SEKADAU – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga kembali beroperasi di wilayah Dusun Pinyak, Desa Sungai Ayak 2, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kembalinya aktivitas yang dilaporkan masyarakat tersebut memicu keresahan karena dikhawatirkan akan memperparah kerusakan lingkungan, mencemari aliran sungai, serta menimbulkan anggapan bahwa praktik tambang ilegal masih terus berulang meski sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah warga, aktivitas penambangan diduga mulai kembali terlihat sejak akhir Juli 2026. Sejumlah lanting dilaporkan telah dipasang di aliran sungai dan mesin dompeng diduga kembali beroperasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku melihat sejumlah penambang datang dari wilayah hulu sungai.
"Mereka mulai bekerja lagi. Kemarin memasang lanting dan sekarang sudah ada aktivitas. Kami menduga ada pihak yang mengoordinasikan kegiatan tersebut," ujar sumber.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber dan hingga berita ini diterbitkan belum dapat diverifikasi secara independen maupun dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum.
Warga Pertanyakan Efektivitas Penertiban
Munculnya kembali dugaan aktivitas PETI menjadi perhatian masyarakat karena sebelumnya Satreskrim Polres Sekadau telah melakukan penyelidikan dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Sekadau menyusul laporan masyarakat mengenai perubahan kondisi air sungai yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Penertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu sempat menumbuhkan harapan masyarakat bahwa aktivitas PETI dapat dihentikan. Namun laporan terbaru mengenai dugaan beroperasinya kembali aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin.
Masyarakat berharap aparat tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi juga melakukan pengawasan berkelanjutan agar aktivitas serupa tidak kembali berulang.
Ancaman Lingkungan Semakin Mengkhawatirkan
Aktivitas PETI dinilai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.
Penggunaan mesin dompeng dapat menyebabkan sedimentasi sungai, mempercepat kerusakan daerah aliran sungai, mengganggu ekosistem perairan, serta mengancam habitat berbagai jenis ikan dan biota lainnya.
Selain itu, apabila dalam proses pengolahan emas digunakan bahan berbahaya seperti merkuri, maka pencemaran lingkungan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, kualitas air, hingga keberlangsungan mata pencaharian warga yang bergantung pada sungai.
Dugaan Adanya Koordinator dan Penyandang Dana
Di tengah kembali maraknya aktivitas tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan dugaan adanya pihak yang berperan sebagai koordinator maupun penyandang dana kegiatan PETI.
Namun hingga saat ini belum terdapat bukti yang dapat dipublikasikan maupun pernyataan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan dugaan tersebut.
Karena itu, masyarakat berharap penyelidikan tidak hanya menyasar para pekerja di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap apabila terdapat pihak lain yang terbukti mengatur, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Aktor Utama
Masyarakat menilai pemberantasan PETI akan sulit memberikan efek jera apabila hanya berhenti pada penindakan terhadap pekerja di lapangan.
Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya aktor intelektual, penyandang dana, koordinator, maupun pihak lain yang memiliki peran penting dalam aktivitas tersebut, masyarakat berharap seluruhnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Ancaman Pidana
Pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan dikenai denda paling banyak Rp100 miliar.
Apabila dalam praktiknya terbukti terjadi pencemaran lingkungan atau penggunaan bahan berbahaya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan.
Warga Minta Aparat Bertindak Cepat
Masyarakat berharap Kapolres Sekadau bersama jajaran segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi, menindaklanjuti laporan warga, menghentikan apabila benar terdapat aktivitas PETI, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Selain itu, masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Sekadau, instansi lingkungan hidup, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Sekadau maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan masyarakat terkait dugaan kembali beroperasinya aktivitas PETI di Dusun Pinyak, Desa Sungai Ayak 2. Seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu masih berupa keterangan narasumber dan harus dianggap sebagai dugaan sampai terdapat hasil penyelidikan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar