PONTIANAK — Penertiban sejumlah bangunan dan lapak di wilayah Kecamatan Pontianak Timur menuai keberatan dari salah seorang warga yang mengaku telah puluhan tahun tinggal dan mencari nafkah di lokasi tersebut.
Warga mempertanyakan alasan penertiban yang menurutnya terkesan hanya menyasar tempat usahanya, sementara sejumlah bangunan maupun aktivitas lain di sekitar lokasi disebut masih tetap ada.
Namun, Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur menegaskan bahwa langkah penertiban tidak dilakukan karena persoalan pribadi ataupun kepentingan tertentu. Penataan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan aturan, menjaga ketertiban kawasan, mengembalikan fungsi fasilitas umum dan saluran air, memperhatikan keselamatan masyarakat, serta mendukung program penataan wilayah.
Camat Pontianak Timur, Syarifah Welly, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa persoalan bangunan tersebut sebenarnya bukan persoalan yang baru muncul.
Menurutnya, upaya pembinaan dan penertiban telah dilakukan sejak sebelumnya oleh instansi terkait, termasuk melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pemilik bangunan disebut telah diberikan pembinaan, surat peringatan, hingga kesempatan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
“Ini bukan persoalan yang baru muncul sekarang. Sebelumnya sudah dilakukan pembinaan, sudah diberikan pernyataan dan surat perintah untuk membongkar sendiri. Jadi prosesnya sudah berjalan,” ujar Camat dalam penjelasannya.
Penertiban Mengacu Aturan Penataan PKL
Camat menjelaskan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak memiliki dasar aturan yang harus dipatuhi bersama.
Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tibum).
Keberadaan regulasi tersebut, pada dasarnya, bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan penertiban terhadap pelaku usaha informal, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah dan kepentingan umum dalam menjaga ketertiban kota.
Penataan PKL diarahkan untuk menciptakan keindahan kota, menjaga ketertiban umum, serta memberikan ruang usaha yang layak bagi pelaku usaha informal.
Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan trotoar dan fasilitas umum tetap harus memperhatikan fungsi utama kawasan tersebut.
PKL tidak diperkenankan menggunakan fasilitas umum secara permanen atau meninggalkan gerobak dan perlengkapan usaha sehingga mengganggu fungsi trotoar, akses masyarakat, saluran, maupun fasilitas publik lainnya.
Penataan Kawasan dan Saluran Air Jadi Pertimbangan
Selain persoalan administrasi dan ketentuan penataan wilayah, keberadaan bangunan di lokasi tersebut juga disebut berkaitan dengan program pemerintah dalam membersihkan serta memperbaiki saluran air.
Wilayah Tanjung Hulu dan Tanjung Hilir, menurut pihak kecamatan, merupakan kawasan yang membutuhkan perhatian serius terkait persoalan saluran dan genangan air.
Karena itu, pemerintah sebelumnya telah menjalankan program pembersihan dan penataan saluran.
Namun, pelaksanaan pekerjaan di sejumlah titik disebut mengalami hambatan karena masih terdapat bangunan, konstruksi, maupun landasan yang berada di area yang diperlukan untuk penataan.
“Wilayah Tanjung Hulu dan Tanjung Hilir ini memang memiliki persoalan saluran dan genangan air. Pemerintah ingin melakukan penataan dan pembersihan agar aliran air bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah menilai keberadaan sejumlah bangunan atau konstruksi di titik tertentu dapat menghambat pekerjaan penataan dan pemulihan fungsi saluran.
Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari kepentingan satu orang atau satu usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Camat Bantah Ada Kepentingan Pribadi
Menanggapi tudingan adanya perlakuan khusus atau dugaan penertiban yang hanya menyasar pihak tertentu, Camat Pontianak Timur membantah adanya kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan menjalankan tugas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dan berkewajiban melaksanakan kebijakan serta aturan yang berlaku.
“Saya tegaskan, tidak ada persoalan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi terhadap siapa pun. Yang kami lakukan adalah menjalankan kewajiban sebagai pemerintah dan memastikan penataan wilayah bisa berjalan,” tegasnya.
Ia meminta agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konflik pribadi antara pemerintah dan warga.
Menurutnya, pemerintah justru telah berupaya melakukan pendekatan dan membuka komunikasi untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima.
Pemerintah Berupaya Mencari Solusi Relokasi
Dalam proses penyelesaian persoalan tersebut, Camat menyatakan pemerintah tidak hanya meminta warga membongkar bangunan.
Pihak kecamatan juga disebut telah mencoba membantu mencari kemungkinan lokasi alternatif bagi warga yang terdampak.
Komunikasi dengan pemilik bangunan telah dilakukan dalam beberapa kesempatan.
“Saya sudah menyampaikan, kalau memang ingin pindah, mari kita cari solusi. Kalau ada tempat yang memungkinkan, kita bantu komunikasikan. Jadi bukan hanya datang untuk membongkar, tetapi kita juga berusaha mencari jalan keluar,” ujarnya.
Namun, persoalan relokasi tidak selalu mudah.
Lokasi alternatif harus memenuhi berbagai pertimbangan, termasuk status dan kepemilikan lahan, keamanan, kesesuaian peruntukan wilayah, serta kesediaan pihak yang memiliki atau menguasai lokasi.
Pemerintah tidak dapat begitu saja menggunakan sebuah lokasi tanpa memastikan status dan ketentuan hukumnya.
Warga Merasa Hanya Dirinya yang Ditertibkan
Di sisi lain, warga yang terdampak menyampaikan keberatan terhadap langkah penertiban tersebut.
Ia mengaku telah tinggal dan mencari nafkah di kawasan itu selama lebih dari 20 tahun.
Warga mempertanyakan mengapa tempatnya menjadi perhatian penertiban, sementara menurutnya masih terdapat lokasi lain yang memiliki kondisi serupa.
“Kalau memang mau ditertibkan, kenapa tempat saya saja? Saya sudah lebih dari 20 tahun di sini mencari makan. Tempat lain juga ada. Saya hanya ingin mencari nafkah,” ungkap warga tersebut.
Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penertiban dan memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh objek yang dianggap melanggar ketentuan.
Menurut warga, apabila penataan dilakukan berdasarkan aturan, maka seluruh pihak yang memiliki persoalan serupa seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang sama.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu tuntutan utama warga: penertiban harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Satpol PP Jalankan Fungsi Pembinaan dan Penegakan Aturan
Dalam konteks penataan PKL, Satpol PP memiliki peran melakukan pembinaan dan penegakan terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku.
Penertiban dapat dilakukan setelah melalui proses dan tahapan sesuai prosedur.
Pembinaan serta pemberian kesempatan kepada pemilik untuk memperbaiki keadaan atau membongkar sendiri menjadi bagian penting dalam pendekatan penegakan aturan.
Tindakan terhadap perlengkapan usaha yang ditinggalkan dan mengganggu fasilitas umum juga dilakukan sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku.
Namun demikian, seluruh tindakan penertiban tetap harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, prosedur yang benar, pendekatan humanis, serta perlakuan yang adil.
Pemerintah: Penertiban Tidak Boleh Semena-mena
Pihak kecamatan menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar dan mengikuti prosedur.
Pemerintah tidak boleh bertindak semena-mena terhadap warga.
Setiap langkah harus didasarkan pada ketentuan administrasi dan melalui tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga mengakui bahwa persoalan penataan kawasan tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Selain berkaitan dengan aturan, persoalan tersebut juga menyangkut kehidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan sumber penghasilan di suatu lokasi.
Karena itu, pendekatan persuasif dan komunikasi tetap diperlukan agar penataan dapat berjalan tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu.
Keselamatan dan Kepentingan Umum Jadi Pertimbangan
Selain persoalan tata ruang dan saluran air, aspek keselamatan juga menjadi perhatian dalam penataan kawasan.
Bangunan yang menggunakan material mudah terbakar atau berada di kawasan padat dapat menimbulkan risiko ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.
Pemerintah menilai penataan wilayah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan.
Bukan hanya keberadaan satu bangunan atau satu usaha, tetapi juga akses masyarakat, kelancaran saluran air, keselamatan, ketertiban, serta rencana pembangunan infrastruktur.
Disebutkan pula bahwa kawasan tersebut memiliki kebutuhan penataan infrastruktur yang membutuhkan ruang dan akses yang memadai.
Media Diminta Menyampaikan Informasi Secara Berimbang
Dalam kesempatan tersebut, Camat Pontianak Timur meminta media menyampaikan persoalan secara utuh dan berimbang.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa penertiban tidak serta-merta dilakukan tanpa proses.
Ada tahapan pembinaan, komunikasi, pemberitahuan, hingga upaya mencari solusi yang telah dilakukan.
“Saya berharap media bisa menyampaikan secara bijak kepada masyarakat. Pemerintah bukan ingin mempersulit warga. Kami juga ingin membantu. Tetapi aturan dan kepentingan umum tetap harus dijalankan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap komunikasi selama seluruh pihak memiliki keinginan menyelesaikan persoalan dengan baik.
Warga dan Pemerintah Diharapkan Temukan Titik Temu
Persoalan penertiban di Pontianak Timur ini menjadi gambaran bahwa penataan kota sering kali mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting.
Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan aturan, menjaga ketertiban, mengembalikan fungsi fasilitas umum, memperbaiki saluran, serta melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, warga yang telah bertahun-tahun menggantungkan kehidupan dari lokasi tersebut berharap tidak kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kepastian dan solusi.
Karena itu, penyelesaian persoalan diharapkan tidak hanya berhenti pada tindakan pembongkaran.
Komunikasi, kepastian hukum, transparansi, perlakuan yang adil terhadap seluruh objek yang melanggar ketentuan, serta upaya mencari solusi bagi warga terdampak menjadi bagian penting dalam proses penataan.
Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur menegaskan penataan akan tetap dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sementara warga berharap pemerintah memberikan kejelasan dan memastikan proses penertiban dilakukan secara adil tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda.
Penataan kota memang membutuhkan ketegasan. Namun ketegasan yang baik harus berjalan bersama keadilan, prosedur yang transparan, dan pendekatan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak.
Sebab, pada akhirnya, kota yang tertib bukan hanya dibangun dengan penegakan aturan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Fredy Legito
0 Komentar