidak dapat dipandang sebagai sekadar penugasan administratif.
"Walaupun statusnya hanya Plh, jabatan Sekda bukanlah posisi biasa. Plh Sekda tetap menjalankan fungsi strategis sebagai koordinator birokrasi. Karena itu, penunjukannya tidak boleh dianggap sekadar formalitas," ujar Adi Warman Lubis.
Jabatan Strategis Dinilai Memerlukan Pengalaman dan Pemahaman Mendalam
Adi menilai jabatan Sekretaris Daerah membutuhkan figur yang memahami secara utuh karakter birokrasi, kultur organisasi, hingga dinamika lintas perangkat daerah. Menurutnya, kemampuan tersebut tidak hanya diperoleh dari kompetensi administratif, tetapi juga melalui pengalaman panjang di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia berpandangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis tersebut telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai terhadap kompleksitas birokrasi Pemerintah Kota Medan.
"Mengelola birokrasi sebesar Kota Medan membutuhkan pengalaman, adaptasi, dan pemahaman yang tidak diperoleh dalam waktu singkat. Karena itu, publik tentu bertanya mengenai pertimbangan yang digunakan dalam penunjukan ini," katanya.
Pertanyakan Penerapan Sistem Merit
Lebih lanjut, Adi menyoroti keberadaan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang telah lama mengabdi dan dinilai memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, apabila terdapat pejabat senior yang tidak menjadi pilihan, masyarakat berhak mengetahui parameter dan mekanisme yang digunakan dalam proses penunjukan.
"Di lingkungan Pemko Medan terdapat banyak pejabat yang telah bertahun-tahun mengabdi dan memahami dinamika pemerintahan daerah. Ketika mereka tidak menjadi pilihan, masyarakat tentu berhak mengetahui apa ukuran dan pertimbangan yang digunakan," ujarnya.
Adi menambahkan, keterbukaan mengenai dasar penunjukan pejabat penting sebagai bentuk implementasi prinsip sistem merit, yakni sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang menempatkan kompetensi, kinerja, integritas, dan profesionalisme sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan.
Minta Dasar Pertimbangan Disampaikan Secara Terbuka
Menurut Adi, hak prerogatif kepala daerah dalam menunjuk pejabat memang harus dihormati. Namun, penggunaan kewenangan tersebut juga perlu disertai dengan penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menilai keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
"Keputusan ini memang merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun setiap kebijakan publik juga perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semakin terbuka dasar pertimbangannya, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan birokrasi Kota Medan," tegasnya.
Harapkan Profesionalisme dalam Pengisian Jabatan Definitif
Adi juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah secara definitif nantinya benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.
Menurutnya, pengisian jabatan strategis hendaknya mengutamakan kualitas sumber daya manusia, rekam jejak, kompetensi, integritas, serta pengalaman birokrasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia berharap seluruh proses berjalan secara objektif sehingga mampu memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Medan terkait pandangan yang disampaikan Adi Warman Lubis mengenai penunjukan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada Pemerintah Kota Medan maupun pihak terkait apabila ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar