YAYAT DARMAWI, SE., SH., MH.:
Penegakan hukum yang berkeadilan tidak lahir dari kesimpulan yang tergesa-gesa, namun ia lahir dari keberanian untuk bertanya, menguji, dan menemukan kebenaran melalui dialogis yang jujur, berisikan informasi yang aktual dan faktual.
“Pendekatan tersebut menjadi penting ketika penyidik melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan penghinaan terhadap profesi jurnalis. Dalam perkara demikian, pertanyaan yang mendasar bukan sekadar apakah suatu kalimat telah diucapkan, melainkan apakah ucapan tersebut memenuhi unsur penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau justru masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Metode elenkus mengajarkan bahwa setiap jawaban harus diuji kembali melalui pertanyaan yang lebih mendalam. Dengan demikian, penyidik tidak berhenti pada asumsi, melainkan menggali alasan, tujuan, konteks, serta akibat hukum dari suatu pernyataan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang menjamin objektivitas dan keadilan bagi semua pihak.
Dalam perkara dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan, terdapat tiga aspek yang perlu diuji melalui dialog kritis ala Sokrates.
Pertama, menguji sifat serangan.
Pertanyaan yang patut diajukan ialah apakah ucapan yang disampaikan merupakan kritik terhadap produk jurnalistik atau justru merupakan serangan terhadap martabat profesi wartawan.
Pertanyaan sederhana tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar. Kritik terhadap hasil kerja jurnalistik merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, apabila suatu pernyataan secara langsung merendahkan kapasitas intelektual, integritas, dan kehormatan profesi wartawan secara umum tanpa didasarkan pada kritik terhadap karya jurnalistik tertentu, maka ruang kebebasan berpendapat mulai bergeser menuju penghinaan.
Dalam perspektif hukum pers, profesi wartawan memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengakui kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, penghinaan yang menyerang martabat profesi tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi pers sebagai kontrol sosial.
Kedua, menguji unsur dilakukan di muka umum.
Melalui metode dialektika, penyidik perlu mempertanyakan bagaimana suatu pernyataan disampaikan, di mana pernyataan itu diucapkan, siapa audiensnya, dan bagaimana penyebarannya kepada masyarakat.
Ketiga, menguji legal standing organisasi profesi.
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa organisasi profesi wartawan dapat bertindak sebagai pelapor.
Dalam kerangka dialektika Sokrates, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui fungsi organisasi itu sendiri. Organisasi profesi bukan sekadar wadah administratif, melainkan memiliki mandat moral dan organisatoris untuk menjaga kehormatan profesi, memberikan perlindungan kepada anggota, serta mempertahankan kemerdekaan pers.
Apabila suatu pernyataan secara nyata menyerang martabat profesi wartawan secara kolektif, maka organisasi profesi memiliki kepentingan hukum untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi yang diwakilinya. Legal standing tersebut tentu harus diuji berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, anggaran dasar organisasi, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, perlu dipahami bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP Nasional merupakan delik aduan. Artinya, penerapan pasal terkait bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, aspek kedudukan hukum pelapor harus dianalisis secara cermat dalam setiap perkara, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap profesi maupun hak setiap warga negara.
Pada akhirnya, metode Sokrates mengingatkan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan pasal yang dibaca secara tekstual. Hukum merupakan proses pencarian kebenaran yang memerlukan dialog rasional, argumentasi yang logis, dan keberanian menguji setiap asumsi hingga ditemukan fakta yang sesungguhnya.
Penegakan hukum yang berkeadilan tidak lahir dari kesimpulan yang tergesa-gesa, melainkan dari keberanian untuk bertanya, menguji, dan menemukan kebenaran melalui dialog yang jujur. Itulah warisan terbesar Sokrates yang tetap relevan bagi sistem peradilan modern Indonesia.”
Fredy Legito
0 Komentar