PONTIANAK – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak. Di satu sisi, Pemerintah Kota menyiapkan strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penyesuaian tarif retribusi sesuai regulasi, serta perpanjangan kerja sama pemanfaatan aset melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Di sisi lain, Komisi III DPRD Kota Pontianak mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pajak, aset daerah, dan pasar agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan secara transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut mengemuka setelah Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak yang membahas pendapat akhir Wali Kota atas persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Barang Milik Daerah, Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, serta Pajak dan Retribusi Daerah.
Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta penyampaian pidato KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal daerah.
Penyesuaian Retribusi untuk Optimalkan Pemanfaatan Aset
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa salah satu substansi penting dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah adalah penyesuaian tarif pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut mencakup sejumlah fasilitas publik, seperti lapangan olahraga dan aset daerah lainnya yang selama ini dimanfaatkan masyarakat maupun pihak ketiga.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata menaikkan tarif, melainkan menyesuaikan nilai pemanfaatan aset agar lebih proporsional terhadap kondisi ekonomi saat ini sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
"Penekanannya adalah penyesuaian tarif untuk aset-aset kita, seperti lapangan olahraga. Ada penyesuaian," ujar Edi.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah merupakan langkah strategis mengingat Kota Pontianak memiliki keterbatasan lahan sehingga setiap aset harus mampu memberikan manfaat ganda, baik sebagai sarana pelayanan publik maupun sebagai sumber pendapatan daerah.
Perpanjangan HGB Berpotensi Menambah PAD
Selain penyesuaian tarif retribusi, Pemerintah Kota Pontianak juga memproyeksikan peningkatan PAD melalui perpanjangan kerja sama pemanfaatan aset yang menggunakan skema Hak Guna Bangunan (HGB).
Sejumlah aset yang masa HGB-nya berakhir pada 2026 hingga 2027 telah memasuki proses perpanjangan. Salah satunya adalah aset yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai Hotel Santika.
"Beberapa aset yang di-HGB-kan sudah berakhir dan akan diperpanjang. Ini tentu menjadi salah satu sumber pemasukan daerah," jelas Edi.
Menurutnya, pihak ketiga telah mengajukan permohonan perpanjangan sehingga pemerintah berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar aset tersebut kembali produktif dan memberikan kontribusi bagi kas daerah.
Gedung Parkir Masih Dikaji
Edi juga mengakui masih terdapat aset daerah yang belum memberikan kontribusi optimal, salah satunya gedung parkir milik Pemerintah Kota Pontianak.
Karena itu, pemerintah sedang mengkaji berbagai skema pengelolaan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga apabila dinilai layak secara bisnis.
"Kalau ada pihak ketiga yang ingin mengelola dan itu feasible, akan kita kerja samakan," katanya.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh
Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Pontianak menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pembenahan tata kelola pajak, aset pemerintah, dan pasar tradisional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak, Berdi, S.Sos., mengatakan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar setiap potensi PAD dapat tergali secara maksimal.
"Kami meminta Pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi terhadap seluruh wajib pajak. Potensi penerimaan daerah harus digali secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Berdi.
Ia juga menilai pengelolaan aset pemerintah serta pasar daerah masih memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui sistem pengelolaan yang lebih profesional.
"Kami melihat masih terdapat potensi yang besar dari pengelolaan aset pemerintah maupun pasar. Karena itu, kami mendorong pemerintah melakukan pembenahan agar aset daerah benar-benar memberikan kontribusi optimal terhadap PAD," tambahnya.
Pemkot Terbuka Terhadap Masukan DPRD
Menanggapi masukan DPRD, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota selama ini terus berupaya mengoptimalkan penarikan retribusi, khususnya di pasar-pasar tradisional.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya menurunnya aktivitas perdagangan akibat perubahan pola belanja masyarakat ke platform digital sehingga berdampak pada kemampuan sebagian pedagang membayar retribusi.
"Secara umum Pemerintah Kota Pontianak sudah mengoptimalkan penarikan retribusi di pasar-pasar tradisional. Memang masih ada pedagang yang menunggak karena kondisi pasar yang sepi akibat perubahan pola belanja masyarakat ke sistem belanja online. Meski demikian, berbagai saran dari DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan PAD," jelas Edi.
Pengelolaan PAD Harus Transparan dan Akuntabel
Dorongan DPRD tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengharuskan pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh sumber PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pemanfaatan kekayaan daerah secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa barang milik daerah harus dikelola secara tertib administrasi, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah.
Baik Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Pontianak pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan aset, pajak, dan retribusi yang lebih baik. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, sementara Pemerintah Kota menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.
(Fredy Legito–Red)
0 Komentar