Breaking News

Pengiriman 75 Ribu Bibit Sawit Palsu Digagalkan di Bandara Radin Inten II

Sindikat Bibit Sawit Diduga Palsu Digagalkan di Bandara Radin Inten II, Hampir 76 Ribu Butir Diamankan; Negara Buru Aktor Utama Jaringan Perdagangan Ilegal


LAMPUNG – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Lampung berhasil menggagalkan upaya pengiriman puluhan ribu bibit kelapa sawit yang diduga palsu dan tidak memenuhi ketentuan karantina di Terminal Kargo Bandara Radin Inten II, Lampung. Sebanyak 75.992 butir bibit kelapa sawit yang dikemas dalam 170 paket berhasil diamankan sebelum dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.


Pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam melindungi petani, menjaga kualitas perkebunan nasional, serta mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi merusak sektor perkebunan.


Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa bibit-bibit tersebut diduga dipasarkan melalui berbagai platform perdagangan elektronik dengan harga jauh di bawah harga bibit resmi.


Menurutnya, sindikat memanfaatkan tingginya kebutuhan bibit sawit dengan menawarkan produk murah sehingga menarik minat para petani yang belum mengetahui perbedaan antara bibit resmi dan bibit yang diduga ilegal.


"Harga bibit yang dijual hanya sekitar Rp1.300 per butir, sedangkan bibit resmi dari PPKS mencapai sekitar Rp8.300 per butir. Petani sering baru menyadari telah tertipu setelah tanaman memasuki usia produksi tiga hingga empat tahun, ketika hasil panen rendah bahkan tidak menghasilkan buah," ungkapnya.


Berdasarkan hasil verifikasi bersama para ahli, termasuk dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), bibit maupun dokumen sertifikat yang menyertainya diduga tidak asli sehingga tidak memenuhi standar sebagai benih unggul yang layak dipasarkan.


Selain merugikan petani secara ekonomi, bibit yang tidak melalui prosedur karantina juga dinilai berpotensi membawa hama maupun penyakit tanaman yang dapat mengancam perkebunan sawit di berbagai daerah.


Data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung memperkirakan peredaran bibit sawit ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp42 miliar per tahun apabila tidak segera dihentikan.


Hasil penelusuran awal juga mengungkap adanya dugaan modus operandi yang cukup terorganisir. Para pelaku diduga menggunakan identitas palsu, menyamarkan isi paket sebagai barang lain, hingga mengirimkan paket langsung ke loket jasa ekspedisi untuk mengurangi jejak transaksi.


Saat ini, Badan Karantina Indonesia bersama Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung masih melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan yang diduga berada di balik peredaran bibit sawit ilegal tersebut.


Penyelidikan juga diarahkan untuk menelusuri akun-akun marketplace yang diduga digunakan sebagai sarana pemasaran bibit kepada masyarakat.


Kepala Barantin menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik perdagangan benih ilegal yang dapat merugikan petani, mengganggu produktivitas perkebunan, serta mengancam ketahanan sektor pertanian nasional.


"Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh lengah. Siapa pun yang memperdagangkan bibit ilegal serta merugikan petani akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.


Pemerintah juga mengimbau masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha perkebunan, agar membeli bibit hanya dari produsen atau penangkar resmi yang memiliki sertifikasi dan legalitas yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas tanaman, meningkatkan produktivitas kebun, serta melindungi investasi petani dalam jangka panjang.


(Indri Oktaviani/ Fredy Legito)

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.