Pengamat Kritik Rencana Alih Status Guru PPPK: Jangan Jadikan Tes PNS sebagai Jalan Berliku Menuju Kesejahteraan
Ubaid Matraji Sebut Pemerintah Harus Berani Berikan Afirmasi bagi Guru Honorer dan Menjamin Upah Layak
JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mendapat sorotan. Kebijakan yang disebut akan membuka peluang perubahan status guru PPPK tersebut dinilai perlu dikaji secara serius agar tidak justru menambah persoalan baru bagi tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdi di dunia pendidikan.
Pemerintah disebut menyiapkan dua skema dalam pengalihan status tersebut. Pertama, guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, guru PPPK penuh waktu disebut berpeluang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 melalui mekanisme tes yang disiapkan pemerintah.
Rencana tersebut kemudian menuai kritik dari Pengamat Pendidikan sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji.
Menurut Ubaid, pemerintah seharusnya tidak menjadikan mekanisme tes sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan status dan kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun.
Ia bahkan menilai rencana tes untuk menjadi PNS bagi guru honorer sebagai bentuk kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan guru.
“Melakukan tes PNS untuk para guru honorer adalah akal-akalan. Padahal tes PNS ada batas usianya. Sedangkan guru honorer banyak yang sudah berusia 40 hingga 50 tahun. Lebih baik, pemerintah membuat kebijakan afirmasi untuk guru yang pengabdiannya sudah puluhan tahun,” kata Ubaid saat on air dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (26/8/2026).
Persoalan Bukan Sekadar Status Kepegawaian
Ubaid menilai pemerintah perlu melihat persoalan guru secara lebih luas. Menurutnya, problem utama yang dihadapi sebagian guru bukan hanya mengenai apakah mereka berstatus honorer, PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu atau PNS.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah kepastian penghasilan, penghargaan terhadap masa pengabdian, kepastian pekerjaan dan jaminan kesejahteraan.
Karena itu, apabila tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan guru, kebijakan tersebut seharusnya diarahkan langsung pada peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan penghasilan yang layak kepada para pendidik.
Ia mempertanyakan urgensi perubahan status apabila pada akhirnya guru tetap harus melewati proses panjang sebelum memperoleh kepastian kesejahteraan.
“Kalau memang (tujuannya) untuk sejahtera, ya langsung saja. PNS pusat dan daerah sama-sama PNS. Jadi langsung dibayar saja,” ungkapnya.
Ubaid juga berpendapat pemerintah dapat memperkuat dukungan anggaran kepada daerah apabila persoalan pembayaran dan kesejahteraan guru menjadi kendala.
“Saya juga melihat tidak ada urgensi untuk memindahkan status honorer dari daerah ke pusat. Tinggal transfer saja ke daerah kalau memang mau mensejahterakan,” lanjutnya.
Guru Senior Jangan Terjebak Persoalan Batas Usia
Salah satu persoalan yang disoroti Ubaid adalah keberadaan guru honorer yang telah berusia relatif lanjut namun tetap aktif mengajar.
Menurutnya, kebijakan pengangkatan melalui tes berpotensi menjadi persoalan bagi guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun tetapi menghadapi keterbatasan usia untuk mengikuti seleksi tertentu.
Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan afirmasi yang mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman mengajar, kompetensi, kebutuhan sekolah dan kontribusi guru terhadap pendidikan.
Pendekatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi alternatif untuk memastikan guru yang telah lama mengabdi tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administratif.
Namun demikian, mekanisme afirmasi tetap perlu dirancang secara transparan, memiliki standar kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem kepegawaian negara.
Jangan Terlalu Banyak Istilah, Kesejahteraan Harus Terasa
Ubaid juga mengkritik banyaknya istilah dan skema yang muncul dalam kebijakan terkait tenaga pendidik.
Menurut dia, pemerintah perlu menyederhanakan persoalan dengan melihat kebutuhan paling mendasar seorang guru.
“Jangan menggunakan banyak istilah jika tujuannya memang untuk membuat guru sejahtera,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa guru merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas pendidikan nasional. Karena itu, persoalan kesejahteraan guru tidak seharusnya diperlakukan semata-mata sebagai persoalan administrasi kepegawaian.
Kepastian status memang penting. Namun, kepastian penghasilan dan perlindungan terhadap guru juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Ubaid Soroti Upah Guru yang Dinilai Belum Layak
Selain persoalan status, Ubaid menyoroti masih adanya guru yang memperoleh penghasilan sangat rendah.
Ia mendorong pemerintah menetapkan standar penghasilan yang lebih layak bagi tenaga pendidik sehingga tidak ada lagi guru yang menerima bayaran yang menurutnya tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan.
“Guru harus punya upah minimum. Jangan ada lagi guru yang digaji Rp100 ribu atau Rp300 ribu,” ujarnya.
Menurut Ubaid, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena guru memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membentuk generasi masa depan.
Ia juga menyinggung perlunya pemerintah memperjelas jenjang atau klasifikasi guru agar kebijakan pengupahan dan pengembangan profesi tidak menimbulkan kesenjangan yang dinilai diskriminatif.
“Kedua, pemerintah harus strata atau kelas guru. Karena itu sangat diskriminatif,” katanya.
Kesejahteraan Guru Berkaitan dengan Masa Depan Pendidikan
Perdebatan mengenai status guru PPPK pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi aparatur negara.
Di balik persoalan tersebut terdapat persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana negara memastikan profesi guru tetap menarik bagi generasi muda.
Ubaid mengingatkan, apabila persoalan kesejahteraan dan kepastian karier guru tidak segera diselesaikan, profesi tersebut berpotensi semakin kurang diminati.
Menurutnya, anak-anak muda perlu melihat profesi guru sebagai pekerjaan yang memiliki masa depan, kepastian dan penghargaan yang layak.
“Kalau persoalan ini tidak kunjung selesai, tidak akan ada anak-anak yang tertarik menjadi guru yang tidak jelas tugasnya dan kesejahteraannya,” tutupnya.
Pemerintah Dituntut Tidak Berhenti pada Perubahan Status
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan status kepegawaian bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan guru, kebijakan harus menyentuh persoalan secara menyeluruh, mulai dari kepastian status, penghasilan layak, perlindungan kerja, pengembangan kompetensi, jenjang karier hingga penghargaan terhadap masa pengabdian.
Rencana pengalihan guru PPPK menjadi penuh waktu maupun peluang menuju status PNS juga perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, batas usia, masa pengabdian, kebutuhan formasi serta perlakuan terhadap guru yang tidak memenuhi persyaratan tertentu.
Sebab, bagi para guru yang telah bertahun-tahun berada di ruang kelas, kebijakan kepegawaian bukan sekadar perubahan nomenklatur.
Di balik setiap status kepegawaian terdapat kehidupan keluarga, masa pengabdian dan masa depan seorang pendidik.
Karena itu, pemerintah dituntut memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan kepastian dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar melahirkan perubahan istilah dan skema administratif.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa banyak istilah baru yang diperkenalkan, melainkan seberapa nyata perubahan tersebut dirasakan guru di ruang kelas dan dalam kehidupan sehari-hari.
0 Komentar