PONTIANAK — Pemberitaan mengenai dugaan aktivitas sawmill dan pengolahan air Sungai Kapuas yang disebut berada dalam satu lokasi mendapat tanggapan dari Valentino, selaku penanggung jawab PO Tirta Klantan.
Valentino menyampaikan hak jawab dan klarifikasi kepada Pimpinan Redaksi Suara Jurnalis KPK. Hak jawab tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan sekaligus upaya memberikan penjelasan kepada publik mengenai kegiatan usaha yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya.
Menurut Valentino, pemberitaan mengenai dua aktivitas usaha di lokasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kegiatan sawmill dan pengolahan air merupakan satu kesatuan usaha yang dikelola dengan sistem, administrasi, maupun legalitas yang sama.
Ia menegaskan, kedekatan lokasi tidak otomatis membuktikan bahwa dua kegiatan usaha merupakan satu kegiatan yang sama, apalagi menjadi dasar untuk menyimpulkan seluruh aktivitas di lokasi sebagai kegiatan ilegal.
“Kami menghormati kebebasan pers dan fungsi media sebagai kontrol sosial. Namun, kami juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan apabila terdapat pemberitaan yang menyangkut langsung kegiatan usaha kami, terlebih apabila pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang merugikan,” ujar Valentino.
Tegaskan Dua Kegiatan Berbeda
Valentino menjelaskan bahwa kegiatan sawmill dan kegiatan pengolahan air merupakan dua kegiatan yang berbeda, baik dari aspek pengelolaan, operasional, administrasi maupun legalitas.
Karena itu, ia meminta agar pemberitaan tidak membangun kesimpulan sebelum dilakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap masing-masing kegiatan.
Menurutnya, persoalan legal atau ilegalnya suatu kegiatan seharusnya ditentukan berdasarkan dokumen perizinan, pemeriksaan lapangan, serta kewenangan instansi yang berwenang.
“Kami tidak keberatan apabila dilakukan investigasi maupun verifikasi. Silakan cek dokumen dan kondisi di lapangan. Tetapi jangan sampai kesimpulan mengenai ilegal atau tidaknya suatu kegiatan dibangun hanya dari informasi sepihak sebelum ada konfirmasi kepada pihak yang diberitakan dan pemeriksaan dari instansi berwenang,” tegasnya.
Valentino menyatakan pihaknya memiliki dokumen administrasi, legalitas dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Untuk aspek lingkungan, ia juga menyampaikan bahwa dokumen lingkungan akan disesuaikan dengan jenis, skala, lokasi, karakteristik dan potensi dampak kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Siap Diperiksa
Pihak PO Tirta Klantan menyatakan tidak menutup diri terhadap pemeriksaan pemerintah maupun instansi teknis.
Sebaliknya, pihaknya mengaku siap menunjukkan dokumen yang dimiliki apabila dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang mempunyai kewenangan.
Valentino menilai persoalan dokumen lingkungan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan asumsi bahwa setiap kegiatan usaha otomatis wajib memiliki dokumen lingkungan dengan jenis yang sama.
Kewajiban AMDAL, UKL-UPL maupun bentuk dokumen lingkungan lainnya ditentukan berdasarkan karakteristik dan skala kegiatan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pihaknya juga merujuk pada ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sepanjang relevan dengan jenis kegiatan yang dijalankan.
Namun demikian, Valentino menegaskan bahwa apabila terdapat kewajiban yang menurut hasil pemeriksaan instansi berwenang belum dipenuhi, pihaknya siap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Keberatan Jika Diberitakan Sepihak
Valentino mengaku keberatan apabila suatu kegiatan usaha diberi label atau kesan ilegal sebelum dilakukan konfirmasi dan verifikasi yang memadai.
Menurutnya, media memang mempunyai kewenangan melakukan kerja jurnalistik dan investigasi. Akan tetapi, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga mempunyai hak untuk memberikan penjelasan.
Prinsip keberimbangan, akurasi, verifikasi dan konfirmasi, menurutnya, penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang maupun badan usaha.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa media tidak boleh melakukan investigasi. Silakan. Kami justru terbuka. Tetapi kalau ada tuduhan atau dugaan, berikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan,” katanya.
Ia menambahkan, pemberitaan yang menyangkut legalitas usaha dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan, hubungan usaha, kepercayaan masyarakat, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik harus dibedakan secara tegas antara fakta yang telah diverifikasi, dugaan yang masih dalam proses pemeriksaan, serta pendapat atau penilaian narasumber.
Tanggapan terhadap Dugaan Sawmill dan Sumber Kayu
Sebelumnya, aktivitas sawmill di lokasi tersebut menjadi sorotan setelah adanya dugaan bahwa bahan baku kayu yang digunakan belum diketahui secara jelas asal-usulnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, seorang narasumber dari OKP Kesatria Bela Negara (KBN), Ismed Syah, mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut serta meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asal-usul dan pengangkutan kayu.
Ismed juga mempertanyakan keberadaan aktivitas pengolahan air yang disebut menggunakan sumber air dari Sungai Kapuas.
Atas munculnya tudingan tersebut, Valentino meminta agar persoalan sumber bahan baku kayu tidak disimpulkan sebagai kayu hasil tebangan liar sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran kehutanan, maka pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk memastikan asal-usul bahan baku, dokumen angkutan, legalitas usaha serta kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diperiksa. Kami siap memberikan penjelasan sepanjang memang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.
Pengolahan Air Juga Diminta Diverifikasi
Selain kegiatan sawmill, pemberitaan sebelumnya juga menyoroti adanya aktivitas pengolahan air yang disebut bersumber dari Sungai Kapuas.
Persoalan tersebut menyangkut aspek berbeda, mulai dari sumber air baku, proses pengolahan, kualitas air, standar kesehatan, distribusi hingga perizinan usaha.
Karena itu, Valentino meminta agar status dan kelayakan kegiatan pengolahan air tidak dinilai hanya berdasarkan pengamatan visual terhadap kendaraan tangki atau aktivitas di lokasi.
Menurutnya, kualitas dan kelayakan air harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan standar teknis serta kesehatan yang berlaku.
Dengan demikian, apabila ada pertanyaan mengenai keamanan air yang diproduksi atau diedarkan, pemeriksaan seharusnya melibatkan instansi teknis yang mempunyai kewenangan.
Pemkot Pontianak Sebelumnya Akan Mengecek
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga telah dimintai tanggapan terkait aktivitas pengangkutan air menggunakan kendaraan tangki yang terlihat keluar-masuk lokasi.
Melalui pesan singkat, Wali Kota menyampaikan akan mengecek persoalan tersebut melalui Dinas Kesehatan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa status dan aspek teknis kegiatan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari instansi terkait.
Karena itu, menurut Valentino, proses pemeriksaan pemerintah justru harus menjadi rujukan utama sebelum publik menarik kesimpulan mengenai legalitas maupun pelanggaran suatu kegiatan.
Minta Pemeriksaan Secara Terbuka dan Objektif
Valentino menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta media menghentikan pemberitaan maupun menghalangi fungsi kontrol sosial.
Sebaliknya, pihaknya mempersilakan apabila aparat pemerintah melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi.
Ia bahkan meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan mencakup seluruh aspek yang dipersoalkan.
Mulai dari legalitas usaha, dokumen lingkungan, sumber bahan baku kayu, dokumen pengangkutan, kegiatan pengolahan air, sumber air baku, proses produksi, hingga standar kesehatan dan lingkungan.
“Yang kami harapkan hanya satu: pemberitaan harus berdasarkan fakta, bukan asumsi. Kalau memang ada pelanggaran, silakan sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kalau ternyata kegiatan memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan, fakta tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat,” ujar Valentino.
Hak Jawab Ditembuskan kepada Dewan Pers
Sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme pers, hak jawab dan klarifikasi tersebut juga akan ditembuskan kepada Dewan Pers serta pihak-pihak terkait.
Langkah tersebut ditempuh agar hak jawab dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.
Valentino berharap media yang sebelumnya memberitakan persoalan tersebut dapat memberikan ruang hak jawab secara proporsional.
Ia juga meminta agar apabila terdapat informasi yang setelah diverifikasi ternyata tidak akurat, dilakukan koreksi atau pelurusan sesuai ketentuan jurnalistik.
Publik Berhak Mendapat Informasi Utuh
Di sisi lain, polemik ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dari seluruh pihak.
Masyarakat memang berhak mengetahui apakah suatu kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
Jika terdapat dugaan aktivitas ilegal, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan yang objektif.
Sebaliknya, apabila suatu pihak menyatakan memiliki legalitas, pernyataan tersebut juga idealnya dapat diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan instansi berwenang.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada klaim pihak yang menuding maupun bantahan pihak yang diberitakan.
Dokumen harus diperiksa. Lokasi harus diverifikasi. Legalitas harus diuji. Dampak lingkungan harus dinilai. Dan hasil pemeriksaan harus disampaikan secara proporsional kepada publik.
Valentino kembali menegaskan bahwa PO Tirta Klantan siap membuka ruang komunikasi, konfirmasi dan verifikasi.
“Kami terbuka dikonfirmasi, siap diverifikasi dan siap menunjukkan dokumen yang kami miliki. Kami tidak ingin ada kesimpulan sepihak. Kalau ada fakta yang benar, silakan diberitakan. Kalau ada kekeliruan, kami juga berharap diberikan ruang untuk meluruskan,” pungkasnya.
Dengan adanya hak jawab tersebut, pemberitaan mengenai dugaan sawmill dan pengolahan air di lokasi yang sama selanjutnya masih membutuhkan konfirmasi dari instansi teknis dan pihak-pihak lain yang berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran dalam pemberitaan sebelumnya maupun tulisan ini harus dipandang sebagai dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keputusan dari instansi yang berwenang. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait secara proporsional.
0 Komentar