Breaking News

Pemkot Pontianak Salurkan Bansos Rp600 Ribu kepada 670 Warga Berpenghasilan Rendah

Pemkot Pontianak Salurkan Bansos Rp600 Ribu kepada 670 Warga Berpenghasilan Rendah


PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 670 warga berpenghasilan rendah yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Penyaluran dilakukan secara bertahap sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan.


Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (11/8/2026).


Dari total penerima, sebanyak 403 warga berasal dari Kecamatan Pontianak Kota. Sementara itu, 263 penerima dari Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur dijadwalkan menerima bantuan secara simbolis pada Kamis mendatang.


Edi: Bantuan Bentuk Perhatian Pemkot


Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.


Menurutnya, bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat.


“Nilainya mungkin Bapak-Ibu merasa masih kurang. Namun yang paling penting kita bisa bersilaturahmi dan menyampaikan informasi tentang pembangunan di Kota Pontianak,” ujar Edi usai penyerahan bantuan.


Edi menegaskan, pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak membantu masyarakat sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan.


Pemkot Fokus Penuhi Kebutuhan Dasar


Selain bantuan tunai, Pemkot Pontianak menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.


Program tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, perbaikan rumah hingga fasilitas sanitasi.


Di bidang kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hampir Rp80 miliar untuk mendukung cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.


Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak saat ini disebut telah mencapai sekitar 98,8 persen.


Edi mengatakan cakupan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.


“Kalau sakit, cukup tunjukkan KTP ke puskesmas atau rumah sakit,” jelasnya.


Pendidikan Negeri Bebas Biaya


Sementara di bidang pendidikan, Edi menyampaikan bahwa sekolah negeri di Kota Pontianak telah bebas biaya.


Pemkot juga memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1, 2 dan 3.


Menurutnya, intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui bantuan tunai. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat.


Pemkot Pontianak berharap berbagai program tersebut dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.


PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — 11 AGUSTUS 2026

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.